Tolak Kewenangan Kejaksaan Sama Dengan KPK

MEDAN I SUMUT24

Baca Juga:

• Bupati Madina Saipullah Nasution Sambangi Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh, Ajak Warga Perkuat Benteng Generasi dari Ancaman Narkoba
• Tak Anti Kritik! Bupati Saipullah dan Wabup Atika Undang Mahasiswa Bahas IPR, Harga Gabah hingga Masa Depan Madina
• Kabar Baik! Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Kantongi Dukungan Gubsu Bobby Nasution, Huntap dan Infrastruktur Masuk Prioritas

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (Unita) M Jusli Penus Sagala SH MS menyatakan, kurang setuju dengan harapan Jaksa Agung HM Prasetyo agar lembaga Kejaksaan diberi kewenangan sama dengan KPK.

“Kalau diberi kewenangan yang sama, bisa saling berbenturan di lapangan dan bisa menimbulkan masalah,” kata MJP Sagala menjawab wartawan di Medan, Senin (14/10) terkait dengan berita adanya harapan Jaksa Agung agar Kejaksaan diberi kewenangan sama dengan KPK.

Dikatakan MJP Sagala, nanti kalau sempat sama, tupoksi nya bagaimana. Jaksa dan KPK itu berbeda. KPK itu punya UU khusus dan tersendiri. KPK itu menangani masalah kerugian keuangan negara.

Sementara Jaksa menangani masalah-masalah umum dan juga sebagai Tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Maka sebaiknya biarlah seperti biasa saja. Dengan adanya permintaan itu sepertinya, jaksa mau pamer power/kekuatan, sehingga sama dengan KPK, yang bisa masuk kemana saja.

“KPK itu ada undang-undang khusus. Jadi biarlah jaksa tetap berada pada posisinya seperti sekarang ini. Namun mungkin ada yang perlu penguatan UU nya saja begitu. Jadi kita tidak setuju dengan permintaan Jaksa Agung itu agar Kejaksaan sama kewenangannya dengan KPK,” katanya.

Tupoksi Kejaksaan dan KPK itu berbeda. Bisa repot nanti kalau haknya sama dan bisa saling berbenturan. Seperti halnya hak menyadap. “Kalau jaksa dan KPK bertemu menyadap, tentu bisa saling mencurigai. Hak menyadap itu kini khusus diberikan kepada KPK,” kata MJP Sagala.

Berikanlah hak khusus kepada KPK supaya ada pembatasan pekerjaan KPK dan Kejaksaan. KPK menangani apabila ada kerugian keuangan negara. Kalau Kejaksaan menangani hal yang umum, kalau pencuri ayam kan tidak ditangani KPK. “KPK Lembaga tersendiri dan sekarang orang lebih takut pada KPK. Kalau hak nya dibuat sama, bisa saling berbenturan di lapangan nanti,” kata Sagala. (C04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Madina Saipullah Nasution Sambangi Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh, Ajak Warga Perkuat Benteng Generasi dari Ancaman Narkoba

Tak Anti Kritik! Bupati Saipullah dan Wabup Atika Undang Mahasiswa Bahas IPR, Harga Gabah hingga Masa Depan Madina

Kabar Baik! Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Kantongi Dukungan Gubsu Bobby Nasution, Huntap dan Infrastruktur Masuk Prioritas

Dorong Prestasi dan Kesejahteraan Anak, Sekda Padangsidimpuan Salurkan Bantuan dari Kemensos

Sekda Padangsidimpuan dan Pemprov Sumut Turun Tangan, Pembangunan Huntap Palopat Pijor Koling Dikebut

Klarifikasi Terkait Tuduhan Penyalahgunaan Dana Arisan, Pengelola Bantah Tudingan Peserta