Pengembangan Danau Toba Harus Jadi Instrumen Pengendalian

MEDAN | SUMUT24 Program-program pengembangan kawasan Danau Toba harus disertai dengan instrumen-instrumen pengendalian lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba.

Baca Juga:

• Ketua JMSI dan CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH: Dirgahayu Bhayangkara ke-79! Apresiasi Tinggi untuk Kinerja Polda Sumut Medan – Ketua Jaringan Media
• Polri untuk Masyarakat”: Polda Sumut Gelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Tegaskan Komitmen Melayani dan Berbenah
• 3 Tahun Laporan Anggota DPRD Siantar Dipendam Polres

“Kabupaten/kota nanti akan di undang, supaya mereka mempersiapkan suatu instrumen, pengendali pencemaran/pengrusakan yang disebabkan dari kegiatan infrastruktur dan pembangunan lainnya di kawasan Danau Toba,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut Hj Hidayati menjawab wartawan di Gubernuran, Rabu (19/10).

Menurut Hj Hidayati, jika melihat program untuk memajukan kawasan Danau Toba tersebut, perlu bagi Pemprov Sumut untuk memiliki suatu sistem khusus agar dapat mengimbangi semua kegiatan-kegiatan itu.

Karena semua kegiatan di kawasan Danau Toba itu, kata Hj Hidayati, adalah merupakan/mempunyai efek yang besar terhadap lingkungan hidup.

Misalnya pembangunan resort, pembangunan bandara maupun pembangunan lainnya yang besar kontribusinya terhadap lingkungan hidup.

Instrumen pengendalian lingkungan tersebut harus dibuat, ungkap Hj Hidayati, sebab jika tidak dibuat, akan menjadi beban lingkungan terhadap Provinsi Sumatera Utara.

BLH Sumut, kata Hj Hidayati, akan memanggil semua kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba.

“Akan kita bedah, ijin apa saja yang dibutuhkan. Saya akan panggil kabupaten/kota untuk mempersiapkan ini, apakah perlu Pergub, Perda atau lainnya,” ujar Hj Hidayati.

Meskipun nanti misalnya dalam pengembangan kawasan Danau Toba itu pembangunannya hanya dilakukan di dua kabupaten, kata Hj Hidayati, tapi dampaknya tetap kepada 7 kabupaten/kota se kawasan Danau Toba.

“Kabupaten yang tidak mendapatkan projek itu, akan mendapatkan dampaknya juga, sehingga harus menyediakan instrumen pengendalian lingkungan terhadap kegiatan itu,” ujarnya.

Dampak lingkungan yang paling besar yang akan dirasakan, sebut Hj Hidayati, yang pasti kualitas air dan tanah akan ada pengaruhnya.?

Misalnya di Kabupaten Simalungun, kata Hj Hidayati, walaupun tidak terkait dengan pembukaan resort, tapi kan dermaga Ajibata nya pasti digunakan.

“Pergerakan semua ini akan mengakibatkan suatu kontribusi dampak terhadap air danau toba,” kata Hj Hidayati.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua JMSI dan CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH: Dirgahayu Bhayangkara ke-79! Apresiasi Tinggi untuk Kinerja Polda Sumut Medan – Ketua Jaringan Media

Polri untuk Masyarakat”: Polda Sumut Gelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Tegaskan Komitmen Melayani dan Berbenah

3 Tahun Laporan Anggota DPRD Siantar Dipendam Polres

450 Ha Sawah terancam Pola Tanam di 3 Nagori Siborna dan Nauli Baru Simalungun

Ijeck Dukung KPK Berantas Korupsi di Sumut, Bendahara Golkar Tapsel Terjaring OTT KPK

OMMBAK Sumut Pertanyaan APH Tindak lanjut Dugaan Korupsi Desa Suka Damai Timur