Jakarta — Hanya dalam empat hari, kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka menyedot perhatian luas, baik di ruang pemberitaan maupun di media sosial.
Desakan agar Gibran mundur menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan
Mahkamah Agung (MA) soal syarat pendidikannya. Sementara itu di Dewan Perwakilan Rakyat,
usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mulai bergulir. Puncaknya, pada Kamis (12/11/2026)
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyarawatan Rakyat
(MPR).
Baca Juga:
Menggunakan alat kerja Big Data Analytics, PT Binokular Media Utama ("Binokular")
memantau bagaimana isu ini bergulir di media massa melalui dashboard Newstensity dan media
sosial melalui Socindex. Periode pemantauannya 9 –12 November 2026 hingga pukul 17.00
WIB, dengan hasil 12.919 artikel berita, 222.876 unggahan media sosial, dan 76.046.050
interaksi. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat bagaimana media dan publik membingkai isu
tersebut, siapa saja aktor yang paling sering muncul, serta narasi apa yang menyertai
pembicaraan tentang turunnya Gibran dari jabatan wakil presiden (wapres).
Pemberitaan Didominasi Sentimen Negatif, Tapi Selisihnya Tipis
Dari pemantauan Newstensity, Binokular mencatat 12.919 artikel media massa tentang isu
mundurnya Wapres Gibran. Sentimen negatif memimpin dengan 6.445 artikel atau 50 persen,
disusul sentimen positif 5.935 artikel atau 46 persen, dan netral 539 artikel atau 4 persen. Selisih
negatif dan positif hanya 510 artikel, sekitar empat poin persentase, sehingga pemberitaan bisa
dibilang nyaris terbelah dua.
Apa yang membuat nada negatif lebih dominan? Menurut pembacaan Newstensity, ada
tiga sorotan besar. Pertama, niat mundur Gibran: pertemuan 2,5 jam dengan Presiden Prabowo
Subianto dan konfirmasi Istana, yang banyak dibingkai sebagai krisis politik-pemerintahan dan
ketidakpastian. Kedua, tekanan massa dan partai, mulai dari Aksi Unjuk Rasa 10 November,
desakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P), dan Partai Amanat Nasional (PAN), hingga sikap Partai Nasional Demokrat
(NasDem) soal pemakzulan. Ketiga, gejolak internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ketika
tiga elite-nya yang ada di Kabiner Merah Putih menyatakan mundur dari partai dan dikaitkan
dengan manuver partai koalisi.Dari sisi jenis media, kanal media daring (media online) menguasai hampir seluruh
pemberitaan, yakni 11.836 artikel atau 91,6 persen. Media cetak mencatat 614 artikel (4,8
persen) dan media elektronik 469 artikel (3,6 persen). Dominasi online ini sejalan dengan isu
yang bergerak cepat dan terus diperbarui dari jam ke jam.
Volume pemberitaan naik tajam sejak 10 November. Pada 9 November tercatat 641 artikel,
lalu melonjak menjadi 4.004 artikel pada 10 November, 3.928 artikel pada 11 November, dan
4.346 artikel pada 12 November (hingga pukul 17.00 WIB). Puncak tertingginya terjadi pada 12
November pukul 12.00–15.00 dengan 1.549 artikel dalam tiga jam, di hari Gibran menyerahkan
surat pengunduran diri ke MPR. Lonjakan besar lainnya tercatat dini hari 10 November pukul
03.00–06.00 dengan 1.516 artikel.
Manajer News Data Analytics Newstensity, Nicko Mardiansyah, menilai angka tersebut
menunjukkan isu ini tidak dibingkai media secara satu arah. "Selisih sentimen negatif dan
positifnya tipis. Artinya, media tidak hanya bicara soal krisis. Ada sudut lain yang ikut
diberitakan, terutama proses dan tindak lanjut yang berjalan setelah niat mundur itu
disampaikan," kata Nicko.
Nicko juga mengingatkan agar sentimen negatif tidak dibaca mentah-mentah. "Negatif di
sini tidak otomatis berarti media menolak atau mendukung pihak tertentu. Sering kali itu
menandai muatan krisis, polemik, dan ketidakpastian dalam pemberitaannya," ujar Nicko.
Dari Niat Mundur hingga Jalur Pemakzulan
3
Isu terbesar dalam pemberitaan adalah "Gibran Sampaikan Niat Mundur
kepada Prabowo, Istana Benarkan" dengan 1.715 artikel. Di posisi kedua ada proses pemakzulan
yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan
hak angket (1.061 artikel), disusul perkembangan pengunduran diri Wapres Gibran (871 artikel).
