Restorative Justice, Penanganan Hukum Yang Humanis dan Berkeadilan

 

Oleh : Budi Wijaya
Wartawan Harian Sumut24

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI adalah Negara Demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Disamping itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga telah memantapkan dirinya sebagai negara hukum.

Dimana di dalam Negara hukum ini telah mensyaratkan bahwa setiap tindakan negara harus bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara adil, menjadi elemen yang melegitimasi demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal sehat.

Berbicara tentang hukum, hukum di Indonesia menganut tiga sistem hukum yang berkembang dimasyarakat yakni sistem hukum civil, hukum adat dan hukum islam. Keseluruhan hukum tersebut juga telah dimuat dan diatur dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terkait masalah penanganan atau penegakan hukum, di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terus dilakukan pembenahan. Seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Saat ini, Kejagung telah mengeluarkan peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

Restorative justice ini merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Peradilan Restorative Justice ini, sangat cocok dengan culture budaya bangsa Indonesia yang sejatinya identik dengan sikap gotong royong, legawa, saling erat silaturahmi serta komunikasi, bukan justru saling dendam, bermusuhan, hingga membuat adu laporan di kepolisian. Karena hal tersebutlah yang menghilangkan rasa persatuan para anak bangsa.

Konsep restorative justice terutama ditujukan untuk memulihkan ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat, sehingga Jaksa selaku penegak hukum dan pemegang asas dominus litis, dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum harus mengutamakan perdamaian dan pemulihan, daripada menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang.

Karena perdamaian melalui pendekatan restorative justice merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan perdamaian, keharmonisan dan keseimbangan kosmis.

Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di depan hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat dimana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah.

Keadilan restoratif ini adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

Karena dalam menegakkan keadilan restoratif ini, pihak penegak hukum melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait seperti tokoh masyarakat setempat. Sehingga Secara umum, tujuan penyelesaian hukum dengan mengedepankan Restorative Justice tersebut adalah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang terjadi ditengah masyarakat.

Jadi kalau kita lihat, penanganan hukum dengan mengedepankan Restorative Justice ini adalah suatu penanganan hukum yang humanis dan berkeadilan. Karena,
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan kepentingan hukum lainnya.

Terkait penanganan kasus pidana dengan mengedepankan Restorative Justice ini, kita melirik Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, sudah 2 (dua) kasus pidana umum yang diberhentikan kasusnya berdasarkan Restorative Justice.

Kasus yang pertama yakni, perkara Pidana pengrusakan atasnama tersangka Rotan Lomban Gaol (49) warga Dusun VII Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Sergai. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2021 lalu tepatnya tanggal 12/8/2021.

Kejadian itu bermula pada saat Rotan Lomban Gaol pulang kerja dan mendapati di perbatasan rumah tersangka dengan rumah korban telah berdiri pagar pembatas yang terbuat dari kawat berduri. Pelaku yang emosi kemudian merusak dan mencabut pagar pembatas tersebut. Tidak senang atas perbuatan tersangka, Ruslan Br Sinaga yang merupakan tetangganya melaporkan ke Polsek Tebing Tinggi.

Lalu yang kedua, pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai juga menghentikan Perkara Pengancaman. Dengan mengedepankan Restorative Justice, Tersangka Dikembalikan Kepada pihak Keluarganya. Karena tersangka dalam hal ini masih tinggal satu rumah.

Pelaku diketahui berinisial SF (24) warga Dusun III Kubang Gajah Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Sergai. Setelah dilakukan perdamaian, pelaku akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarganya, Senin (4/4/2022), di Kantor Kejari setempat.

Dengan mengacu kepada kedua perkara ini, pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai patut diacungi jempol. Semoga kedepannya, penanganan kasus dengan menerapkan Restorative Justice dapat terus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, sehingga bisa memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, dengan adanya Restorative Justice ini, juga bisa mengurangi over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Tidak hanya dalam penanganan hukum yang mengedepankan Restorative justice, pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai juga menjalankan intruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan mendirikan Restorative Justice House atau House of Restorative Justice.

House of Restorative Justice ini adalah tempat dimana konsensus telah membuka harapan untuk menciptakan harmoni dan perdamaian dalam masyarakat. Restorative Justice House ini dibuat oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai di Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban. Restorative Justice House sebagai tempat penyelesaian segala permasalahan di masyarakat;

Kehadiran Restorative Justice House ini menurut Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai diharapkan mampu menggali kearifan lokal dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Selamat Hari Bhakti Adhyaksa yang ke 62 Tahun 2022. Semoga dengan tema “Hukum Humanis Menuju Pemilihan Ekonomi” ini, kedepannya korps berlambang timbangan ini dapat melekat di hati masyarakat. Bravo Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.***