Asisten Administrasi Umum Provsu Pimpin Rakor Tapal Batas Kab. Pakpak Bharat Dan Kab.Dairi
Asisten Administrasi Umum Provsu Pimpin Rakor Tapal Batas Kab. Pakpak Bharat Dan Kab.Dairi
kota
Solok | Sumut24
Baca Juga:
Wali Kota Solok Zul Elfian,SH, M.Si lagi dan lagi berhasil meraih capaian standar tertinggi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD 2018. WTP ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jendral Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Regina Maria Wiwieng Handayaningsih, SH di Ballrom Hotel Pangeran Beach, Senin (21/10).
“Ini merupakan penghargaan tertinggi dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan tidak semua daerah di Indonesia dapat memperolehnya,†ujar Wali Kota Zul Elfian usai menerima penghargaan.
Zul Elfian juga mengatakan sangat bangga karena selama kepemimpinannya penghargaan dimaksud dapat dipertahankan dan sudah tiga kali beliau terima yaitu pada 2016 sampai 2018.
“Alhamdulillah ini semua berkat dukungan kerja keras serta ketaatan semua dinas dalam pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabilitas,” ujarnya.
Lanjut walikota, perlu ditanamkan mindset bahwa laporan keuangan yang disusun tidak hanya terbatas sebagi suatu laporan kegiatan yg terlaksana.
“Tapi harus dipandang sebagai laporan keuangan yang memiliki manfaat penting dalam memberikan evaluasi pelaksanaan APBN dan APBD dan menjadi masukan dalam kebijakan dimasa mendatang,†tambah Wako.
Disisi lain, Sekjen Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Wiwieng Handayaningsih dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi kepada seluruh pimpinan daerah yang telah berhasil mengawal dana APBN dan APBD secara transparan dan akuntabel.
“Kita bisa mengetahui penggunaan uang rakyat yang makin akuntabel dan transparan dibuktikan dengan semakin baiknya laporan keuangan daerah dan semakin meningkatnya daerah di Indonesia yang berhasil meraih WTP,†ucapnya.
Wiwieng menambahkan, pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir, namun menjadi laporan keuangan yg diyakini kelengkapannya, mestinya dapat menjadi alat pengambilan kebijakan yang tepat dan valid dalam pengelolaan keuangan.
“Jangan hanya disimpan di lemari dan gudang arsip saja, laporan tersebut dijadikan sebagai sumber informasi dan data yg sangat berharga, dijadikan bahan analisa dan pengambilan keputusan nantinya,†tuturnya.
Masih dikesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, tekankan di depan seluruh Kepala Daerah yang hadir.
“Memperoleh WTP itu gampang! Tergantung komitmen kita sebagai pemerintah,” tegasnya.
Irwan menjelaskan opini WTP merupakan salah satu perwujudan pengelolaan keuangan negara yang sehat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk memperoleh opini WTP tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan kecukupan pengungkapan.
“Tetapi harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan,” pungkasnya. (Yose)
Asisten Administrasi Umum Provsu Pimpin Rakor Tapal Batas Kab. Pakpak Bharat Dan Kab.Dairi
kota
Kapolda Sumut resmikan empat SPPG Polres Karo dukung program MBG
kota
Polda Sumut Gelar Simulasi Sispam Mako, Tekankan Kesiapsiagaan dan Respons Terukur
kota
Medan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah pembangunan
Hukum
JMSI Sultra Jalin Sinergi dengan Balai Bahasa, Dorong Pelestarian Aksara Buton
kota
Kejati Sumut Geledah Kantor BPN Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Tol Medan&ndashBinjai
kota
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran
News
sumut24.co BANDA ACEH , PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melakukan ekspose terkait Pendampingan Huku
News
sumut24.co ASAHAN, Kasus dugaan poligami tanpa izin yang melibatkan dua orang Kepala Urusan Kelurahan (Lurah) di Kabupaten Asahan, Sumatera
News
Pujakesuma Bersatu Tegaskan Dukungan untuk Pemerintahan PrabowoGibran hingga 2029
kota