Pusat Perbelanjaan Modern Ditutup Sementara, Pukulan Berat Bagi Pengusaha Ritel

Pusat Perbelanjaan Modern Ditutup Sementara, Pukulan Berat Bagi Pengusaha Ritel

Baca Juga:

• Realisasi Pajak Deli Serdang TW I Tumbuh 34,7 Persen
• Bupati Solok Dampingi Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Ground Breaking Jembatan Gantung Saniang Baka
• Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Amankan Terduga Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Desa Limau Manis

 

MEDAN I SUMUT24

Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, pusat perbelanjaan modern, mall, plaza di kota medan pada akhirnya harus ditutup sementara.

Penutupan ini jelas memberikan pukulan berat bagi pengusaha ritel.

Dan diikuti dengan pemasok yang nantinya bermuara pada memburuknya penyerapan barang dari industri maupun petani, kata Gunawan menjawab wartawan Sumut24 di Medan, Rabu (1/4).

Dikatakan Gunawan, tidak sampai disitu. Ada kehilangan pendapatan tenaga kerja informal baik yang ada di dalam pusat perbelanjaan. Maupun mereka yang turut menjadi penunjang aktifitas pusat perbelanjaan.

Seperti supir angkot, ojek online, tukang becak, pedagang asongan dan banyak lagi. Kondisi seperti ini memang akan merugikan masyarakat dari sisi ekonominya.

Menurut Gunawan, penutupan pusat perbelanjaan, kuliner hingga hiburan tersebut memberikan dampak negatif yang besar yang bisa membuat daya beli masyarakat kian terpuruk.

Akan ada tambahan orang miskin dari penutupan pusat perbelanjaan itu tadi. Meskipun pada hakikatnya ini dilakukan agar supaya penyebaran Virus Corona bisa diminimalisir.

“Kita berharap pengusaha dapat memberikan dana untuk pekerja yang sementara harus di rumahkan. Dan kita harap tidak terjadi PHK disitu. Tetapi tidak semua pengusaha bisa membayar hak karyawan yang terpaksa dirumahkan sementara,” kata Gunawan.

“Saya hanya mengimbau agar baiknya pemerintah mampu menjangkau mereka-mereka pekerja informal yang harus kehilangan pendapatannya. Program bantuan tadi seharusnya bisa tepat sasaran. Itu yang kita harapkan,” kata Gunawan.

Pusat Beri Stimulus, PEMDA Jangan Tinggal Diam

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus baik untuk memenuhi kebutuhan medis, maupun dampak sosial ekonomi masyarakat. Ada program bantuan penghapusan tagihan listrik untuk pengguna 450 VA, dan diskon 50% bagi pengguna 900 VA. Kebijakan tersebut jelas akan memberikan  manfaat besar bagi masyarakat miskin agar mampu mempertahankan daya belinya

Dalam satu rumah tangga masyarakat miskin pengguna 450 VA, akan menghemat setidaknya pengeluaran sekitar 70 ribu hingga 120 ribu per bulannya. Artinya tagihan listrik yang bebas tersebut lantas bisa dimasukan sebagai dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Belum lagi program keluarga harapan, serta bantuan tunai buat tenaga kerja informal.

Seakan masalah penanggulangannya terhenti disitu. Pusat yang menjadi lokomotifnya. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?

Kita tentunya berharap, ada usaha PEMDA melawan pandemi Corona yang memicu terjadinya kelumpuhan ekonomi serta korban jiwa yang terus berjatuhan, kata Gunawan.

Satu hal yang belum terselesaikan adalah, banyak daerah yang masih longgar dalam pengawasan social distancing dan banyak masyarakat yang lalai serta kurang peduli dengan ancaman Corona tersebut. Konteks seperti ini kan pemerintah daerah lebih memahami dibandingkan dengan pusat. Sebaiknya PEMDA punya dana alokasi khusus untuk mengkampanyekan program penanganan covid 19. Termasuk upaya untuk memperbaiki fasilitas rumah sakit dalam penangan tersebut.

Kondisi pelaku usaha kecil dan menengah juga perlu perhatian khusus. Sebaiknya ada anggaran yang disisihkan dari pemerintah daerah untuk menanggulangi UMKM bermasalah selama covid-19. Arahan KEMENDGARI harus jalan disini. PEMDA pasti lebih mengetahui bagaimana nasib pelaku UMKM yang terpaksa harus tutup.

Memang anggaran khusus untuk penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sudah tersedia untuk bantuan pekerja informal. Namun pelaku usahanya juga perlu dibantu agar bisnisnya tetap hidup. Dan realksasi kewajiban angsuran bank atau leasing sudah mulai berlaku yang akan memberikan stimulan kepada dunia usaha.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerahnya. Bukan hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat saja. Kita misalkan saja Sumut, jika seandainya lockdown ini diberlakukan. Sumut setidaknya butuh sekitar 5 T per bulan agar warga Sumut bisa bertahan hidup tanpa aktifitas ekonomi.

Anggaran Sumut 12 T di tahun 2020 itu kalau kita berandai-andai dipakai semuanya, hanya cukup 2 bulan 1 minggu saja. Tentunya kita tidak mau klockdown itu terjadi. Makanya sebelum kita mengalami kerugian yang lebih besar, Pemda harus turun tangan dan serius dalam dua hal pokok. Yakni pertama mencegah penyebaran Corona, dan kedua melakukan upaya menjaga daya beli masyarakat miskin, katanya.  (C04)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Realisasi Pajak Deli Serdang TW I Tumbuh 34,7 Persen

Bupati Solok Dampingi Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Ground Breaking Jembatan Gantung Saniang Baka

Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Amankan Terduga Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Desa Limau Manis

Smandu Fair II 2026 Ditutup, Ajang Kreativitas Siswa se Sumut

Kadishub Padangsidimpuan Jadi Tersangka, Diduga Terima Setoran Rp432 Juta dari Pengelolaan Parkir

GenBI Komisariat UNPAB dan Penmaru UNPAB Gelar Sosialisasi Bantuan Pendidikan Kebanksentralan