Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
Baca Juga:
- Selisih Satu Gol, Tim Sepak Bola Polres Sergai Taklukkan Kesebelasan Polresta Deli Serdang
- Dalam rangka Ops Keselamatan Toba, Satlantas Polresta Deli Serdang Laksanakan Binluh Ke Sekolah dan Sampaikan Himbauan Kamtibmas
- Dinas Pendidikan Turun Langsung, Masalah Dugaan Penahanan Ijazah di Percut Selesai
Deliserdang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang resmi menahan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Deli Serdang, Ismail, S.STP., M.SP, serta Bendahara Pengeluaran Munifah Suryani Harahap, SE, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024.
Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan proses penyidikan. Ismail ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, sementara Munifah dititipkan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan.
Penahanan dilakukan setelah Kejari Deli Serdang melakukan penyidikan selama beberapa bulan, termasuk penggeledahan di kantor Disbudporapar untuk melengkapi alat bukti. Hasil penyidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas biasa bagi atlet, pelatih, serta kegiatan pemantauan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Sumatera Utara (POPPROVSU), serta penghargaan atas prestasi atlet Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS).
"Penahanan dilakukan untuk meminimalisir potensi ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan dalam proses hukum lebih lanjut," kata Kasi Intelijen Kejari Deli Serdang, Boy Amali, SH, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri M Jeffry.
Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT 02/L2.14/Fd.1/03/2025 tertanggal 3 Maret 2025. Dari hasil penyidikan, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp611.200.000.
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.Red2
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
sumut24.co MedanKomisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat menduk
Ekbis
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Kantor Camat T
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim membahas program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b
News
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota
Momentum HPN ke80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan
kota
Bupati Putra Mahkota Alam Pimpin Rapat Penting, Palas Ramadhan Fair 2026 Siap Digelar
kota
HPN ke80, Pemkab Palas Gelar Ramah Tamah Bersama Insan Pers Bupati PMA Tekankan Peran Pers Sehat untuk Bangsa Kuat
kota
Bupati Saipullah Resmikan Lopo Tepsun, Ekonomi Desa Padang Laru Diproyeksi Meningkat
kota
Pemkab Padang Lawas Utara Tes Urine Pejabat, Bupati Tegaskan Perang Total Lawan Narkoba
kota