Pemkab Pakpak Bharat Sosialisasikan Kegiatan Inventarisasi Dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah

Pakpak Bharat I Sumut24.co Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I, Medan menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Pakpak Bharat. Acara yang diselenggarakan di Ruang Rapat Garuda, Kantor Bupati Pakpak Bharat ini dihadiri dan dibuka oleh Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor yang memberikan atensi besar atas adanya beberapa permasalahan kepemilikan tanah dan Kawasan hutan di Kabupaten Pakpak Bharat. Dalam arahannya Bupati menekankan pentingnya pelaksanaan Sosialisasi ini, guna membantu semua pihak, masyarakat dan Pemerintah bisa sama-sama memahami regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengkata lahan dan pemanfaatan Kawasan hutan. Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, yakni upaya Pemerintah melegalisasi lahan di dalam kawasan hutan terutama terkait dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kegiatan ini sangat besar manfaatnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan sesuai dengan amanah Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, terang Bupati. Bupati juga menjelaskan bahwa besarnya Kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sangat menyulitkan bagi pihaknya dalam melaksanakan program pembangunan yang seringkali terbentur dengan aturan pemanfaatan Kawasan hutan. perlu kami sampaikan kepada kepala dinas kehutanan provinsi sumatera, bahwasanya kabupaten pakpak bharat berdasarkan peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan tora revisi v, indikatif tora kabupaten pakpak bharat hanya ± 5.776 Ha. untuk itu kami telah mengajukan usulan penambahan lokasi indikatif tora seluas ± 4.220. kami berharap usulan ini diterima dan diakomodir pada peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan tora revisi berikutnya, sehingga memungkinkan kami melakukan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kabupaten pakpak bharat, jelas Bupati kemudian. Sosialisasi ini banyak dengan penjelasan dan pemaparan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I, Medan, Pernando Lumban Tobing, SP, M.Si, Kepala Bidang Penataan Hutan pada Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Djonner ED Sipahutar, S.Hut, M.Si, serta Sontian Siahaan, SH, SN, Penata Pertanahan Madya.(rbm)

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir