Polresta Deli Serdang Laksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Gelar Bazar Pasar Murah
Polresta Deli Serdang Laksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Gelar Bazar Pasar Murah
kota
Baca Juga:
Mereka turun ke jalan dengan satu tujuan jelas: memprotes kebijakan yang dinilai sangat merugikan mereka, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: 800.1.10.6/836/Tahun 2025 yang dengan jelas memperlihatkan ketidakpedulian terhadap nasib tenaga honorer di sektor Kesehatan, Pada Senin, 24 Februari 2025.
Bagi mereka, sektor kesehatan merupakan bagian yang sangat vital dalam pelayanan publik, dan tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan.
Reaksi keras datang dari aktivis dan advokat, Ary Azi SH, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai contoh dari maladministrasi.
Menurutnya, kebijakan ini melibatkan pemberkasan yang bermasalah, yang berpotensi merugikan tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun dengan penuh dedikasi. "Ini adalah bentuk kebijakan yang zalim," ujar Ary Azi dengan penuh penekanan.
Tidak hanya itu, kritikan keras juga datang dari Parlindungan Harahap SH, seorang aktivis yang turut menyoroti masalah ini. Bagi Harahap, tindakan ini bukan hanya soal administrasi, melainkan juga masalah hak dasar yang seharusnya diperjuangkan oleh pemerintah. "Jika honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun diberhentikan begitu saja, siapa yang akan menggantikan mereka? Ini jelas kebijakan yang tidak manusiawi," tegasnya.
Di tengah gelombang protes tersebut, Bupati Tapanuli Selatan yang baru, H. Gus Irawan Pasaribu, berada di bawah sorotan tajam. Para tenaga honorer mendesak agar kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan bupati sebelumnya segera dievaluasi. "Kami berharap Bapak Bupati Gus Irawan Pasaribu bisa mendengar suara kami dan mengambil tindakan yang tepat," ujar Rizky Hariati, salah satu perwakilan honorer yang terkena dampak kebijakan tersebut.
Para honorer juga menuntut agar kontrak mereka diperpanjang, terutama bagi mereka yang telah bekerja kurang dari dua tahun. Mereka menginginkan pengakuan atas masa kerja mereka dan tetap menerima gaji seperti biasa. "Harapan kami besar, agar kebijakan yang ada bisa lebih memihak kepada kami, dan kami bisa terus bekerja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tambah Rizky.
Harapan kini digantungkan pada Bupati yang baru saja dilantik Gus Irawan Pasaribu yang saat ini mengikuti retret di magelang agar kiranya dapat melakukan perubahan. Tidak hanya di tingkat kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Tapanuli Selatan juga diminta untuk segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan dan memperjuangkan nasib tenaga honorer. "Kami berharap DPR Tapanuli Selatan tidak hanya duduk diam, tetapi segera bertindak untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini," tegas Rizky.
Tidak hanya masalah administratif, para honorer juga mengkritisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tapanuli Selatan yang dianggap tidak profesional dalam menangani administrasi honorer. Mereka mendesak agar pejabat tersebut segera dicopot karena dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah ini memunculkan pertanyaan besar bagi para honorer. Apakah nasib mereka akan lebih baik ke depan? Atau apakah mereka harus mencari nafkah di luar profesi mereka yang telah mereka tekuni bertahun-tahun?
Kondisi ini, tentunya, tidak hanya akan merugikan para tenaga kesehatan honorer, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
Aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan honorer ini bukan hanya sekadar bentuk protes, tetapi juga seruan untuk keadilan yang harus didengarkan oleh pihak-pihak terkait.
Tapanuli Selatan membutuhkan kebijakan yang lebih adil dan humanis bagi tenaga honorer di sektor kesehatan. Harapan mereka kini terletak pada keputusan yang akan diambil oleh Bupati Gus Irawan Pasaribu.
Keputusan yang diambil oleh Bupati Gus Irawan Pasaribu menjadi sangat krusial. Sebagai pihak yang kini memegang tampuk kepemimpinan, Bupati memiliki kesempatan untuk memperbaiki kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati sebelumnya.
Akan tetapi, apakah beliau akan mampu mendengar aspirasi masyarakat dan membuat keputusan yang tepat? Atau kebijakan ini akan menjadi bagian dari sejarah panjang ketidakadilan terhadap tenaga honorer di Indonesia?
Bagi para tenaga kesehatan honorer, masa depan mereka kini terombang-ambing, dan harapan mereka tergantung pada keadilan yang harus segera ditegakkan.zal
Polresta Deli Serdang Laksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Gelar Bazar Pasar Murah
kota
Laporan Dugaan Pembukaan Hutan Tanpa Izin di Labura Mengacu UU Kehutanan dan UU Perusakan Hutan
kota
Menyambut silaturahmi dan berdiskusi dengan Panitia Paskah Umat Katolik Tahun 2026 seKota Pematangsiantar
kota
Wali dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia panen cabai perdana Program Contract Farming di Kelurahan Setia Negara
kota
PROLETAR KEMBALIKAN SURAT USULAN RDP YANG KAMI MOHONKAN"
kota
sumut24.co MEDAN, Bulan suci Ramadan selalu menjadi momentum istimewa untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial.
kota
sumut24.co MEDAN, Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Medan (Unimed) melaksanakan kegiatan pendampingan psikososial
kota
sumut24.co Labuhanbatu Selatan, Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara untuk kedua kalinya berhasil mengungkap k
News
Mantan Bendahara SMAN 19 Medan Divonis 1 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Klien Kami Dihukum Karena Kealpaannya, Bukan Korupsi
Hukum
sumut24.co ASAHAN, Dalam suasana penuh kehangatan di Bulan Ramadhan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan bagi bagi takjil kepada masyarakat d
News