Tiga isu berikutnya adalah analisis dan opini soal pemakzulan serta pengunduran diri (861
artikel), penyerahan surat pengunduran diri ke MPR (797 artikel), dan tindak lanjut MPR
terhadap status jabatan Wapres (750 artikel).
Peta aktor (ontologi berita) Newstensity memperlihatkan enam kelompok besar yangmembentuk bingkai isu ini. Di lingkar Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
membenarkan niat Gibran dan menyebut Presiden Prabowo menghormatinya, sementara Joko
Widodo menyatakan tetap mendukung pemerintah. Di jalur DPR, Mardani dari PKS dan Doli
Kurnia dari Golkar menggalang tanda tangan untuk HMP, Khozin dari PKB menegaskan HMP
berjalan terpisah dari niat mundur, dan Saan Mustopa (Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem)
menyatakan telah menerima 120 usulan dari delapan fraksi. Di pimpinan lembaga, Ketua Komisi
III DPR Habiburokhman menyebut soal surat mundur saat rapat kerja tentang Penyadapan
Presiden antara Komisi III DPR bersama Kapolri Suyudi, sedangkan Ketua MPR Ahmad Muzani
menerima surat tersebut.
Dari hal partai politik, kejutan juga terhadi ketika Giring, Raja Juli, dan Isyana menyatakan
keluar dari PSI pada 9 November demi fokus di pemerintahan Prabowo. Para ketua umum partai
bersikap hati-hati: Bahlil menunggu arahan Prabowo dan enggan berandai-andai, AHY
menunggu kejelasan, sementara nama AHY, Puan, dan Dasco disebut dalam bursa pengganti
Wapres. Dari kalangan hukum, Yusril menyebut putusan MA final dan ada mekanisme untuk
wakil presiden baru, Mahfud menilai lebih baik mundur daripada dimakzulkan, dan Denny
Indrayana menyebut langkah Gibran melawan lewat PTUN sebagai pembangkangan konstitusi.
Di antara semua narasumber, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
Prasetyo Hadi paling sering dikutip, yakni di 5.071 artikel, jauh di atas Gibran sendiri (3.654
artikel) dan Ketua MPR Ahmad Muzani (2.058 artikel). Daftar sepuluh besar dilengkapi oleh
Yusril Ihza Mahendra (1.647), Saan Mustopa (1.370), Prabowo Subianto (1.235), Puan Maharani
(1.066), Sufmi Dasco Ahmad (944), Budi Arie Setiadi (853), dan Joko Widodo (588).
Pemberitaan tentang tiga narasumber teratas didominasi sentimen positif: 75,94 persen untuk
Prasetyo Hadi, 58,32 persen untuk Gibran, dan 60,79 persen untuk Muzani. Isinya antara lain
keterangan Prasetyo bahwa Gibran menyatakan niat mundur menghadapi dinamika yang
berkembang, pernyataan Gibran bahwa ia menghormati seluruh aspirasi dan kritik masyarakat,
serta penjelasan Muzani bahwa MPR punya waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi
kekosongan jabatan wakil presiden.
Media Sosial Riuh Rendah Sejak 10 November, TikTok Jadi
Panggung Terbesar
Di media sosial, percakapan yang tercatat dalam dashboard Socindex mencapai 222.876
unggahan dengan total engagement 76.046.050 interaksi, yang dihasilkan oleh 129.047 akun
unik. Potensi jangkauannya (potential reach) tercatat 1.128.886.958, atau lebih dari satu miliar.
Lonjakan terjadi pada 10 November, saat muncul kabar bahwa Gibran bertemu Presiden
Prabowo sekitar 2,5 jam untuk menyampaikan niat mundur di tengah dinamika putusan MK dan
MA. Pada 9 November tercatat 18.269 unggahan, sehari kemudian melesat menjadi 77.801, lalu
64.094 pada 11 November dan 62.712 pada 12 November, yang datanya baru sampai pukul
Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular, Danu Setio Wihananto,
melihat lonjakan 10 November sebagai tanda betapa cepatnya satu kabar mengubah arah
percakapan. "Volume percakapan naik lebih dari empat kali lipat dalam sehari, tepat ketika kabar
pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo muncul. TikTok menjadi platform dengan
percakapan terbanyak, dan dua dari tiga unggahan dengan engagement tertinggi juga datang dari
sana," kata Danu.
