Bupati Simalungun Jangan ASBUN "Pelaku Sejarah Angkat Bicara Masalah Tanah Garapan Milik PTPN IV Bah Jambi"

 

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Simalungun, Sumut24.co Pelaku sejarah selaku ketua kelompok tani Mulia Jaya (KTMJ) Sahat Silalahi angkat bicara masalah tanah garapan milik PTPN IV unit Bah Jambi seluas 200 Ha yang dikuasai masyarakat

Hal tersebut dimana Sikap Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) Bupati Simalungun yang seakan memberikan ‘angin segar’ kepada penggarap yang bergabung dalam kelompok 147 KK, yang menguasai lahan PTPN IV Unit Bah Jambi seluas 200 Ha, disesalkan oleh warga Bah Jambi, kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi.

Radiapoh dituding tidak profesional sebagai kepala daerah dalam menanggapi permasalahan yang sedang terjadi di Bah Jambi. Mirisnya, Radiapoh terbukti melalui rekaman video amatir, meyakinkan para kelompok 147 bahwa dirinya telah menelepon Kepala Staff Presiden (Moeldoko) untuk menghentikan kegiatan pembersihan lahan Affdeling 2 unit Bah Jambi.

“Saya sudah bertelepon pada KSP (Kepala Staff Presiden, jadi sudah ada perintah, bahwa PTPN IV tidak boleh dulu melakukan kegiatan apapun disana (Lahan), kalau masih ada kegiatan mereka (PTPN) suruh difoto biar saya kirimkan langsung ke staff presiden,” demikian penggalan ucapan RHS dalam Video tersebut.

Menanggapi beredarnya rekaman video tersebut, pelaku sejarah tanah tersebut Sahat Silalahi selaku ketua kelompok tani mulia jaya (KTMJ) Mariah Jambi, mengatakan bahwa Radiapoh tidak memahami apa yang disampaikannya.

“Dia Bupati Simalungun tidak paham apa yang diucapkannya, ucapannya itu adalah awal mula terjadinya konflik horizontal besar di Bah Jambi ini dan hal itu sudah dimulai pada hari ini, Jumat (14/10/22) menjelang siang tadi,” ucap Sahat saat dikonfirmasi di Mariah Jambi.

“Kami pelaku sejarah dan saksi hidup bagaimana kronologis lahan 200 Ha yang diklaim oleh kelompok 147 itu, semuanya sudah dapat dana kompensasi, kami tidak berpihak pada PTPN tapi karena kami tau kebenarannya maka kami minta kebenaran itu ditegakkan, kami kelompok tani mulia jaya tidak akan mengijinkan mereka menguasai lagi lahan yang sudah ditanami kembali oleh PTPN IV, sebiji pasir pun tidak akan kami biarkan mereka bawa dari lahan ini,” tegas Sahat mantap.

“Masih di tempat dan waktu yang sama, Sabaruddin Sirait yang juga merupakan keturunan para pelaku sejarah kronologis lahan tersebut mengatakan hal serupa.

“Saya adalah cucu dari Jarudin Sirait ketua kelompok tani mulia jaya pertama (KTMJ) dan Jarudin Sirait merupakan anak dari Mustafa Sirait, kepala Desa Mariah Jambi yang pertama, afdeling 2 ini sebagian luasnya berada di wilayah kami huta Jambi, dan mereka (147 KK) mengklaim bahwa lahan 200 Ha itu adalah milik leluhur mereka, dalam artian mereka telah menganggap bahwa leluhur kami tidak pernah ada di kampung ini, ini salah satu pemicu konflik horizontal yang tidak disadari oleh pemerintah kabupaten Simalungun (Pemkab).

Sabar menduga bahwa Bupati Simalungun (Pemkab) ASBUN (Asal Bunyi) dengan sengaja telah melakukan pembiaran atas permasalahan lahan Bah Jambi.

“Bupati jangan menggiring masalah ke pihak atau oknum yang dia (Bupati) rasa memiliki kedekatan khusus, langkah yang dilakukannya dengan menelepon KSP kami rasa sebagai bukti untuk melemahkan dan menakut nakuti PTPN IV, apalagi beliau perintahkan untuk memfoto jika ada kegiatan PTPN di lahan itu, supaya dikirim ke staff presiden, bagi kami cara Bupati tersebut justru memicu terjadinya konflik di tempat kami,” jelas Sabar.

Terkait ucapan bahwa RHS belum menemukan dokumen kompensasi dari PTPN kepada warga yang diberikan melalui Pemkab Simalungun, Sabar menganggap bahwa Radiapoh tidak mau belajar.

“Kompensasi yang terakhir dilakukan itu pada tahun 2012 kepada 32 KK dengan luas tanah 12,5 Ha, artinya masih 10 tahun lamanya dan seorang Bupati sulit untuk menemukannya, kan ada bagian kearsipan, bagi Pemerintahan 10 tahun itu belum waktu yang sangat lama, kami harap RHS harus memahami yang terjadi di Bah Jambi ini bukan malah mendukung penggarap dengan menghubungi Kepala Staff Presiden sebagai backupnya,” pungkas alumni pondok pesantren Purba Baru Sabar Sirait.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir