WKI Sumut Desak Satgas PKH Cabut Izin PT Algerindo Nusantara

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Kunjungan Satgas PRR Pusat, Perkuat Sinergi Percepat Pemulihan Pascabencana
• Satgas PKH Prioritaskan Palas, Bupati PMA Dorong Tanah Ulayat dan Masyarakat Adat Diakomodasi
• Bupati Asahan Hadiri Momen Haru Penyambutan Kepulangan Satgas Pamtas Yonif 126/KC Usai Tuntaskan Tugas Negara

Medan - Dewan Pengurus Daerah (Depidar) Wira Karya Indonesia (WKI) Sumatera Utara dengan tegas mendesak Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mencabut izin dan menyegel PT Algerindo Nusantara yang beroperasi di Kabupaten Simalungun.

Menurut Ketua Depidar WKI Sumut, Edison Tamba, PT Algerindo Nusantara diduga telah melanggar tata ruang dan izin pemanfaatan lahan peternakan yang telah berakhir. "Izinnya sudah habis, dan kita berharap Satgas PKH dapat menyegel dan menstanvaskan areal tersebut," kata Edison dengan tegas.

Edison juga menyebutkan bahwa keberadaan peternakan babi tersebut telah ditentang oleh masyarakat setempat dan pegiat lingkungan karena limbahnya diduga menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan dan air Danau Toba. "Kita tidak bisa membiarkan kegiatan yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat," ujarnya.

Satgas PKH dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Satgas ini telah melakukan penertiban terhadap beberapa perusahaan yang diduga melanggar tata ruang dan izin pemanfaatan lahan.

WKI Sumut berharap bahwa Satgas PKH dapat segera mengambil tindakan terhadap PT Algerindo Nusantara dan mencabut izinnya. "Kita tidak bisa membiarkan kegiatan yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, WKI Sumut juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera mengambil tindakan terhadap PT Algerindo Nusantara dan mencabut izinnya. "Kita berharap bahwa pemerintah dapat segera mengambil tindakan terhadap perusahaan yang melanggar tata ruang dan izin pemanfaatan lahan," ujarnya.

WKI Sumut juga akan terus memantau dan mengawasi kegiatan PT Algerindo Nusantara dan akan melakukan aksi protes jika perusahaan tersebut tidak segera mencabut izinnya. "Kita akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dan lingkungan," ujarnya.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Terima Kunjungan Satgas PRR Pusat, Perkuat Sinergi Percepat Pemulihan Pascabencana

Satgas PKH Prioritaskan Palas, Bupati PMA Dorong Tanah Ulayat dan Masyarakat Adat Diakomodasi

Bupati Asahan Hadiri Momen Haru Penyambutan Kepulangan Satgas Pamtas Yonif 126/KC Usai Tuntaskan Tugas Negara

Satgas Pamtas RI–PNG Yon Parako 463 Pasgat Disambut Haru di Belawan Usai 14 Bulan Jaga Perbatasan

Perang Belum Usai! Kabag Ops Polres Palas Minta Satgas Sikat Jaringan Narkoba Sampai Tuntas

Sambut Kenaikan Isa Almasih, Satgas Yonif 123/Rajawali dan Warga Asmat Gotong Royong Bersihkan Gereja di Kampung Binam