Pemkab Tapsel Rapat Koordinasi Bahas Jalur Sutet PLTA Batang Toru, Ini Keterangan Bupati Dolly Pasaribu

Tapsel I Sumut24.co

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumatera Utara (Sumut) bersama PT. Surveyor Indonesia dan KJPP Dasa’at, Yudistira juga Rekan yang dihadiri oleh Bupati H Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, menggelar rapat koordinasi , Pada hari Jum’at, tanggal 5 Mei 2023.

Dalam pertemuan dan koordinasi ini di bahas mengenai perkembangan pelaksanaan proyek survey ROW jalur SUTET PLTA Batangtoru yang akan dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia dan KJPP Dasa’at, Yudistira dan Rekan serta kendala yang dihadapi saat ini, rapat berlangsung di ruang Bupati Tapsel

Dalam topik pembahasan, berbagai perkembangan pelaksanaan dan kendala yang dihadapi proyek survei ROW jalur Sutet PLTA Batang Toru

PT. Surveyor Indonesia menjelaskan mengenai proses pelaksanaan yang telah dilakukan di mulai dengan penerbitan ijin survey, sosialisasi kepada masyarakat, inventarisasi lahan, identifikasi lahan, pengumuman hasil inventarisasi, masa sanggah kepemilikan lahan, pengurusan ijin penunjukan Lembaga KJPP oleh dirjen ketenagalistrikan dan pada saat ini masih menunggu untuk dilakukannya proses sosialisasi penetapan harga yang telah dinilai oleh KJPP.

KJPP Dasa’at, Yudistira dan Rekan menyampaikan proses dan bentuk penilaian yang dilakukan dari sejak survey harga pasar sampai dengan perhitungan formula penilaian.

Dalam rapat koordinasi ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan beberapa kendala seperti adanya klaim terhadap kepemilikan lahan dari beberapa pihak serta permasalahan tanah adat yang belum mencapai kesepakatan.

Bupati Tapanuli Selatan menyampaikan agar proses perhitungan hasil nilai ganti rugi tanaman dapat dikoordinasikan dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian.

Sedangkan terkait permasalahan lahan yang di klaim kepemilikannya dari beberpaa pihak serta permasalah tanah adat dapat di koordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

PT. Surveyor Indonesia dan KJPP Dasa’at, Yudistira dan Rekan menyampaikan akan berkoordinasi dan meminta arahan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat bersama-sama menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan kompensasi lahan di bawah jalur SUTET PLTA Batangtoru.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir