Utang PDAM se Indonesia Capai Rp 3,2 Triliun

Medan | Sumut24
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Sumatera Utara, H Heri Batanghari Nasution mengatakan dihadapan peserta seleksi ujian PWI Sumut, hingga kini tercatat tunggakan PDAM se Indonesia mencapai Rp 3,2 triiun kepada Pemerintah Pusat. Sebanyak Rp 2,4 triliun masuk dalam utang non pokok dan sebesar Rp 804 miliar tunggakan pokok.

“Alhamdulillah sudah ada pernyataan resmi dari Wapres Jusuf Kall pada pertemuan tanggal 12 Januari 2016 kemarin, bahwa seluruh utang-utang PDAM se Indodesia segera dihapusakan (diputihkan),” ujarnya.

“Kita juga berharap rencana pemerintah yang akan memberikan 10 juta sambungan pelanggan cepat terealisasi, sehigga konsumen PDAM khusunya warga berpenghasilan rendah dapat menikmati fasilitas air bersih bantuan pemerintahini,” ujar Nasution.

Masih dikatakannya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di semua daerah harus bersinergi dengan pemerintah maupun lembaga yang ada, untuk mengelola air bersih untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut Heri Batanghari, sinergi tersebut diperlukan agar masalah keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih dapat diatasi dan diantisipasi sehingga masalahnya tidak semakin buruk atau terjadi krisis air bersih yang berkepanjangan.

Karena itu, kata Heri Batanghari, pemerintah tengah mengupayakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional untuk mengolah air baku menjadi air bersih dengan harga yang murah.

Heri juga mengungkapkan, dari 425 PDAM se Indonesia hanya 105 yang tergolong kategori sehat, sedangkan 245 atau 70 persen kurang sehat dan sisanya dalam kondisi sakit.

Khusus di Sumatera Utara, dari 18 PDAM yang ada di kabupaten/kota, hanya 6 PDAM yang dalam kondisi sehat yakni Tirtanadi, Tebing Tinggi, Sibolga, Pematangsiantar, Tanjung Balai dan Tapanuli Utara.

Sementara untuk nasional, tercatat sebanyak 388 Perusahaan Daerah Air Mnum (PDAM), 10 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan 25 Perusahaan Terbatas di Indenesa dibawah naungan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi). “Kita tetap mengawasi kinerja, keungan dan persoalan teknis yang dihadapi PDAM se Indonesia,” ujar Ir Heri Batanghari Nasution.

Hadir saat itu Ketua PWI Sumut H Hermansjah, Penasihat Simon Pramono, Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama H Agus S Lubis, Sekretaris Edward Thahir, Wakil Sekretaris Jalaluddin, Bendahara Zul Anwar Marbun, Wakil Bendahara Hartati Rangkuti, dan sejumlah unsur Pengurus PWI Sumut lainnya.

“SPAM Regional ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis air baku perusahaan air minum sejalan dengan target pemerintah Indonesia 10 juta sambungan baru hingga tahun 2017,” kata Heri yang juga menjabat Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi itu.

Pada kesempatan tersebut, Heri juga mengungkapkan, dari 425 PDAM se Indonesia hanya 105 yang tergolong kategori sehat, sedangkan 245 atau 70 persen kurang sehat dan sisanya dalam kondisi sakit.

Khusus di Sumatera Utara, dari 18 PDAM yang ada di kabupaten/kota, hanya 6 PDAM yang dalam kondisi sehat yakni Tirtanadi, Tebing Tinggi, Sibolga, Pematangsiantar, Tanjung Balai dan Tapanuli Utara.

Sementara yang lainnya masih dalam kondisi kurang sehat. Selain itu, lanjut Heri, adanya keinginan pemerintah untuk memutihkan atau menghapus utang 114 PDAM sebesar Rp 3,2 triliun kepada pemerintah daerah dapat menjadi titik balik bagi perbaikan PDAM ke depan.

“Penghapusan utang sedikit banyak akan membuat kondisi keuangan menjadi lebih sehat. Dengan keuangan yang lebih sehat, tentu perusahaan lebih leluasa untuk melakukan pengembangan dan perbaikan bagi pelanggan,” jelasnya.

Hadir saat itu Ketua PWI Sumut H Hermansjah, Penasihat Simon Pramono, Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama H Agus S Lubis, Sekretaris Edward Thahir, Wakil Sekretaris Jalaluddin, Bendahara Zul Anwar Marbun, Wakil Bendahara Hartati Rangkuti, dan sejumlah unsur Pengurus PWI Sumut lainnya. (R03)