Pengurusan dan Pemecahan SHM di BPN Disinyalir Dipersulit

LABUHANBATU I SUMUT24.co Diduga Badan Pertanahan Negara (BPN) Rantauprapat untuk pengurusan sertifikat hak milik dan pemecahan sertifikat hak milik di sinyalir masyarakat yang hendak mengurus langsung terkesan dipersulit oleh oknum pegawai BPN.

Baca Juga:

• Harumkan Almamater, DPP IKA UMA Apresiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai
• Endra Putra Gunawan Resmi Mendaftar Calon Wali Nagari Aie Dingin, Usung Visi “Nagari Aie Dingin Mandiri Nan Madani”
• Serah Terima Jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

Sudah buanyak masyarakat Labuhanbatu Utara labuhanbatu induk dan labuhanbatu selatan kecewa terkait kinerja oknum BPN yang di nilai masyarakat tidak transparan dalam pelaksanaan kerja.

Salah seorang masyarakat Muksin sewaktu dikonfirmasi saat berada dikantor BPN mengatakan sudah bolak-balik kantor BPN tapi urusannya untuk pemecahan sertifikat hak milik atas nama asrinal penduduk jalan sirandorung Kel sirandorung kecamatan rantau Utara sudah resah akibat ulah oknum pegawai BPN. soalnya masalah floating tapal batas aja pegawai BPN yg ada dilabuhanbatu sudah lewat setengah bulan belum juga ada hasil dari pekerjaan yg dilakukan oleh oknum pegawai BPN tersebut dengan alasan kabid bagian pengukuran Rony belum juga meng acckan prihal floating itu ujar Muksin menirukan bahasa oknum pegawai.

Sewaktu dikonfirmasi seminggu yang lewat dikantor BPN diruangan KTU BPN Kabid pengukuran Rony berjanji paling lambat satu minggu persoalan tapal batas akan selesai dan akan langsung ke TKP untuk penyelesaian masalah batasnya. dan Rony menambahkan sampai sudah satu minggu ini berkas pemecahan dimana atas nama siapa belum ada sampai kemejanya. setelah dihub anggotanya putra beliau berjanji secepatnya floating akan diclearkan tanpa beri penjelasan nama floating itu terlambat

Selanjutnya saat itu ktu BPN Daud mengatakan sekarang tidak bisa kita main-main lagi karena aktivitas kerja sudah transparan. kalau ada yang berani macam-macam bersiap akan menghadapi resikonya menempuh jalur hukum. bukan tanggung-tanggung sudah buanyak contohnya kok jelas daud. sabar aja pak urusan floating tapal batas itu secepatnya akan terealisasi ujarnya. tanpa juga beri penjelasan apa hal yang buat floating tersebut terlambat.dihub via selular (18/8/2019) putra oknum pegawai pengukuran BPN mengatakan paling lambat Senin besok dah sekesai floating tapal batas sertifikat hak milik asrinal.

Drs Zulham Abdul Fatah dihub via selular Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen mengatakan diduga itu hanya akal-akalan oknum pegawai BPN aja untuk mengelabui masyarakat untuk mendapatkan kocek tambahan terkait pemecahan sertifikatnya. kalau kita bicara real dan logika itu suratkan sudah sertifikat hak milik yang sudah terakreditasi nomor surat dan keabsahan legalitas sertifikat hak miliknya di agraria BPN pusat. karena pada saat sertifikat hak milik keluar itu sudah selesai masalah tapal batas. Napa pula waktu sertifikat dipecah menjadi dua sertifikat hak milik mau dipecah. kok tapal batas floating yang buat jadi kendala atas pemecahan sertifikat hak milik itu. mana aturan yan mengatakan itu.seharusnya pihak BPN dan lebih transparan mengeluarkan surat edaran resmi kalau floating tapal batas jadi acuan jelas untuk pemecahan sertifikat hak milik masyarakat dan lainnya.papar Zulham.

Zulham menambahkan kalau untuk pengurusan sertifikat hak milik syarat untuk kepengurusannya terpampang didinding kantor BPN Napa kalau untuk pemecahan sertifikat tidak terpampang syarat dan acuannya dikantor BPN.ada apa ini. belum lagi persolan Hasil Telusur pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “PTSL ini akan mempermudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan ruang dan hak milik masyarakat yang saat ini pihak BPN terkesan menutupi mana zona daerah kabupaten yang mendapat untuk kepengurusan sertifikat hak milik gratis oleh negara. untuk hal ini diminta kepada aparat hukum dilabuhanbatu untuk mengaudit secara akurat kinerja oknum BPN Labuhanbatu apabila ditemukan pelanggaran mutlak segera untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yg berlaku di NKRI jelas Zulham.(MSN)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Harumkan Almamater, DPP IKA UMA Apresiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai

Endra Putra Gunawan Resmi Mendaftar Calon Wali Nagari Aie Dingin, Usung Visi “Nagari Aie Dingin Mandiri Nan Madani”

Serah Terima Jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

Untuk Tingkatkan Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Bupati Solok Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Solok

Rico Waas Dinilai Pemimpin untuk Semua, Tandatangani Prasasti Revitalisasi Gereja St. Antonius

Dorong Peran Kampus, Pemko Medan Ajak Mahasiswa Jadi Garda Edukasi Lingkungan dan Antinarkoba