DPRD Medan Dorong Polisi Usut Dugaan KKN di PUD Pasar

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Rico Waas Sampaikan LKPJ 2025
• Afif Abdillah Ingatkan Pengguna UHC BPJS Tidak Digunakan Setahun, Warga Dianggap Mampu
• Wujudkan Medan Bebas Banjir, Paul Simanjuntak Minta Pemko Maksimalkan Kordinasi Upaya Normalisasi 5 Sungai Medan

Anggota Komisi 3 DPRD Medan Eko Afrianta Sitepu minta aparat hukum Kepolisian mengusut dan mendalami sejumlah dugaan korupsi di PUD Pasar milik Pemko Medan. Eko mengaku banyak menerima pengaduan terkait praktik KKN di jajaran Direksi hingga Kepala Pasar.

Penegasan itu disampaikan Eko Afrianta Sitepu (foto) kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (6/5/2025). Dianya mengaku siap memfasilitasi ke ranah hukum agar perusahaan milik Pemko tersebut sehat dan menghasilkan profit serta karyawan hidup sejahtera.

Menurut Eko Afrianta asal politisi Hanura itu, sejumlah penyimpangan yang dilakukan jajaran direksi PUD Pasar mulai dugaan jual beli 37 kios di Pasar Induk Lau Chi. Dimana pembangunan kios seyogianya pemindahan pedagang di depan Musollah Pasar Induk.

Tapi faktanya 37 kios yang dibangun diperjual belikan ke kepada pedagang baru dengan harga sekitar puluhan juta per unit. Sementara pedagang di depan Musollah tetap ditempat lama dengan menggunakan fasilitas umum.

Bukan itu saja kata Eko, dugaan pungli terhadap pedagang di Pasar Induk dan Pasar lainnya juga mulai terkuak.

Beragam keluhan juga diterima Eko dari karyawan. Dimana oknum Direksi tetap melakukan penambahan karyawan. Dan parahnya ada sekitar 6 orang karyawan (calon pegawai) sejak tahun 2015 namun hingga saat ini belum diangkat menjadi pegawai. Sementara beberapa karyawan diterima sejak tahun lalu sudah diangkat menjadi pegawai.

"Pokok nya masalah karyawan saja sarat masalah hingga penggajian. Belum lagi masalah gaji pensiun yang belum dibayarkan, " ungkap Eko Afrianta mantan anggota DPRD Karo itu. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rico Waas Sampaikan LKPJ 2025

Afif Abdillah Ingatkan Pengguna UHC BPJS Tidak Digunakan Setahun, Warga Dianggap Mampu

Wujudkan Medan Bebas Banjir, Paul Simanjuntak Minta Pemko Maksimalkan Kordinasi Upaya Normalisasi 5 Sungai Medan

DPRD Medan Minta Selamatkan PAD, Kadis Perkimcikataru : Penertiban Reklame Sesuai SOP

Camat Terjerat Judol, Komisi 1 DPRD Medan Minta Hukuman Tidak Naik Jabatan Sebagai ASN

DPRD Medan Rekomendasikan Penyegelan Bangunan Tanpa PBG yang Tutup Gang Kebakaran di Titi Kuning