Pemko Medan Janji Bantu Selesaikan Tuntutan TKBM Lansia Belawan

MEDAN|SUMUT24 Pemerintah Kota Medan berjanji untuk membantu memfasilitasi penyelesaian tuntutan para TKBM Belawan, khususnya mengenai pembayaran pesangon.

Baca Juga:

• Wajib Pajak Medan Keluhkan Kacaunya Sistem Coretax Tampilan Baru
• Kuasa Hukum Medan Surati Kapolri, Ombudsman hingga Presiden Soal Dugaan Penggelapan Mobil
• Rotasi Besar di Polda Sumut, Dirkrimum Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh Pecah Bintang.

Menurut Asisten Pemerintahan Pemerintah Kota Medan Musadat Nasution, pihaknya memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Belawan yang sudah lanjut usia (lansia).

“Kepala Daerah Kota Medan tidak akan membiarkan warganya menderita,” ujarnya saat menerima pengunjukrasa di depan gerbang masuk utama Kantor Wali Kota Medan, Senin (9/9).

Musadat mengapresiasi buruh yang telah melakukan aksi unjukrasa dengan santun. Ia sendiri hadir di sana karena diperintahkan Wali Kota Dzulmi Eldin untuk menerima aspirasi pengunjukrasa, ditemani Hannalore Simanjuntak, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan.

Dia menjelaskan, pemko Medan merasa belum menerima surat pemberitahuan unjukrasa, sehingga belum dapat mengambil kebijakan atas aspirasi yang disampaikan, saat itu juga.

Apalagi masalah yang terjadi sudah berlangsung demikian lama. Namun demikian, pemkot akan segera menjadwalkan pertemuan dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikannya.

Dalam pertemuan nanti perwakilan buruh diminta menyampaikan seluruh aspirasinya kepada pihak-pihak terkait. Dia pun mengutus salah satu stafnya, bersama dengan buruh, merencanakan tanggal pertemuan tersebut.

Selain Dinas Tenaga Kerja, dalam pertemuan nanti Pemko Medan juga akan menghadirkan pejabat dari Dinas Koperasi dan Dinas Sosial. Untuk itu, Musadat juga meminta para buruh menginventarisir secara tertulis berbagai tuntutan dan permasalahan yang terjadi untuk menjadi acuan pembahasan rapat.

Hannalore Simanjuntak, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan mengaku selama ini selalu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangannya.

Meski demikian, saat ini kewenangan pemkot sudah berkurang. Salah satunya terkait dengan hak-hak normatif tenaga kerja yang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Namun pemko Medan masih berwenang menangani permasalahan yang menyangkut pemutusan hubungan kerja (PHK).

Karena itu Musadat dan dirinya meminta para buruh menginventarisir semua persoalan, terutama untuk mengetahui instansi mana yang berwenang menyelesaikannya. Apalagi dirinya pun baru mengetahui masalah ini dari para pengunjukrasa.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wajib Pajak Medan Keluhkan Kacaunya Sistem Coretax Tampilan Baru

Kuasa Hukum Medan Surati Kapolri, Ombudsman hingga Presiden Soal Dugaan Penggelapan Mobil

Rotasi Besar di Polda Sumut, Dirkrimum Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh Pecah Bintang.

PT Jasamarga Kualanamu Tol Pertahankan Kinerja Positif dan Perkuat Komitmen Keberlanjutan Sepanjang Tahun 2025

Bentrok Mencekam di Areal PT Bridgestone Berujung Pembakaran Kendaraan.

Keresahan di Pemko Medan Menguat, Dugaan Intervensi Oknum Pimpinan DPRD Sumut soal Proyek dan Jabatan Jadi Sorotan