Amburadul! Buntut Pengadaan Mobil Dinas, Gaji Honor, dan TPP Kantor DPRD Padangsidimpuan di Demo, Masalah Anggaran Menjadi Sorotan

P. Sidimpuan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Ketua DPRD Padangsidimpuan Kebingungan Soal Pengadaan Mobil Dinas di R-APBD 2025, Pendemo Disemprot Tidak ada Etika, Pengamat: Kami Datang Baik-baik
• Pasca Pilkada 2024 Satu Persatu Permasalahan Pemkot Padangsidimpuan Terkuak: APBD Kosong, Gaji Honorer Tertunda, dan Pengadaan Mobil Dinas Rp18 Miliar
• Profil Sri Fitrah Munawaroh, Ketua DPRD Termuda Kota Padangsidimpuan yang Menginspirasi Generasi Muda

Kota Padangsidimpuan kini tengah menghadapi polemik besar mengenai pengadaan mobil dinas, gaji honor, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Isu-isu ini tidak hanya menarik perhatian para pegawai dan pemerintah setempat, namun juga memicu aksi demo yang digelar oleh sejumlah kelompok masyarakat di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin, 16 Desember 2024.

Isu anggaran yang melibatkan kebutuhan pemerintah daerah ini, menghadirkan berbagai pandangan yang kritis dari berbagai pihak, termasuk Korlap Aksi, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh Nasution, serta Anggota DPRD Abdul Rahman Harahap.

Korlap Aksi yang menjadi penggerak utama demo, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota terkait penggunaan anggaran, khususnya dalam pengadaan mobil dinas.

Pernyataan pertama yang disampaikan cukup menggugah dan berisiko menambah ketegangan dalam polemik ini.

"Kalian penyambung lidah rakyat atau penyambung lidah siapa?"
Pernyataan tajam ini menggambarkan ketidakpercayaan terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak mewakili suara rakyat dalam pengambilan keputusan.

Kemudian, Korlap Aksi mempertanyakan apakah kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat atau justru menguntungkan kelompok tertentu.

"Terkait mobil dinas itu, mungkin itu modus kalian, setelah di lelang nanti 5 tahun kedepan apakah mobil tersebut akan menjadi milik kalian?" ungkapnya.

Korlap Aksi bahkan mengungkapkan kecurigaannya bahwa pengadaan mobil dinas ini bisa jadi adalah modus untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Mereka beranggapan bahwa setelah mobil dinas tersebut dilelang, dalam beberapa tahun ke depan, kendaraan tersebut mungkin akan jatuh ke tangan beberapa oknum yang memiliki kepentingan.

Pernyataan ini tentu saja membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai transparansi dalam pengelolaan anggaran dan bagaimana proses lelang dilakukan. Kecurigaan ini semakin menambah ketegangan dalam masyarakat, yang merasa perlu adanya klarifikasi lebih lanjut.

Sebagai Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution memberikan tanggapan mengenai berbagai isu yang berkembang, termasuk masalah mobil dinas, gaji honor, dan TPP. Menurutnya, DPRD akan melakukan pembahasan lebih mendalam terkait masalah ini.

"Terkait perihal mobil dinas, kemudian perihal gaji honor dan TPP akan kita bahas satu persatu."

Sri Fitrah menegaskan bahwa mereka akan menangani masalah ini secara terpisah dan lebih rinci. Pembahasan ini dianggap perlu mengingat banyaknya isu yang perlu diselesaikan secara menyeluruh dan terstruktur.

"Perihal mobil dinas itu mobil dinas yang mana, kita baru bahas plafon dan belum kepada perincian, kita baru RAPBD hari ini dan ketika ingin dirinci lagi besok di banggar." ungkap Sri Fitriah.

Ketua DPRD juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai mobil dinas masih berada pada tahap awal, yakni pembahasan plafon anggaran dalam RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Oleh karena itu, rincian anggaran untuk mobil dinas akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya di Banggar (Badan Anggaran).

"Kemudian untuk masalah TPP dan gaji honor, gaji honor sudah kita tanyakan ke Pejabat Walikota, gaji honor bulan 11 segera akan dibayarkan kita minta juga untuk gaji honor bulan 12 tetap dibayarkan." lanjutnya.

Sri Fitrah juga menanggapi masalah gaji honor dan TPP. Ia memastikan bahwa gaji honor bulan November segera dibayarkan, dan pihaknya meminta agar gaji honor bulan Desember juga tetap dibayarkan sesuai dengan hak ASN. Mengenai TPP, pembicaraan lebih lanjut masih dilakukan untuk mencari solusi terbaik.

"Tapi untuk TPP kita sudah tanyakan kita juga sudah koordinasi, bagaimana nasib teman-teman ASN di kantor." ucapnya.

Ia menambahkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk memastikan nasib ASN, dan berupaya agar hak-hak mereka tidak terabaikan, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami defisit.

"Kondisi keuangan kota Padangsidimpuan hari ini Defisit." ujar Sri.

Sri Fitrah mengakui bahwa kondisi keuangan kota saat ini tengah mengalami defisit. Hal ini tentu memengaruhi kapasitas untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggaran, terutama untuk gaji, TPP, dan pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

Ditempat yang sama Abdul Rahman Harahap, anggota DPRD dari Partai Demokrat, turut memberikan pandangannya terkait isu mobil dinas yang sedang ramai dibicarakan.

Abdul Rahman menyarankan agar pengadaan mobil dinas dipertimbangkan kembali jika itu akan membebani keuangan daerah. Menurutnya, jika pengadaan tersebut memang dapat mengguncang kondisi keuangan daerah, maka ada baiknya untuk menolak dan mengalihkan anggaran tersebut ke kebutuhan yang lebih mendesak.

"Kalaulah memang mobil dinas itu untuk pengadaannya menggoncang salah satu keuangan kita, apa salahnya kita tolak." pungkasnya.

Polemik mengenai mobil dinas, gaji honor, dan TPP ini menjadi sorotan utama di Kota Padangsidimpuan. Persoalan ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat, namun juga menciptakan ketegangan di kalangan para anggota DPRD yang memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana anggaran daerah harus dikelola.

Penting bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara terbuka dan bijaksana, agar tidak memicu ketidakpercayaan lebih lanjut di kalangan masyarakat.

Diharapkan, dengan adanya dialog yang lebih intens dan tindakan yang tepat, polemik ini dapat segera diselesaikan demi kemajuan Kota Padangsidimpuan yang lebih baik.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua DPRD Padangsidimpuan Kebingungan Soal Pengadaan Mobil Dinas di R-APBD 2025, Pendemo Disemprot Tidak ada Etika, Pengamat: Kami Datang Baik-baik

Pasca Pilkada 2024 Satu Persatu Permasalahan Pemkot Padangsidimpuan Terkuak: APBD Kosong, Gaji Honorer Tertunda, dan Pengadaan Mobil Dinas Rp18 Miliar

Profil Sri Fitrah Munawaroh, Ketua DPRD Termuda Kota Padangsidimpuan yang Menginspirasi Generasi Muda

SAH !!!! Ketua DPRD Padangsidimpuan Periode 2024 - 2029 Dipimpin Sri Fitrah Munawaroh, S.Ak