Tak Mampu Gaji Karyawan, KALAMSU Demo Kantor Walikota Minta Dirut RPH Medan Dicopot

 

Medan I Sumut24.co

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Kuwalisi Aliansi Lembaga Sumatera Utara (KALAMSU) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Medan, aksi kedua tersebut dilaksanakan karena tidak ada nya respon Walikota Medan terhadap permasalahan di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Medan yaitu Rumah Potong Hewan (RPH).

Menurut Sarwani Siagian koordinator aksi tersebut, permasalahan gaji karyawan RPH yang tidak selesai ini harus segera ditanggapi dengan serius oleh walikota medan, mengingat komitmen Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution Kolaborasi Kota Medan, Menuju Medan Berkah yang mulai di pertanyakan masyarakat, “ Apakah Medan Berkah Hanya Untuk Kelompok Atau Team Pemenangan Walikota Medan Saja?” ucap Sarwani menirukan kata-kata karyawan RPH, Jum’at (5/8/2022).

Selanjutnya, Sarwani Siagian dalam orasinya mengatakan, “PECAT DIRUT RPH, Dirut hanya memburu potensi dana CSR (Corporate Social Responsibility), padahal tujuan utamanya adalah mendongkrak retribusi pemotongan di RPH itu, hal ini terasa aneh perusahaan malah memburu dana CSR, malulah, kalau bisa pun RPH memberikan dana CSR kepada masyarakat, perlu kami perjelas kedatangan ke dua kami kesini bukan yang terakhir kalinya, agenda ini menjadi perhatian khusus kami dan akan terus kami pantau agar Walikota Medan Bobby Afif Nasution segera mencopot Direktur Utama RPH.

“Dimana hati bapak?, membiarkan masyarakat Kota Medan terdjolimi seperti ini?, apakah bapak tau sebagian karyawan RPH tersebut merupakan tulangpunggung keluarga yang menggantungkan hidup pada gaji itu?” Teriak Sarwani lagi.

“ Dimana hati seorang pemimpin saat masyarakatnya terdjolimi seperti ini??? Wahai pemimpin kami, Wali Kota kami, jangan jadikan kami hanya sebagai alat politik bagi mu, yang kau anggap saat momentum pemilihan saja, mereka menjerit dan menuntut hak nya yang terabaikan oleh oknum dirut yang kau pilih melalui kebijakan mu, Persoalan karyawan di lingkungan RPH kini menjerit, karena gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka dapatkan dan polemik karyawan yang di rumahkan pasca pandemi covid-19 kemudian kondisi Rumah Potong Hewan yang kian merosot dinilai sejak RPH dipimpin Harisandi Syafril Harahap” ungkap Sarwani.

Di lokasi aksi karyawan RPH yang tidak ingin namanya disebut turut bergabung dan mengungkapkan, selain tidak sesuai dengan yang sepatutnya diterima, karyawa juga tidak rutin menerima dalam setiap bulannya. Mirisnya lagi, BPJS Ketenaga Kerjaan pun tak dibayarkan RPH Medan, hingga karyawan harus hutang-hutang karena klaim berobatnya ditolak.

Selain itu, Ia (karyawan RPH yang tidak ingin namanya disebut” menjelaskan bahwa ia adalah satu dari 28 karyawan yang di rumahkan sejak awal pandemi covid-19 melanda, dimana hal tersebut tertuang dalam surat Keputusan Direksi PD Rumah Potong Hewan Kota Medan Nomor. 539/0116/SDM/PD.RPH/2020 Tentang Merumahkan Karyawan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan, Didalam surat tersebut tepatnya keputusan poin ke dua dijelaskan bahwa, akan di berikan konpesasi sebesar Rp. 300.000 per bulan, namun kenyataannya justru kami seperti di abaikan, terangnya.

Di akhir unjuk rasa Sarwani Siagian meminta kepada wartawan yang turut meliput agar memberitakan aksi tersebut dan menyampaikannya kepada Walikota Medan, “Sangat aneh kalau BUMD di Kota Medan tak bisa memenuhi kebutuhan gaji karyawan. Apalagi, karyawan hanya diberikan Rp1 jutaan pada tiap bulannya, Bagaiaman hidup di Kota Medan degan gaji segitu, inikan sudah tak beres, Walikota harus segera bertindak, Jangankan untuk menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemko Medan lewat BUMD itu, sedangkan memenuhi gaji karyawan saja pun sudah tak mampu. Untuk itu sudah syogianya Dirut RPH ditukar karena tidak memberikan perubahan apaun,” tukasnya.red