Jakarta|SUMUT24
Di tengah santernya isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), saat ini pusat industri di beberapa daerah malah kesulitan mencari tenaga kerja baru.
Angka itu berasal dari 40 perusahaan yang berasal dari realisasi investasi, baik investasi baru maupun perluasan usaha, yang masuk ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jumlah kebutuhan tenaga kerja baru yang dibutuhkan 184.000 orang namun baru terserap 21.000 orang.
Kepala BKPM, Franky Sibarani menjelaskan, rata-rata perusahaan yang kesulitan mencari tenaga kerja tersebut tersebar di pusat industri baru seperti Jawa Tengah.
“Ada beberapa daerah yang memang ternyata daerahnya itu terjadi rebutan. Misalkan di Jawa Tengah, ada industri daerah Semarang tapi rekrut dari Wonogiri, terus Wonogori rekrut lagi dari Boyolali, Boyolali ambil dari Blora, dari Blora dari Cilacap,” ungkap Franky, Selasa (9/2).
Di Jawa Tengah, menurutnya, kesulitan mencari tenaga kerja baru biasanya datang dari pelaku industri tekstil dan alas kaki.
“Kayak Wonogiri, baru kita contoh support (dukung) investasi garmen, dia butuh pertama 2.000 tenaga kerja, sampai Desember dia baru 1.000 tenaga kerja,” papar Franky.
Dia mengungkapkan, tak ada yang salah dengan PHK jika memang itu merupakan strategi bisnis dalam rangka efisiensi biaya. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dibanding jumlah PHK.
“Kita melihat PHK itu biasa, yang lebih penting bagaimana pemerintah bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih besar, daripada potensi PHK itu sendiri karena PHK tidak bisa dihindari, industri yang tadinya manual tapi kemudian ingin bersaing dan menggunakan teknologi, yah pasti melakukan mekanisasi dan pasti akan mengurangi, tapi apakah masalah?” tutup Franky.
