DPRD kabupaten Solok gelar paripurna tentang jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi
Arosuka I Sumut24.co
DPRD kabupaten Solok gelar paripurna tentang jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi fraksi terhadap nota pengantar bupati Solok tentang ranperda
Â
Adapun ranperda yang di bahas yaitu Ranperda Pengelolaan kepariwisataan , RanperdaLambang daerah dan Ranperda Perubahan atas Perda NMR 2 tahun tentang penyelenggaraan pendidikanÂ
Rapat Dipimpin oleh Ketua DPRD Jon Firman Pandu didampingi oleh wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal,SE dan di hadiri oleh Wakil Bupati Yulfadri Nurdin,Anggota DPRD, Forkopimda dan SKPD Kab. Solok
Adapun Jawaban Pemerintah Dibacakan oleh Wabup Yulfadri Nurdin yaitu Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan kepariwisataan
Salah satu upaya pelestarian dan penggalian potensi pariwisata maka dicanangkan program kampung budaya yaitu program pengembangan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat nagari antara lain ; lingkungan bernuansa alami, tradisi budaya yang masih dipegang teguh masyarakat,tersedianya makanan khas serta sistem pertanian kekerabatan yg masih dipertahankan Keputusan bupati solok tentang
Dimana penetapan kampung budaya di kabupaten solok,Dimana terdapat 4 nagari pilot projek yang ditetapkan yaitu:
a.   Nagari jawi-jawi guguak
b.   Selayo
c.   Paninggahan
d.   Koto gadang koto anau
Pada tahun 2018 jumlah pengunjung wisata ke kabupaten solok sebanyak 1.096.741 orang dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak 1.413.889 orang. Peningkatan jumlah pengunjung wisata ini juga memberikan efek peningkatan PDRB sektor pariwisata di kabupaten solok. Dan juga untuk proses pembangunan Taman Hutan Kota Wisata atau THKW. Setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunannya.
2.   Rancangan peraturan daerah tentang lambang daerah Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sabagai tanda identitas dalam daerah. lambang daerah yang meliputi logo ,bendera, bendera jabatan kepala daerah dan himne serta mars merupakan tanda identitas yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah semboyan dan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud. Karena lambang daerah ini adalah ikon dan salah satu sarana memperkenalkan kabupaten solok baik dalam negeri maupun luar negeri.
3.   Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan
daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan.
Penganggaran yrysan pendidikan merupakan prioritas utama kabupaten
solok . contoh kasus untuk pendidikan dasar SMP dengan jumlah
rombongan belajar ( ROMBEL ) 539 ruang, dibutuhkan sebanyak 5.390
orang guru. Sedangkan ketersediaan guru untuk tingkat SMPÂ dari PNS
hanya 826 orang. Jadi untuk tingkat SMP saja kabupaten solok masih
kekurangan tenaga pendidik sebanyak 5.390 orang. Untuk menutupi
kekuran tersebut, di tingkat SMP diberdayakan tenaga kontrak sebanyak
530 orang. Itupun belum mencukupi kebutuhan sesuai jumlah rombongan
belajar, hal yang sama teerjadi pada tingkat sekolah dasar.
Menurut undang-undang dasar 1945 pasal 31Â ayat 4 yang berbunyi negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain APBD juga
ada dana dekosentrasi untuk bidang pendidikan yang terdiri dari dana
peningkatan kompetensi pembelajaran, bos afirmasi, bos kinerja dan
bantuan peralatan komputer. Kenaikan bos regular juga menunjang
operasional sekolah.
Perekrutan tenaga pendidik dilaksanakan melalui tahapan seleksi sesuai
kebutuhan sekolah,
Untuk memastikan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat maka
pendidikan dasar SD dan SMP tidak memungut biaya dari murid.sesuai
dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 75 tahun
2017.
Sebelum rapat ditutup oleh ketua DPRD Jon Firman Pandu beberapa
anggota dewan melakukan interupsi yaitu Septrismen menanyakan kejadian
yang sedang terjadi saat ini yaitu mengenai penyebaran Virus Corona
atau Covid 19 dan bagaimana tanggapan dan tindakan dari Pemerintah
tentang kejadian tersebut.
Wakil Bupati Yulfadri Nurdin menjawab bahwa Pemerintah daerah telah
mengambil tindakan dan kebijakan menunda atau membatalkan bebrapa
agenda daerah yang telah disepakati :
Antara lain Festival 5 Danau,Jambore PKK,Arosuka Expo,MTQÂ dan
beberapa agenda lain yang mengundang banyak orang,karena banyak orang
berkumpul sangat berpotensi mewabahnya virus tersebut.dan Pemerintah
akan mengeluarkan surat edaran atau pemberitahuan melalui media yang
ada tentang dampak dari virus tersebut.
Pemerintah menanggapi sangat serius dalam menghadapi peristiwa ini
karena kejadian ini tidak bisa dianggap remeh dengan mengikuti tata
cara,aturan,dalam menghindari berkembangnya virus corona ini.
Sementara olzaheri menanyakan melalui data dinas kesehatan apakah ada
data orang yang terdampak di kab solok,wabup menjawab bahwa
dikabupaten solok belum ada terdeteksi orang yang terpapar virus
tersebut dan mudah-mudah tidak ada yang terkena.posko pemantauan sudah
ada jadi kalau ada yang datang terutama dari luar negeri sudah bisa
dilakukan tindakan.(Yose)
Baca Juga:
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
