Pengamat: Publik Berhak Tahu Dugaan Pencemaran Nama Baik Kadisperindag ESDM terhadap Gubsu Bobby Nasution

Medan – Pengamat sosial dan politik, H. Syahrir Nasution, mendesak agar publik diberi penjelasan yang terang terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang, terhadap Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Perkuat Komunikasi Publik Digital Menuju Tata Kelola Informasi Transparan
• Advokat Joni Sandri Ritonga Soroti Penegak Hukum yang Abaikan BPK RI dalam Kasus Korupsi
• Rico Luis Antonio Sinaga, SH, Lulusan Terbaik I Peraih Adhi Adhyaksa

Menurut Syahrir, keterbukaan informasi sangat penting dalam kasus yang menyangkut pejabat publik, agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Ia menegaskan, masyarakat berhak tahu bentuk dugaan pencemaran nama baik tersebut, mengingat posisi kedua pihak yang merupakan pejabat tinggi di lingkup pemerintahan provinsi.

"Publik perlu tahu, pencemaran nama baik seperti apa yang dilakukan oleh Kadisperindag ESDM terhadap Gubernur. Jangan dibiarkan menjadi kabar burung. Ini penting sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan pejabat agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak," ujar Syahrir di Medan, Jumat (19/4/2025).

Syahrir menilai, jika masalah ini dibiarkan tanpa klarifikasi dan transparansi, maka akan membuka ruang bagi munculnya asumsi-asumsi negatif. Terlebih, saat ini publik sangat kritis dan menaruh perhatian besar terhadap etika serta integritas para pejabat publik.

Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi antarpejabat harus dilandasi etika dan tanggung jawab moral. "Jika benar ada unsur pencemaran nama baik, tentu harus ada proses hukum atau mekanisme klarifikasi yang adil. Tapi yang tak kalah penting adalah memberi tahu publik duduk persoalannya. Jangan sampai menjadi preseden buruk di tengah iklim birokrasi yang sedang dibenahi," tambahnya.

Meski belum diketahui secara rinci pernyataan atau tindakan Mulyadi Simatupang yang dianggap mencemarkan nama baik Gubernur Bobby, namun isu ini sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan birokrat dan masyarakat Sumatera Utara.

Syahrir berharap, baik pihak Gubernur maupun Kadisperindag ESDM dapat memberikan penjelasan terbuka untuk menghindari kesalahpahaman yang berkepanjangan. Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah seperti ini harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi, jangan seperti Anak kecil " Child Hood Character" melakukan kepemimpinan itu, seperti" NYALI KERDIL ", karena Keterbukaan Informasi harus di junjung tinggi, secara positip, ucapnya.

"Jangan ada yang ditutupi. Jika memang ada pelanggaran etika atau hukum, ya harus ditindak. Tapi masyarakat juga harus tahu duduk persoalannya secara utuh," tutupnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Asahan Perkuat Komunikasi Publik Digital Menuju Tata Kelola Informasi Transparan

Advokat Joni Sandri Ritonga Soroti Penegak Hukum yang Abaikan BPK RI dalam Kasus Korupsi

Rico Luis Antonio Sinaga, SH, Lulusan Terbaik I Peraih Adhi Adhyaksa

Polda Sumut Gelar Diskusi Publik Bidang Humas, Bahas Strategi Media di Era Digital

AKBP Wira Prayatna Tekankan Pentingnya Kualitas Panen di Program Jagung Ketapang kota Padangsidimpuan

Dandim 0208/Asahan Pesan Jaga Nama Baik Satuan Dan Institusi TNI AD