Warganet Terbelah Soal Mundur, Hampir Separuh Memilih Netral
Socindex membaca sentimen sebagai sikap warganet terhadap turunnya Gibran dari
jabatan, bukan sekadar suasana hati. Hasilnya, menurut Danu, kelompok netral paling besar
dengan 107.840 percakapan (48,4 persen), terdiri atas pemberitaan, unggahan ulang, diskusi
antarwarganet, dan pembahasan isu lain tanpa sikap tegas. Kritik maupun dukungan kepada
Gibran juga masuk kelompok ini bila tidak disertai pernyataan jelas apakah ia sebaiknya turun
atau tetap menjabat.
Danu melanjutkan, "Warganet yang mendukung pengunduran diri, pemakzulan, atau
pemberhentian (sentimen positif) tercatat 82.639 percakapan atau 37,1 persen. Adapun yang
menolak pemberhentian dan mendukung Gibran tetap menjabat (sentimen negatif) berjumlah
32.397 percakapan atau 14,5 persen," ungkap Danu.
Dari 36.322 akun yang dianalisis, 24.027 akun (66 persen) menunjukkan perilaku manusia,
11.549 akun (32 persen) masuk kategori cyborg, dan 746 akun (2 persen) terindikasi bot. Akun
cyborg adalah akun dengan campuran perilaku manusia dan otomatisasi: pola aktivitasnya
sebagian natural, tetapi ada indikasi mekanisme otomatis atau aktivitas yang terstruktur.
Identifikasi ini bersifat estimasi berbasis indikator perilaku akun. Sedangkan akun bot adalah
akun yang terindikasi robot atau ativasi otomatis dan terstruktur.
Danu menilai komposisi akun ini perlu dibaca dengan cermat. "Dua pertiga akun
berperilaku seperti manusia, jadi percakapan ini pada dasarnya digerakkan publik. Tetapi sekitar
sepertiga akun berada di kategori cyborg, campuran manusia dan otomatisasi. Kelompok ini
perlu dipantau karena bisa mempercepat penyebaran narasi tertentu dan kemungkinan dengan
kepentingan tertentu," ujar Danu.
Unggahan dan Akun yang Menyita Perhatian
Unggahan dengan engagement tertinggi datang dari akun Instagram @gibran_rakabuming
pada 12 November, berisi pernyataan Gibran terkait pengunduran dirinya dari jabatan Wakil
Presiden, dengan 4.652.562 interaksi. Di posisi kedua dan ketiga ada dua unggahan TikTok
tertanggal 10 November: @moveforwardddd yang mengabarkan Mensesneg Prasetyo Hadi
menyampaikan niat mundur Gibran kepada Presiden Prabowo (2.207.423 interaksi), dan
@supervanid yang mengabarkan Gibran akan mundur jika DPR menyepakati penggunaan HMP
(1.135.127 interaksi).
Dari sisi akun, tiga pemilik pengikut terbanyak yang terlibat dalam percakapan adalah
@corbuzier (25,4 juta pengikut), @geraldvincentt (8,1 juta), dan akun resmi
@gibran_rakabuming (7 juta). Tujuh akun lain dalam sepuluh besar memiliki 2,6 juta hingga 4
juta pengikut. Konten mereka beragam, dari pertanyaan terbuka kepada pengikut dan ulasan
kabar terbaru, sampai sindiran soal prioritas DPR.
Peta Jaringan: Berita, Perdebatan Hukum, dan Tuntutan Politik
Analisis jaringan percakapan (Social Network Analysis) memperlihatkan bahwa
penyebaran berita, perdebatan hukum, dan tuntutan pertanggungjawaban politik saling bertemu.
Danu melihat peta ini sebagai bukti bahwa satu peristiwa politik tidak berhenti sebagai
berita. "Isu ini berpindah ke ruang hukum, ruang politik, bahkan ruang saling klaim antarkubu.
Untuk membacanya, kita perlu melihat siapa yang menjadi simpul dan ke mana narasi bergerak,
bukan sekadar menghitung jumlah komentar," ujar Ridho.
Ketika Isu Mundur Ikut Membuka Percakapan Lain
Warganet tidak berhenti membahas sebatas mundurnya Gibran. Vice President Operation
Binokular Big Big Data Analytics, Ridho Marpaung ungkap, Socindex mencatat empat isu
penyerta yang muncul bersamaan, dipimpin dugaan penyadapan Presiden dengan 3.322
percakapan. Sebagian warganet menempatkan wacana mundurnya Gibran dalam dugaan
perseteruan antara pemerintahan Prabowo dan kelompok yang dianggap dekat dengan Jokowi,
bahkan berspekulasi bahwa informasi penyadapan menjadi bahan tawar-menawar politik.
