Rabu, 24 Juni 2026

Hari Libur Pencoblosan Nasional Ditetapkan, Perusahaan Wajib Liburkan Pekerja

Administrator - Senin, 15 April 2019 14:54 WIB
Hari Libur Pencoblosan Nasional Ditetapkan, Perusahaan Wajib Liburkan Pekerja

BATU BARA l SUMUT24 Pesta demokrasi sekali lima tahun untuk memilih calon Presiden/Calon Wapres, legislator dan senator telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ketua KPU Batubara M Amin Lubis melalui Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Erwin, S. Sos mengingatkan hal itu pada siaran persnya di Kantor KPU Batubara Jl. Perintis Kemerdekaan Lima Puluh, Senin (15/4). Dikatakan Erwin, dasar penetapan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional mengacu pada ketentuan Psl 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan ‘ bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Berdasarkan PKPU No. 7 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 7 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU telah menetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Kemudian berdasarkan Kepres No 10 Tahun 2019 tentang hari pemungutan suara Pemilihan Umum tahun 2019 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Selanjutnya KPU Batubara melalui Surat No. 411/SDM.06-SD/1219/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemilihan Umum telah melayangkan surat kepada instansi pemerintah dan perusahaan se Kabupaten Batubara perihal sosialisasi hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Dikatan Erwin, bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya guna meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019, instansi pemerintah dan swasta wajib meliburkan pegawainya. Terkait penetapan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional, Erwin berharap terutama pimpinan perusahaan dan perorangan yang memiliki pekerja agar meliburkan pekerjanya agar dapat menyalurkan hak pilihnya. ” Meliburkan pekerja wajib hukumnya. Ada sanksi pidana penjara bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya”, ingat Erwin. (jo)

Baca Juga:
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
PLN UP3 Binjai Perkuat Iklim Investasi Dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penandatanganan SPJBTL 13,63 MVA
Pererat Ikatan, Dandim 0208/Asahan Sambut Audiensi Kajari Batu Bara
PT BI Jangan Giring Opini Sepihak, Humas PT SBP: Bila Terus Berlanjut Akan Segera Lakukan Upaya Hukum
Perkuat Sinergi, Kodam I/Bukit Barisan Rayakan HUT ke 76 Bersama Rakyat
56 Lokasi di Asahan Masuk Program P3-TGAI 2026, Perkuat Irigasi dan Ketahanan Pangan
Sederhana, Nyaman, Selalu Cocok: Mengapa T-Shirt Tak Pernah Tergantikan dalam Keseharian Pria Sebuah cerita dari Hector Souto, pelatih Tim Nasional Fu
komentar
beritaTerbaru