LPM Medan Johor Sebut Proyek Drainase di Kuala Bekala Diduga Langgar SOP
Medan sumut24.co Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Medan Johor, Jhony M Manik sebut pekerjaan proyek pembangunan sist
Kota
Baca Juga:
Simalungun I Sumut24.co Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga terima Kunjungan Kerja (Kunker) Tim Agraria Deputi II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI), di Rumah Dinas Bupati Pamatang Raya, Simalungun, Sumut, Jumat (31/3/2023).
Dalam menerima Kunker Tim Agraria Kedeputian II KSP RI tersebut, Bupati didampingi Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung, Dandim 0207/Sml Letkol Hadrianus Yossy, Sekda Esron Sinaga, pihak PTPN-IV dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Simalungun.
Kehadiran Tim Agraria Kedeputian II KSP RI di Kabupaten Simalungun dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Staf Kepresidenan Deputi II KSP RI Nomor : B-058/KSP/D.2/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan Kunjungan Kerja untuk melaksanakan Monitoring Proses Penanganan Konflik Agraria antara Warga Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan PTPN-IV Kebun Bah Jambi.
Sahat M Lumban Raja, selaku Tenaga Ahli Madya KSP RI menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya juga untuk menciptakan kondisi supaya lebih kondusif lagi. “Kami tadi sudah kelapangan, berdialog dengan masyarakat sekitar. Dan setelah kita kroscek semua masih kondusif,â€ujarnya.
Sementara itu, Kepala Devisi Hubungan Kelembagaan PTPN-IV Rido Syahputra Manurung mengatakan bahwa pihak PTPN pada prinsipnya mengikuti apa keputusan rapat sebelumnya. “Kita dari pihak perkebunan juga selalu menjaga kekondusifan. Kesepakatan 2 kali panen, dan setelah itu secara legowo PTPN memakai lahan itu kembali secara HGU,â€ucap Rido.
Dalam kesempatan itu, Bupati Simalungun berharap permasalahan ini cepat terselesaikan. “Apa lagi ini momen tahun politik, dimana kita harus menghindari pergolakan politik,â€kata Bupati.
Bupati juga berharap agar saling menahan diri, saling menghormati jangan sampai ada gesekan-gesekan yang mengakibatkan kericuhan dan menjadi tidak kondusif.
“Lebih sabar nya kita di perpanjang lagi. Hukum memang harus selalu menjadi acuan kita. Akan tetapi dalam menghadapi yang seperti ini, kita juga harus lihat kondisi masyarakat kita juga yang berada di lokasi, dimana kondisi disana masih sangat perlu perhatian dari kita,”ucap Bupati.
“Jadi mari kita buat skema untuk membantu masyarakat kita di sana. Mari kita bersama-sama mencari solusi, bagaimana kita buat masyarakat kita di sana, jangan sampai kelaparan. Selaku pengusaha mari kita menjaga kearipan lokal, dan memperhatikan masyarakat kita yang di sana,”imbuh Bupati.(ES)
Medan sumut24.co Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Medan Johor, Jhony M Manik sebut pekerjaan proyek pembangunan sist
Kota
Osriel Limbong Jika Pansus Ijazah Bergulir, Gibran Harus Berani Buka Bukti atau Pertimbangkan Mundur Terhormat
News
Timor Leste Buka Jalan ke Asia Championship 2027 di Sentul
News
Pemerintah Targetkan 919 Unit Huntap di Sumut Rampung Akhir 2026
News
Pakar Hukum Universitas Ekasakti Soroti Konsekuensi Putusan MK, DPR Jadi Perhatian Publik
Politik
Kabar Baik! Pemkab Palas Perjuangkan Hak Tanah Masyarakat, PPTKH Disetujui Seluas 1.897,89 Hektare
News
Bupati Gus Irawan Desak Huntap Tapsel Dipercepat Jangan Biarkan Warga Korban Bencana Terus Menunggu!
News
Padanglawas Utara sumut24.co Pembangunan jembatan beton di Desa Sampuran, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, terus dik
News
JNE Raih Sertifikasi Halal untuk Layanan Logistik dari BPJPH, Perkuat Standar Layanan Terpercaya
News
Osriel Limbong Polemik Kesetaraan Ijazah Gibran Bisa Menjadi Pintu Masuk Hak Angket DPR, Peta Politik 2029 Dipertaruhkan
News