Pemerintah Kota Padang Sidempuan gelar Rapat Koordinasi Pencapaian Target Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2022

 

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

P Sidempuan I Sumut24.co

Pemerintah Kota Padang Sidempuan gelar Rapat Koordinasi Pencapaian Target Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2022, Rabu (26/10/2022) di aula Inspektorat Kota Padang Sidempuan.

Kegiatan ini berpedoman dari KPK RI , Kemendagri dan BPKP. Rapat dipimpin langsung Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution SH, MM beserta Wakil Walikota Ir. Arwin Siregar MM didampingi Kepala Inspektorat Kota Padang Sidempuan Rahmat Marzuki Nasution.

Wako Irsan menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) pengampu 8 indikator intervensi dalam pelaporan MCP KPK Tahun 2022 untuk lebih intensif dan berupaya meningkatkan kinerja, agar persentase capaian pada pelaporan MCP KPK di Kota Padang Sidempuan bisa mencapai hasil yang lebih optimal.

“Sementara untuk capaian aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Kota Padang Sidempuan saat ini berada pada posisi ke 17 dari seluruh kabupaten/kota se Sumatera Utara sehingga capaian ini perlu ditingkatkan lagi”, ujar Irsan.

“Sedangkan capaian MCP Kota Padang Sidempuan pada tahun lalu berhasil finish di posisi ke 7 , artinya tahun ini kita harus meningkatkan capaian target dan menyusun sebaik mungkin rencana aksi”, tegas Irsan.

Demi percepatan capaian aksi, Wako Irsan juga meminta penjelasan progres masing-masing indikator dari Perangkat Daerah terkait dan selanjutnya dilakukan evaluasi baik terhadap permasalahan yang dihadapi perangkat daerah maupun peluang penyelesaian yang dapat ditempuh.

Sebelumnya, MCP merupakan monitoring capaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional.

Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir