Warga Keluhkan PKL di Tembung Menjamur

MEDAN | SUMUT24 Hingga kini banyak warga mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang kian menjamur di kawasan Desa Tembung belakangan ini. Khususnya bagi PKL yang ada di sepanjang Jalan Pasar 7 hingga Pasar Gambir Pasal 8 Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Baca Juga:

• Pamit Sambut General Manager PLN UIP SBU, Perkuat Sinergi Dan Kolaborasi Untuk Kinerja Berkelanjutan
• Panen Raya Jagung di Lahan Eks HGU, Langkah Nyata Lapas Asahan Dukung Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan
• LAPORAN KHUSUS INVESTIGASI: Gurita Anggaran di Dinas Perkimcikataru Kota Medan – Ketika Infrastruktur Publik Menjadi Ladang Sengketa

Kekesalan warga ini diakibatkan karena banyak PKL berjualan di atas drainase hingga ke badan jalan, sehingga sering menimbulkan kemacetan parah. Selain itu banyak kendaraan diparkirkan sembarangan. Para pedagang juga banyak yang membuang sampah-sampah bekas jualannya ke jalan dan parit. Selain lokasi kotor, aroma bau busuk juga sering tercium saat warga melintas di lokasi akibat  sampah berserakan.

Yang anehnya, pihak kecamatan maupun kepala desa seperti tutup mata. Info yang beredar dilapangan, ada dugaan menjamurnya para PKL ini memang disengaja dan malah dibuatkan tempatnya oleh beberapa oknum perangkat desa tembung dan nanti setorannya akan diterima Kepala Desa Tembung.

“Sekarang lapak PKL kian menjamur. Saya mewakili seluruh pengendara sepedamotor dan mobil berharap pihak-pihak yang mendukung lapak-lapak PKL ini segera ditindak. Jika nanti lokasi tidak ada lagi PKL, Tembung nantinya menjadi bersih, nyaman dan asri sesuai mottonya,” harap Mono salah satu warga Tembung.

Menurut Mono, dulu PKL disini pernah ditertibkan, tapi sudah lama ini hal tersebut tidak terjadi lagi. Malah yang terjadi PKL kian menjamur saja.

“Saya mohon kepada pemerintah pemerintah untuk segera menertibkan PKL ini, sebab banyak pengguna jalan yang dirugikan,” katanya

Sementara itu, dari amatan SUMUT24, Selasa (26/7) siang, para pedagang mengaku jika ingin berjualan disini harus membayar lapak sekitar Rp400 ribu / bulan.

“Ya kami dipatok harga Rp400 ribu/bulannya untuk bisa berjualan di sini. Nanti ada perwakilan orang kantor kepala desa yang ngutip iuran tiap bulannya, biasanya dia datang bersama okp,” ujar salah satu pedagang gorengan yang tak mau disebut namanya.

Isu yang beredar, pihak kepala desa biasanya melakukan kerjasama dengan okp. Biasanya mereka bagi hasil 80 persen ke pemodal (kepdes-red) dan 20 persen ke okp.

Saat dikonfirmasi lewat telepon, Kepala Desa Tembung, Sisman, tak mau mengangkat telepon. Bahkan saat ditemui di kantornya, anggotanya mengatakan kepala desa sedang keluar. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pamit Sambut General Manager PLN UIP SBU, Perkuat Sinergi Dan Kolaborasi Untuk Kinerja Berkelanjutan

Panen Raya Jagung di Lahan Eks HGU, Langkah Nyata Lapas Asahan Dukung Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

LAPORAN KHUSUS INVESTIGASI: Gurita Anggaran di Dinas Perkimcikataru Kota Medan – Ketika Infrastruktur Publik Menjadi Ladang Sengketa

Dinas SDBMBK Sumut Pimpinan Chandra Dalimunthe Dilaporkan ke KPK Soal Pengaturan Tender Proyek

Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Pemkab Solok Gelar Tabligh Akbar Bersama Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Ustadz Jelita Donal

Jelang Pensiun, Wiriya Alrahman Bantah Rumor Perpanjangan Jabatan Sekda Medan