Ratusan Kelompok Tani Demo di Depan DPRD Sumut.

Medan I Sumut24.co
Ratusan petani dari Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri KTTJM yang berasal dari Desa Tobing Tinggi Kecamatan Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas berdemo kantor DPRD Sumatera Utara. Aksi itu dilakukan bersama aliansi Akbar Sumut yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil yakni Walhi Sumut. KPR Sumut Kontras Sumut FPBI Medan dan serikat mahasiswa Indonesia cabang Medan.

Mereka menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan konflik dengan PT Sumatera Silva Lestari dan Sumatera Riang Lestari (PT.SSL dan PT. SRL).

Tekanan massa dilakukan dalam rangka mengawal undangan rapat dengar pendapat. (RDP) DPRD Provinsi Sumut yang mempertemukan antara perwakilan KTTJM dengan para stakeholder terkait diantaranya pemerintah Provinsi Sumut, Dinas Kehutanan, pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten perusahaan, Planologi dan GakKum KLH, Polda Sumut, dan perusahaan PT. SSL dan PT.SRL.

Komplik pengesahan lahan antara KTTJM dengan kedua perusahaan PT. SRL telah berlangsung lama.

KTTJM yang terdiri dari lebih kurang 150 kepala keluarga kelompok tani ini telah menduduki dan mengelola lahan berdasarkan hasil jual beli yang dibuktikan dengan akta jual beli Camat Barumun Tengah pada tahun 2004 dengan lahan seluas lebih kurang 735Ha untuk dipergunakan sebagai pemukiman oleh perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yaitu PT Sumatera Silva (PT SSL dan PT Sumatera Riang Lestari (PT. SRL)

Sugianto yang selaku kordinator demo menjelaskan kepada awak media bahwa 10 tahun lalu, kelompok tani Torang Jaya Mandiri KTTJM sudah mengadukan persoalan tersebut ke DPRD tingkat l dan tingkat ll DPR RI Wantimpres Wantanas namun Sampai detik ini belum ada penyelesaian yang berarti. Pada RDP yang diselenggarakan DPRD Provinsi Sumut di tahun 2012 tersebut telah merekomendasikan agar KTTJM tetap menguasai lahan perusahaan tidak mengganggu lahan yang telah diusahain KTTJM, ” jelasnya.

“Sampai saat ini belum ada tanggapan dari DPR, mereka masih RDP, “ungkapnya.

Pantauan Media hingga saat ini masih belum ada tanggapan DPR. Er