Aktivis Koperasi Minta Presiden Prabowo Pilih Menteri yang Paham Koperasi

Baca Juga:

• Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen
• Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum
• Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,BKKBN Kungker Di Sumut

Medan – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, perhatian publik tak hanya tertuju pada momen sakral tersebut, tapi juga pada siapa yang akan mengisi kursi-kursi penting di kabinet baru. Salah satu posisi yang banyak dinantikan oleh berbagai kalangan, terutama pelaku ekonomi kerakyatan, adalah Menteri Koperasi dan UKM.

Devis Abuimau Karmoy, seorang jurnalis dan Ketua Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia, menyuarakan harapannya agar Presiden Prabowo memilih Menteri Koperasi yang benar-benar mengerti tentang koperasi dan bukan sekadar menteri "titipan". Menurut Devis, sektor koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi rakyat, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

"Presiden Prabowo diharapkan memilih sosok yang berpengalaman dalam mengelola koperasi dari hulu ke hilir. Koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah hukum yang kerap menghambat laju pertumbuhannya. Karena itu, diperlukan seorang menteri yang memahami betul persoalan koperasi agar dapat mendorong kemajuan sektor ini," ungkap Devis, di Medan, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, Devis menyoroti pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi yang hingga kini belum disahkan oleh DPR. Menurutnya, pengesahan RUU tersebut akan menjadi fondasi hukum yang kuat untuk pengembangan koperasi ke depan.

"RUU Koperasi merupakan pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, dan saya berharap Menteri Koperasi yang baru mampu mempercepat proses pengesahannya. Ini penting untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat," tegasnya.

Devis, yang juga menjabat sebagai Wasekjen DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), menambahkan, peran koperasi sangat relevan dengan program Asta Cita yang dicanangkan Prabowo untuk lima tahun ke depan. Asta Cita merupakan delapan program prioritas yang salah satunya fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui koperasi.

"Harapan besar kami, Menteri Koperasi yang dipilih nanti bukan sekadar jabatan politik, melainkan seseorang yang betul-betul paham dan peduli terhadap koperasi. Ini penting agar koperasi bisa berkembang pesat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Devis.

Dengan kabinet yang akan segera dibentuk, pelaku koperasi di seluruh Indonesia kini menunggu langkah Presiden Prabowo dalam memilih menteri yang akan mengelola sektor strategis ini. (***)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen

Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum

Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,BKKBN Kungker Di Sumut

Di Depan DPRD Sumut, BNI Tegas Ingin Kasus Koperasi Swadharma Cepat Selesai

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Dorong Percepatan Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih

Investor Tiongkok dan Koperasi Jasa Keluarga Pers Bahas Pengadaan Mesin Pengering Gabah