Miris, Pemprovsu Bisa Kehabisan Uang, Pengelolaan Keuangan Tidak Jelas

Miris, Pemprovsu Bisa Kehabisan Uang, Pengelolaan Keuangan Tidak Jelas

Baca Juga:

• Bazar UMKM Ramaikan APEKSI XVIII Medan, PWPM Ikut Gerakkan Ekonomi Lokal
• Polda Sumut Raih Nugraha Sakanti di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Terima Langsung dari Presiden
• Mantan Ketua Ormas di Medan Ditangkap, Diduga Kelola Lokasi Judi Tembak Ikan

MEDAN I SUMUT24.co Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah berulang kali mengeluarkan statemen bahwa Pemprovsu sudah menyiapkan dana penanganan covid 19 sebesar Rp 1,5 Triliun dengan tiga tahap. Namun apa yang terjadi para tenaga medis diberhentikan dan diusir dari penginapannya, itu adalah sesuatu yang sangat miris, berarti jelas pengelolaan keuangan Pemprovsu untuk menangani covid 19 tidak serius dan tidak jelas, ucap Ketua Sumut Insitute Osriel Limbong kepada SUMUT24, Minggu (3/5). Menurutnya, kalau memang tahap pertama tidak cukup, keluarkan dana tahap kedua, apalagi sudah ada persetujuan Gubsu, sepertinya bawahan Gubsu tidak mengerti dengan kinerjanya sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Sungguh luar biasa jika hal ini benar terjadi. Sebab, semua rakyat tahu bahwa lewat media, pemprovsu telah menganggarkan Rp 1,5 Triliun, bahkan pihak Kejati lewat kasopenkum Sumanggar Siagian, SH, siap mengawal penggunaan anggaran APBD Sumut yang menganggarkan Rp 1.5 T untuk penanganan Covid-19 di Sumut, sementara kita ketahui banyak pihak yang telah memberikan sumbangannya baik material maupun dana lewat pemprovsu, Artinya jika pemprovsu kehabisan dana untuk hal yang menimpa tenaga medis di RS. GL. Tobing terkait honor maupun fasilitasnya sungguh sangat luar biasa, atau kita perlu juga mempertanyakan apa pemprovsu sudah buat kontrak atau berita acara terkait pembiayaan hal tersebut, ucapnya. Dengan kejadian tersebut jelas bahwa bawahan Gubsu tidak serius bekerja sehingga segera mungkin harus dievaluasi. Masa begitu banyaknya OPD mengatasi hal tersebut saja tidak bisa, ucapnya. Memang semuanya ada regulasinya, tapi kalau darurat bisa juga dibenarkan, tegasnya.(Tim)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bazar UMKM Ramaikan APEKSI XVIII Medan, PWPM Ikut Gerakkan Ekonomi Lokal

Polda Sumut Raih Nugraha Sakanti di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Terima Langsung dari Presiden

Mantan Ketua Ormas di Medan Ditangkap, Diduga Kelola Lokasi Judi Tembak Ikan

Refleksi HUT ke-436 Kota Medan 2026 Ahmad Afandi Harahap: Medan Harus Tumbuh Bukan Hanya Secara Fisik, Tapi Juga Meningkatkan Kualitas Hidup Warga

Dihadiri Wali Kota se- Indonesia, Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke -436 Berlangsung Istimewa

Bank Sumut Gelar Pojok Sehat, Program Rutin Bagi Nasabah Pensiunan