Binokular mencatat hal ini sebagai dugaan dan spekulasi warganet, bukan fakta yang sudah
terverifikasi.
Topik kedua, RUU Perampasan Aset (2.155 percakapan). Warganet
membandingkan DPR yang dinilai cepat membahas pemakzulan Gibran dengan proses RUU
tersebut yang dianggap lambat, lalu mempertanyakan prioritas wakil rakyat. Topik ketiga,
Makan Bergizi Gratis atau MBG (1.613 percakapan): sebagian menilai mundurnya Gibran tidak
otomatis menyelesaikan persoalan MBG, terutama keluhan keamanan pangan, pelaksanaan
program, dan penggunaan anggaran. Ridho menambahkan, "Topik keempat yang muncul adalah
kebakaran hutan dan lahan (karhuta) (1.294 percakapan), Topik ini jug menjadi salah satu topik
yang diangkat dalam beberapa aksi unjuk rasa, baik pada 28 Oktober 2026 dan 10 November
2026. Warganet mempertanyakan mengapa nasib Gibran mendapat perhatian besar dari elite,
DPR, dan kelompok masyarakat dibanding penanganan karhutla dan warga terdampak, dan
sebagian mengajak publik tetap mengawal karhutla,".
Ridho menyebut pola ini sebagai tanda bahwa percakapan tentang pergantian pejabat
tumbuh menjadi percakapan yang lebih luas. "Pembicaraan bergeser ke soal keadilan,
kepentingan politik, dan persoalan masyarakat yang dinilai belum selesai. Warganet memakai
momentum ini untuk menagih poritas hal-hal lain," kata Ridho.
Apa yang Bisa Dibaca dari Dua Ruang Percakapan Ini?
Dari seluruh temuan ini, Binokular melihat empat hal yang layak dicermati para pemangku
kepentingan.
Pertama, media dan media sosial berjalan di perspektif berbeda. Media pemberitaan setia
mengikuti aktor dan keputusan resmi untuk mendapatkan kepastian dalam dinamika politik yang
penuh kejutan dalam waktu yang begitu cepat. Sementara itu, warganet membangun cerita
sendiri, termasuk membandingkan isu ini dengan persoalan lain yang menurut mereka lebih
mendesak.
Kedua, netral bukan berarti tidak peduli. Hampir separuh percakapan masuk kategori netral
karena banyak berisi berita dan diskusi. Namun di antara warganet yang menyatakan sikap tegas,
yang mendukung Gibran mundur jauh lebih banyak daripada yang menolak.
Ketiga, kabar bergerak cepat, dan tidak semuanya dibawa akun yang
sepenuhnya organik. Sekitar sepertiga akun masuk kategori cyborg, sehingga informasi yang
belum terverifikasi, seperti dugaan penyadapan, sebaiknya dibaca sebagai spekulasi sampai ada
konfirmasi. Keempat, pemantauan intensif itu begitu penting, karena saat ada dinamika cepat
terjadi, maka kondisinya sudah lebih siap termasuk dalam menerima "kejutan-kejutan" fakta atau
kejadian di lapangan. Volume percakapan melonjak lebih dari empat kali lipat hanya dalam
sehari. Dengan memantau volume, aktor, platform, dan jaringan setiap hari, arah percakapan bisa
dibaca lebih cepat.
Ridho menyampaikan bahwa semua pihak bisa tetap bijaksana dalam menyikapi dinamika
dan gejolak politik yang terjadi saat ini. Tokoh-tokoh bangsa termasuk para politisi mesti bisa
melihat kepentingan bangsa dan negara (rakyat). "Kestabilan dan kesejukan politik-pemerintahan
perlu tetap dikedepankan. Jangan sampai terjadi kegaduhan dan gejolak yang membuat laju
aktivitas bangsa ini termasuk pembangunan menjadi terganggu. Para pemimpin dan tokoh-tokih
bangsa mesti bisa menunjukkan keteladanan, integritas dan kearifan. Rakyat mencermati semua
yang dinamika yang terjadi termasuk perkataan dan perbuatan para pemimpin juga tokoh-tokoh
bangsa. Masa depan Indonesia itu sungguh ada. Pengharapan tidak hilang untuk Indonesia yang
semakin maju dalam segala aspek sesuai visi Indonesia yang tertuang dalam konsitusi Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 dan Perubahannya," tutup Ridho.rel
(Narahubung : Ridho:© PT. Binokular Media Utama)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News