Lasro Marbun : Tidak Ada Perintah Gubernur Menyelesaikan Masalah Putus Kontrak Proyek 2,7 Triliun 18 Hari Kedepan

 

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

MEDAN I Sumut24.co

ikonfirnasi melalui ponselnya Kamis (4/5), Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Lasro Marbun mengaku tidak ada perintah Gubernur Edy Rahmayadi yang menugaskan nya selama. 18 hari kedepan untuk menyelesaikan permasalahan terkait putus kontrak proyek multiyears Rp 2,7 triliun. “Kalau kepada saya tidak ada perintah demikian, ” tegaskannya

Sedangkan ketika ditanyakan mengenai surat dari Dinas PUPR Provsu , Lasro Marbun mengatakan, kalau terkait isi sebaiknya yang buat surat yang memberikan penjelasan, “Mengenai ini yang tepat menjelaskan, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau Pengguna Anggaran Dinas PUPR Provinsi Sumut, ” tambahkan nya.

Sebagaimana diketahui telah beredar foto surat pemberitahuan pemutusan kontrak proyek multiyears Rp 2,7 triliun dan surat balasan dari Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Sumber Mitra Jaya, dan PT Pijar Utama, terkait pemutusan kontrak yang menjadi perbincangan masyarakat. Padahal, surat tersebut bersifat internal antar-instansi yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut dan KSO.

Adanya tanggapan pengamat yang menyatakan Inspektorat Provinsi Sumut tidak perlu menyelidiki surat putus kontrak proyek paket pekerjaan rancang dan bangun pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp2,7 triliun yang katanya bocor ke publik dikarenakan Surat yang beredar di publik itu, surat dari Dirut Waskita Karya (Persero) Tbk ke Dinas PUPR Sumut.

Dalam surat itu juga tidak ada dikatakan surat itu bersifat rahasia atau sangat rahasia, Lasro Marbun mengatakan setuju dengan pendapat pengamat tersebut.

Dari sumber yang diperoleh wartawan dan sudah dipublish diberbagai media massa, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), telah melayangkan surat ke Waskita KSO bernomor 620 tertanggal 18 April 2023 perihal pemutusan kontrak.

Dari surat pemutusan kontrak tersebut, terungkap alasan pemutusan kontrak proyek adalah karena keterlambatan progres pekerjaan oleh Waskita KSO dari tahapan progres realisasi yang sebelumnya telah disepakati.

Namun Waskita KSO diketahui tidak tinggal diam. Mereka berang dengan keputusan Dinas PUPR Sumut tersebut. Mereka melayangkan surat keberatan ke dinas lewat surat Nomor 553 tertanggal 26 April 2023.

Waskita KSO menyebut bahwa penyebab gagalnya capaian progres realisasi proyek Rp 2,7 triliun adalah antara lain karena keterlambatan pencairan uang muka.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir