Pelantikan Plt Gubsu Ditunda

0
765

MEDAN | SUMUT24

Masyarakat Sumatera Utara kecewa atas ditundanya pelantikan Plt Gubsu HT Erry Nuradi menjadi Gubsu Definitif, menggantikan Gubsu nonaktif Gatot Pujonugroho yang berkasus dengan hukum.

“Kita sangat kecewa sepertinya Presiden telah mempermainkan masyarakat Sumut, jangan karena hanya kepentingan politik, sehingga kepentingan besar masyarakat Sumut terabaikan,” tegas Ketua Central Masyarakat Mandiri (CMM) Sumut Darwin Sipahutar kepada SUMUT24, Minggu (15/5).

Menurutnya, kenapa masyarakat kecewa ditundanya pelantikan Plt Gubsu di Istana negara, Jumat kemarin. karena mengingat kalau jabatan HT Erry Nuradi hanya Pelaksana Tugas (Plt) selain kewenangan yang terbatas juga akan tidak maksimal dalam mengambil kebijakan. “Karena harus minta restu Mendagri atau Presiden,” ucapnya.

Kalau memang tidak ada kepentingan politik dan sebagainya, sebaiknya Presiden Joko Widodo melantiknya dengan segera. “Karena kalau terus pelantikannya ditunda, bukan tidak mungkin masyarakat akan bertanya juga sudah berpikir negatif kepada seorang Presiden RI Joko Widodo,” tegas Darwin Sipahutar.

“Kita tidak ingin akibat ditundanya pelantikan tersebut akan menjadi bumerang bagi Mendagri terutama kepada Presiden RI,” ucap Darwin.
Janganlah permainkan masyarakat Sumut, Karena dengan definitifnya Plt Gubsu HT Erry Nuradi nantinya, akan membuat pembangunan Sumut cepat dilaksanakan sesuai dengan nawacita. Sebagaimana Program Joko Widodo.

“Kami sebagai masyarakat Sumut berharap kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar komit melakukan pemerataan pembangunan disegala lini,” ujarnya. Karena masyarakat Sumut saat ini berharap adanya perbaikan infrastruktur dan perbaikan lainnya. Sehingga masyarakat Sumut dapat maju dan sejahtera sebagaimana vis misi Plt Gubsu HT Erry Nuradi.

Lebih lanjut dikatakan Darwin, Penundaan pelantikan Plt Gubsu menjadi Gubernur depenitif oleh mendagri, menjadi pertanyaan ditengah-tengah masyarakat. Selain dari berbagai persoalan akhir-akhir ini yang melanda Sumut. Namun itu harus dikesampingkan oleh Pemerintahan Joko Widodo, karena memang saat ini hukum terus ditegakkan.

Harusnya tidak ada alasan lain sebenarnya yang menyebabkan pelantikan di tunda, sebab seluruh anggota DPRD Sumut sudah menyetujui pengangkatan HT Ery Nuradi sebagai Gubernur defenitif hasil paripurna DPRD Sumut. Jadi faktor ini lah yang seharusnya dikaksanakan oleh mendagri. Karena Sumut butuh pimpinan yang definitif agar roda pemerintahan semakin cepat berjalan, mengingat bahwa 2017 Sumut sudah melaksanakan tahapan Pilkada Gubernur. Kalau ini diperlama yang ada di Sumut akan terjadi lagi kekosongan kepemimpinan selamanya.

Oleh karenany pelantikan Plt Gubsu ini harus segera dilaksanakan sesuai dengan amanat UU dan berjalan lancar. “Sehingga masyarakat Sumut pun tidak terlalu kecewa kepada Mendagri,” ujarnya.

Ditambahkannya, apalagi Gubsu nonaktif Gatot Pujonugroho sudah menjadi terpidana, sehingga walaupun ada kepentingan politik dan sebagainya, harus dikesampingkan demi pembangunan masyarakat Sumut kedepannya. (W03)