Koperasi: Gerakan Rakyat, Bukan Instruksi Kekuasaan

Baca Juga:

• Sekolah Rakyat Mulai Dibangun di Sergai, Pemkab Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan
• 498 Gerai KDKMP Berdiri di Sumut, Ribuan Lahan Masih Tahap Persiapan
• Koperasi BAN dan ALS Perkuat Sinergi Pengelolaan Plasma di Kecamatan Simangambat

Oleh: H Syahrir Nasution

Ketika wacana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mencuat belakangan ini, ada denyut harapan yang patut disambut. Inisiatif yang digulirkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini tak sekadar program ekonomi; ia memanggil kembali memori lama tentang cita-cita besar yang nyaris terkubur: koperasi sebagai jalan kemakmuran rakyat.

Mohammad Hatta, Proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, pernah menegaskan bahwa koperasi adalah bentuk paling murni dari ekonomi kekeluargaan. Bukan sekadar badan usaha, melainkan sarana untuk membangun solidaritas dan kemandirian rakyat kecil. Sayangnya, arus kapitalisme yang deras selama puluhan tahun membuat idealisme itu surut — jika bukan hilang sama sekali.

Kini, ketika rezim Prabowo berikrar membangkitkan kembali Pasal 33 UUD 1945, masyarakat menaruh ekspektasi tinggi. Pasal ini bukan sekadar norma konstitusi; ia adalah panduan arah pembangunan ekonomi nasional: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Namun, kita harus waspada agar koperasi tidak kembali terjerumus menjadi proyek birokrasi belaka. Sejarah mencatat, banyak koperasi yang hanya hidup di atas kertas — lahir dari instruksi pemerintah, bukan dari kebutuhan dan inisiatif rakyat. Akibatnya, koperasi kerap menjadi alat politik, bukan alat pemberdayaan.

Membangun koperasi sejati butuh lebih dari sekadar regulasi. Dibutuhkan kesadaran kolektif, pendidikan ekonomi rakyat, dan ekosistem yang memihak usaha bersama. Di sinilah letak tantangannya. Pemerintah boleh saja memfasilitasi, namun semangat gotong royong harus tumbuh dari bawah.

Prabowo Subianto tentu menyadari hal ini. Apalagi, sebagai putra Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo — ekonom besar yang juga menanamkan gagasan Ekonomi Pancasila — warisan pemikiran tentang ekonomi berkeadilan sudah mengalir dalam darahnya. Kini tinggal bagaimana komitmen itu diterjemahkan dalam kebijakan yang membumi dan berpihak.

Roh Bung Hatta menanti untuk dihidupkan kembali. Dan itu hanya mungkin jika koperasi diperlakukan sebagai gerakan rakyat, bukan sekadar instruksi kekuasaan. Maka, pertanyaan mendesaknya: apakah kita siap membangun koperasi dengan semangat sejati? Atau hanya akan mengulang lembaran lama yang penuh formalitas tanpa ruh?

Sejarah akan mencatat jawabannya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sekolah Rakyat Mulai Dibangun di Sergai, Pemkab Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan

498 Gerai KDKMP Berdiri di Sumut, Ribuan Lahan Masih Tahap Persiapan

Koperasi BAN dan ALS Perkuat Sinergi Pengelolaan Plasma di Kecamatan Simangambat

Pesan Presiden RI saat Tahun Baru di Pengungsian Bareng Masyarakat Tapanuli Selatan, Prabowo : Kita Gotong Royong, Jaga dan Hormati Alam

Jelang Pergantian Tahun di Lokasi Bencana, Warga Tapanuli Selatan Berlarian Ceria Sambut Prabowo

Tutup Tahun di Lokasi Bencana, Prabowo Cek Langsung Jembatan Sungai Garoga Pastikan Akses Tapteng–Tapsel Pulih