Komisi IV DPRD Medan Kunjungi STTC Terkait Keluhan Warga yang Terdampak Polusi

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan
• PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box
• Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Menyikapi pengaduan warga yang merasa keberatan atas dugaan pencemaran yang ditimbulkan oleh PT Sumatera Tobacco Tranding Company (STTC) yang beralamat di Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Komisi IV DPRD Medan akan melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tersebut.

Selain berkunjung ke STTC, Komisi IV yang diketuai Paul Mei Anton Simanjuntak itu juga akan melakukan kunjungan ke PT Karya Agung di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan dan ke SPBU 14.204.1120 Jalan Kolonel Yos Sudarso, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan.

"Kunjungan yang akan kita lakukan ke STTC ini guna mengakomodir keluhan warga yang merasa keberatan atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan itu. Kita ingin melihat jenis pencemaran apa yang telah ditimbulkan oleh perusahaan itu. Dan sejauh mana sudah mengganggu kenyamananwarga di sekitarnya," jelas Paul Mei Anton Simanjuntak kepada awak media, Rabu (23/4).

Sementara untuk kunjungan ke PT Karya Agung, lanjut Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan itu, terkait dengan temuan di lapangan bahwa perusahaan tersebut tersandung masalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dulunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui SIMBG. "Jadi mereka itu belum memiliki PBG. Jadi kita ingin meninjau langsung ke lokasi," ujar Paul Simanjuntak yang sudah 3 periode duduk di lembaga legislatif tersebut.

Begitu juga dengan SPBU 14.204.1120 Jalan Kolonel Yos Sudarso, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan SPBU ini juga bermasalah dengan PBG-nya, Amdal dan Izin Lalinnya.

"Dalam waktu dekat kita pasti akan kunjungan ke tiga lokasi itu. Dalam kunjungan itu nantinya, kita akan undang Dinas PU, Balai Wilayah Sungai Sumatera II dan BPN untuk masalah ukuran tanah ikut beserta kita," kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu.

Dikatakan Paul Simanjuntak, terkait perusahaan-perusahaan yang bermasalah tersebut, Komisi IV sudah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan memanggil pihak perusahaan terkait, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Lingkungan Hidup Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Medan, Satpol PP Medan, Camat Medan Belawan, Lurah Bagan Deli, Lurah Belawan II, Lurah Belawan Bahari.

"RDP tersebut sudah kita laksanakan Selasa (22/4) kemarin," pungkas Paul Simanjuntak. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Peringatan HUT ke-436 Kota Medan, Hadi Suhendra : Pemko Medan Harus Mampu Wujudkan "Maju untuk Semua"

Anggota DPRD Medan Kritik Penataan Kota Jelang APEKSI, Jangan Bersih Hanya Karena Ada Tamu, Rakyat Jadi Korban

Refleksi HUT ke-436 Kota Medan 2026 Ahmad Afandi Harahap: Medan Harus Tumbuh Bukan Hanya Secara Fisik, Tapi Juga Meningkatkan Kualitas Hidup Warga