3 Kali Berturut Pemkab Madina Raih Opini WTP dari BPK

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Dalihan na Tolu' dan HAM: Natalius Pigai Puji Filosofi Lokal Mandailing Natal sebagai Akar Kehidupan
• Natalius Pigai Puji Kinerja Prabowo, Sekaligus Resmikan Gerakan Masyarakat Sadar HAM di Mandailing Natal
• Komunitas Pendidikan Mandailing Natal Minta Kepolisian Utamakan Keadilan Restoratif

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Kepala BPKP Paula Henry Simatupang, S.E, M.Si dan diterima Bupati H. Saipullah Nasution dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis di Auditorium BPKP Sumut, Medan, pada Senin, 26 Mei 2025.

Dalam penyerahan itu, bupati didampingi Plh. Sekda Sahnan Pasaribu, Asisten II Ahmad Meinul Lubis, Sekretaris Dewan Afrizal, Inspektur Rahmad Daulay, Kepala BPKAD Yaz Adu Syakirin, Kepala Bapenda Ahmad Yasir Lubis, dan sejumlah pegawai di BPKAD dan Bapenda.

Paula mengatakan, opini yang diberikan oleh BPK dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dia mengungkapkan, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, ada beberapa temuan yang menjadi perhatian penting karena terjadi hampir di tujuh kabupaten/kota yang hari ini menerima LHP LKPD.

"Antara lain, kekurangan volume bangunan, pencatatan aset yang belum efektif, perjalanan dinas yang masih sering jadi temuan," kata dia.

Dia pun meminta para kepala daerah untuk menjalankan rekomendasi BPKP terhadap LHP yang diterima.

Bupati Saipullah mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Namun, dia mengingatkan bahwa opini itu harus dilihat secara konprehensif, terlebih ada catatan yang diberikan oleh BPKP.

"Banyak catatan yang harus diperbaiki dan kami melihat itu adalah sebagai bentuk koreksi atas laporan keuangan yang kami serahkan," sebut dia.

Terhadap catatan dan rekomendasi dari BPKP, Bupati Saipullah menerangkan, pihaknya akan menindaklanjutinya dalam kurun waktu dua bulan. "Selanjutnya kami akan melakukan capacity building kepada pegawai atau pejabat yang langsung menangani kegiatan laporan keuangan di semua OPD yang ada di Madina," lanjut dia.

Bupati berharap tahun mendatang Pemkab Madina bisa mempertahankan opini tersebut dengan catatan yang jauh lebih sedikit.

Sementara itu, Ketua DPRD Erwin mengatakan keberhasilan Pemkab Madina meraih Opini WTP tiga kali berturut kemungkinan akan mendapatkan tambahan anggaran yang bisa diperuntukkan bagi pembangunan.

"Tapi, sebagai ketua DPRD, saya berterima kasih kepada Pemkab Madina. Mudah-mudahan ke depan WTP ini dapat kita pertahankan dengan WTP murni karena tadi saat pengumuman ada dua yang ada penekanan sesuatu hal," sebut ketua DPC Gerindra Madina ini.

Dia menilai, opini ini harus terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, terlebih tahun ini WTP yang diraih adalah murni atau tanpa ada PSH (Penekanan Suatu Hal).

"Alhamdulillah, kita, kan, WTP-nya, WTP murni, di tahun pertama pemerintahan Saipullah-Atika mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan," pungkas Erwin.

Untuk diketahui, Pemkab Madina pertama kali meraih Opini WTP pada 2022 lalu. Sejak saat itu, laporan LKPD selalu meraih opini serupa. Tahun ini pun menjadi tahun ketiga secara beruntun hal tersebut dicapai.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dalihan na Tolu' dan HAM: Natalius Pigai Puji Filosofi Lokal Mandailing Natal sebagai Akar Kehidupan

Natalius Pigai Puji Kinerja Prabowo, Sekaligus Resmikan Gerakan Masyarakat Sadar HAM di Mandailing Natal

Komunitas Pendidikan Mandailing Natal Minta Kepolisian Utamakan Keadilan Restoratif

Antusias! Warga Mandailing Natal Padati Sosialisasi JKN–KIS Bersama Sihar P. H. Sitorus

Sihar P. H. Sitorus Gaungkan Gotong Royong Kesehatan Lewat Sosialisasi JKN–KIS di Madina

KPK Usut dan Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut, Elpi Yanti Harahap Diduga Terima Suap Rp7,27 Miliar