Sumut Terkesan Bermasalah dalam Pengangkatan Pejabat, Pengamat Soroti Dugaan Korupsi dan Ketidaksesuaian Prosedur

Baca Juga:

• OMMBAK Desak Kejari Tetapkan Tersangka Kadis Pertanian Serdang Bedagai dalam Skandal AUTP
• Emirsyah Diduga Terima Rp400 Juta Proyek APD Covid-19, Publik Desak Gubernur Bobby Nonaktifkan
• Usut Dugaan Korupsi Pemkab Labura, Jaga Marwah : Kejati Sumut Harus Panggil Bupati

Medan – Pengangkatan pejabat di Sumatera Utara (Sumut) kembali mendapat sorotan tajam. H. Syahrir Nasution, seorang pengamat sosial dan politik, mengungkapkan kekhawatirannya terkait sejumlah jabatan yang dianggap bermasalah. Dalam pernyataannya, Syahrir menyoroti kasus pengangkatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Ginting, yang sebelumnya meninggalkan masalah di Dinas PU Kota Medan. Hal ini menurutnya dapat mencoreng upaya pemerintah provinsi untuk mengurangi praktik korupsi.

Selain itu, Syahrir juga menyinggung nama Alexander Sinulingga, yang dituding terlibat dugaan korupsi saat menjabat di Dinas PKPCKTR Medan. Termasuk kepala Inspektorat Sumut Sulaiman Harahap, karena ketiga pejabat tersebut hanya ikut assesmen dan tidak ikut lelang jahatan di Pemprovsu. Dugaan tersebut menambah daftar panjang masalah di tubuh pemerintahan Medan dan Sumut yang belum terselesaikan.

Pengamat ini juga mengkritik pengangkatan tiga pejabat dari Pemko Medan ke Pemprov Sumut. Menurut Syahrir, langkah tersebut bermasalah karena jabatan yang dituju belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), yakni harus memiliki masa jabatan lima tahun. Hal ini, kata Syahrir, terkesan dipaksakan dan dapat menurunkan kredibilitas proses birokrasi di Sumut.

"Pengangkatan pejabat yang bermasalah atau terlibat dugaan korupsi dapat merusak upaya pemberantasan korupsi yang sedang diupayakan oleh pemerintahan saat ini," kata Syahrir. Menurutnya, transparansi dalam setiap proses pengangkatan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pernyataan ini menggambarkan adanya ketegangan dalam proses penataan pemerintahan di Sumut, yang diharapkan dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya dan memberi pelayanan publik yang maksimal. Pemerintah diminta untuk lebih berhati-hati dalam memilih pejabat yang memiliki rekam jejak bersih, serta mematuhi aturan yang ada agar proses pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan bebas dari praktik korupsi.

Tentu saja, masyarakat berharap agar pengangkatan pejabat di masa depan tidak hanya berdasarkan faktor kedekatan politik atau kepentingan tertentu, tetapi lebih mengutamakan profesionalisme, integritas, dan transparansi.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

OMMBAK Desak Kejari Tetapkan Tersangka Kadis Pertanian Serdang Bedagai dalam Skandal AUTP

Emirsyah Diduga Terima Rp400 Juta Proyek APD Covid-19, Publik Desak Gubernur Bobby Nonaktifkan

Usut Dugaan Korupsi Pemkab Labura, Jaga Marwah : Kejati Sumut Harus Panggil Bupati

Publik Desak Kejati Tetapkan Ismail Lubis Tersangka Kasus Kantin Dinkes Sumut

FKIB Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Pemalsuan CMT dan Pungli PPPK di Labuhanbatu Utara

Investigasi Dugaan Penyelewengan Dana Desa Padangsidimpuan: Jejak Uang, Tekanan Penyidik, dan Nama-Nama Pejabat Penerima