Tanggul Sungai Kualuh Putus, Ini Kata Pengunjuk Rasa 

 

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

MEDAN I Sumut24.co

Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GP3) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mendesak Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Ismail Sinaga.

Orasi ini disuarakan oleh pengunjuk rasa dari GP3, ketika menggelar unjukrasa didepan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan Senin (20/3). Adapun alasan pengunjuk rasa yang dikoordinatori oleh Tagor Tampubolon, mengapa harus dilakukan evaluasi terhadap Kepala BPKAD Provsu. Hal ini dikarenakan Ismail Sinaga dianggap tidak mengindahkan perintah Gubernur dalam proses perbaikan tanggul Kilang Samin di Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labura.

Pengunjuk Rasa juga meminta DPRD-SU merekomendasikan pencopotan Kepala Dinas terkait yang dinilai tidak mentaati Perintah Gubernur. “Memohon kepada Gubernur Provsu untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat dengan memperbaiki tanggul yang putus di Dusun Kilang Samin Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labura,’ teriak Tagor.

Diketahui bencana banjir di Kabupaten Labura terjadi secara terus-menerus hingga merugikan masyarakat secara berkepanjangan.Salah satunya adalah akibat terputusnya tanggul Sungai Kualuh di Dusun Kampung Jeruk Desa Tanjung Pasir menuju Desa Sialang Taji (Kilang Samin) Kecamatan Kualuh Selatan. Terputusnya tanggul tersebut berdampak buruk kepada semakin hancurnya akses jalan penghubung menuju 4 Kecamatan yakni ; Kecamatan Kualuh Selatan, Hulu, Hilir dan Leidong.

Oleh karenanya diperlukan penanganan mendesak pada infrastruktur pengendalian bencana banjir secara permanen. Untuk tentang status keadaan darurat bencana banjir ini, Bupati Labura telah membuat Surat Keputusan (SK) nomor 362/899/BPBD/2022, Surat Bupati Labura nomor 360/3195/BPBD/2022 perihal permohonan bantuan penanganan banjir serta surat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang nomor 900/2499/III/2022 perihal permohonan pembiayaan penanggulangan bencana banjir Sungai Kualuh di Labura melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2022.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir