DPRD Asahan RDP Bahas Angka Kematian Bayi Baru Lahir

KISARAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Hendri Yanto Sitorus Kembali Nakhodai Golkar Labura, Target Kursi DPRD
• Pererat Tali Silaturahmi, Konjen India dan Friends Club Gelar Pemutaran Film di Panti Jompo Karya Kasih
• Perkuat Pembangunan 2027, Pemprov Sumut dan Kejati Tingkatkan Kolaborasi

Forum Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Kibbla), Rabu (17/2) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di komisi D kantor DPRD Asahan, tentang  Kabupaten Asahan yang merupakan penyumbang terbesar ke tiga dalam kematian bayi baru lahir setelah Deli Serdang dan Nias di tahun 2015.

Di hadapan dua orang anggota komisi D yakni Aliman dari Partai PKS dan Suwarman dari Partai Hanura yang menerima mereka, Fahri Mizan Harsono dari forum Kibbla memaparkan, trend angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Asahan terus merangkak naik dan hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serius. Kendati pihaknya melaluui Forum Kibbla telah berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat dalam sosialisasi terhadap ibu hamil.

Dijelaskannya, adapun penyebab terbesar dari tingginya angka kematian bayi baru lahir dan ibu melahirkan ini adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mau perduli akan kesehatannya. Termasuk pemerintah daerah yang kurang dalam memberikan sosilalisasi terhadap masyarakat khususnya di pedesaan.

Selain itu, termasuk masih terbatasnya peralatan medis yang dimiliki setiap puskesmas khusus di desa yang letaknya di pedalaman. Apalagi ditambah dengan masih minimnya peralatan atau tenaga ahli medis yang ada.

“Salah satunya bisa disebabkan oleh eklamsi atau keracunan. Di samping itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, juga disebabkan minimnya pengetahuan dan sosilisasi dari pemerintah,” jelasnya.

Padahal sejak tahun 2014 lalu melalui Surat edaran Bupati Asahan telah dikeluarkan bahwa semua bentuk persalinan harus dilakukan dirumah sakit atau difasilitas kesehatan. Namun pada kenyataannya dari penelitian forum Kibbla di masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya dengan melakukan persalinan di rumah.

“Tentunya melihat trend angka kematian bayi baru lahir ini semakin meningkat, kami mengharapkan pemerintah ikut bertanggung jawab dengan cara tidak cukup dari hanya keluarnya surat edaran bupati saja, akan tetapi juga dirasa perlu untuk membuat kebijakan mengeluarkan Perda yang mengatur tentang persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan”, pintanya.

Menanggapi hal tersebut, komisi D di DPRD Asahan yang hanya dua orang menerima mereka merespon baik apa yang diusulkan oleh forum kibbla ini. Anggota komisi D, melalui Suwarman mengucapkan berterimakasih atas dukungan yang telah dilakukan forum ini selama empat tahun terakhir. Bahkan ia sendiri baru mengetahui kalau adanya kelompok masyarakat dari berbagai organisasi yang berhimpun di forum Kibbla untuk melakukan aktivitas sosial untuk menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

“Kami sangat berterimakasih kepada forum ini. Untuk itu guna menindak lanjuti hasil dari pertemuan ini kami mintakan catatan dan bahan yang diperlukan agar masukan ini dibawa kembali dalam rapat bersama pimpinan,” kata Suwarman. (teci)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Hendri Yanto Sitorus Kembali Nakhodai Golkar Labura, Target Kursi DPRD

Pererat Tali Silaturahmi, Konjen India dan Friends Club Gelar Pemutaran Film di Panti Jompo Karya Kasih

Perkuat Pembangunan 2027, Pemprov Sumut dan Kejati Tingkatkan Kolaborasi

Pemprov dan Polda Sumut Perkuat Sinergi Pemberantasan Narkoba dan Keamanan Pariwisata

Buka Turnamen Football Cup HUT ke-67 Pemuda Pancasila, Wali Kota Medan Pesan Jaga Sportivitas dan Kekeluargaan

OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital