Mahsin, Tokoh Sumut Resmi Menjabat Bendahara MUI Pusat 2025–2030
JAKARTA Advokat senior asal Sumatera Utara, Mahsin, resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Maje
News
Baca Juga:
MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumut berupaya maksimal untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
Ribuan pelaku premanisme berkedok anggota organisasi masyarakat (ormas) di Sumut dijaring bersama jajaran.
"Kita harus memberikan rasa aman dan nyaman berinvestasi di Sumut," tegas Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto melalui Waka Polda, Brigjen Pol Rony Samtana didampingi Direktur Reskrimum, Kombes Pol Sumaryono dan Kasubdit Jatanras, Kompol Jama Kita Purba saat rilis kasus Premanisme, Kamis (15/5/2025).
Dijelaskannya, sejak 1 hingga 14 Mei 2025, Polda Sumut dan jajaran berhasil mengungkapkan 954 kasus dan mengamankan 1.130 pelaku premanisme.
Brigjen Pol Rony menyebut, aksi premanisme menjadi fenomena dan perhatian menyeluruh. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sudah merintahkan agar tidak ada preman.
"Sejak tanggal 1 hingga 22 Mei kita menggelar Ops Pekat Toba 2025 bersama jajaran, untuk melakukan pemberantasan premanisme, ormas maupun perorangan karena meresahkan orang yang ingin investasi di Sumut," sebut jenderal bintang satu tersebut.
Waka Polda meminta, semua pihak stake holder untuk terlibat dalam memberantas aksi premanisme. Dari pengungkapan 954 kasus itu, disita barang bukti diantaranya senjata tajam (Sajam), sepeda motor, handphone (HP), rompi parkir dan tanda pengenal petugas parkir.
"Sebanyak 136 kasus dengan 178 tersangka naik sidik, sedangkan sisanya pembinaan," terang Brigjen Rony Samtana.
Dalam 1.130 kasus premanisme yang diungkap itu, 839 diantaranya merupakan kasus pungutan liar (pungli), 42 kasus pemerasan dan lainnya.
"Kami komitmen keras menciptakan Sumut bebas dari premanisme, memberikan rasa aman dan nyaman, termasuk kepada dunia untuk berinvestasi," ujarnya.
Sementara, Staf Menkopolkam, Irjen Pol Desman Tarigan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan lembaga kementrian untuk menangani masalah premanisme berkedok ormas.
"Ormas yang bermasalah mengganggu ketertiban. Kami minta Forkopimda melakukan upaya preventif, refresif terhadap premanisme. Berikan sanksi tegas," tegasnya.
Sementara, Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan, pemberantasan aksi premanisme dilakukan secara terpadu bersama jajaran. Masih banyak keterlibatan ormas dalam berbagai tindak premanisme.
"Di Sumut banyak ormas terdaftar, banyak terindikasi anggota ormas (premanisme) iya. Namun, masih perlu pendalaman lagi. Jika terbukti melanggar hukum akan kita proses sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.(W05)
JAKARTA Advokat senior asal Sumatera Utara, Mahsin, resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Maje
News
sumut24.co BATUBARA, Isu kegagalan Satnarkoba Polres Batubara dalam setiap penggerebekan di lokasi yang diduga sarang bandar narkoba terus
News
Kesultanan Negeri Langkat Anugerahkan Gelar Adat, Tegaskan Kedaulatan Nasab dan Marwah Budaya Melayu
kota
RUPS LB Bank Sumut, Pemegang Saham Setujui Penyertaan Modal Berupa Aset untuk Perkuat Fondasi Permodalan di Tengah Tekanan Fiskal Daerah
kota
Tun DR H Rahmat Shah Gelar Syukuran & Silaturahmi MEDANSumut24.coKemeriahan mewarnai Syukuran & Silaturahmi tokoh nasional asal Sumatera Ut
News
sumut24.co MEDAN, Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Prof. Dr. Baharuddin, ST., M.Pd menegaskan bahwa Program Diktisaintek Berdampak
kota
Kadisbudpar Paluta Festival Budaya Bukan Seremonial, Tapi Investasi Masa Depan Daerah
kota
DPRD Setujui Rancangan KUAPPAS APBD Deli Serdang TA 2026
kota
Ambisi Besar, Perencanaan Nol Pariwisata Sumut Berjalan Tanpa Kompas
kota
Dinas Pariwisata Sumut Dinilai &ldquoMelawan&rdquo Instruksi Gubernur,Sekdis Akui Tak Paham Materi yang Dipresentasikan
kota