Pengunduran Diri Sintua Diduga Pemicu Kekisruhan Gereja HKBP Pabrik Tenun, Pdt. Rumondang : Saya yang Nyetir, Bukan Saya Disetir

MEDAN | SUMUT24.co

Pasca aksi demo unjuk rasa dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Forum Perduli Jemaat Gereja HKBP Pabrik Tenun Medan yang terjadi beberapa waktu lamanya hingga terjadi kekisruhan dan ketidak nyamanan dialami Pdt. Rumondang br Sitorus dan para jemaat saat menjalankan/melaksanakan ibadah, diduga dilakukan oleh oknum pengurus (Sintua) Gereja HKBP Pabrik Tenun yang telah mengundurkan diri.

Ungkapan pernyatan itu dikatakan, Pdt. Rumondang br Sitorus yang dikutip dari salah satu chanel Youtube saat memberikan penjelasan/keterangan langsung terhadap awak media saat bertemu di Rumah Dinas Gereja HKBP Pabrik Tenun beberapa waktu lalu.

Kepada wartawan, Pdt. Rumondang br Sitorus menjelaskan, kekisruhan yang terjadi didalam internal gereja HKBP Pabrik Tenun diduga ulah dari 16 orang pengurus (sintua) Gereja HKBP Pabrik Tenun yang telah mengundurkan diri dari pengurus fungsionarus gereja dengan menolak keberadaan, Pdt. Rumondang br Sitorus sebagai pimpinan gereja.

Menurut, Pdt. Rumondang, 16 orang pengurus (Sintua) gereja HKBP yang mengundurkan diri tersebut dengan mengajak jemaat bayaran dengan mengatasnamakan Forum Perduli Jemaat Gereja HKBP Pabrik Tenun dengan menciptakan konflik yang bertujuan menutup nutupi borok dari kepemimpinn kepengurusan sebelum dirinya diangkat oleh Ephourus.

“Mereka (Sintua) Gereja HKBP Pabrik Tenun yang telah mengundurkan diri menciptakan isu negatif kepada jemaat dan jemaat bayaran dengan “Rekam Jejak” saat saya menjadi pimpinan di Gereja Pardamean Jalan Pancing Medan tepatnya di Jalan Taduan yang menuding kalau saya koruptor atas dugaan penyimpangan keuangan gereja sebesar Rp125 juta,” kata Rumondang sembari menjelaskan bahwa terkait tudingan saat di Gereja Pardamean yang sudah masuk ranah hukum dan ditangani pihak kepolisian yakni pada Tahun 2015, Polda Sumut telah mengeluarkan SP3 (tidak bersalah) terhadap dirinya. Akan tetapi pelakunya adalah oknum yang menjabt sebagai Bendahara pada saat itu.

Akan tetapi sambung, Rumondang lagi, atas dasar tersebut ke 16 orang Sintua Gereja HKBP yang mengundurkan diri tersebut, dengan berbagai cara terus melakukan upaya penolakan dirinya saat SK pengangkatan pada tanggal 23 Maret 2021 dan direalisasikan pada 5 September 2021 dirinya sebagai pimpinan di Gereja HKBP Pabrik Tenun Medan. Meski tudingan yang ditujukan terhadap dirinya sudah dijelaskan dihadapan majelis/pengurus okeh pihak Distrik sendiri.

Dikarenakan rasa keingintahuan itu penolakan dirinya, Rumondang mulai menelusuri. Pada tanggal 15 September 2021 dirinya aktif di Gereja HKBP Pabrik Tenun, J. Sibuea seorang jemaat yang notabenenya Sintua telah di pensiunkan meminta uang sebesar Rp225 juta kepada dirinya prihal jual beli tanah (perluasan gereja) dimasa kepemimpinan sebelum dirinya.

Belum lagi masalah selesai atas tagihan uang Rp225 juta. Rumondang menerima surat dari seseorang bernama, Wilson Silaen dengan meminta uang sebesar Rp150 juta.

“Baru dua hari bertugas, saya sudah ditagih hutang sebesar Rp375 juta untuk perluasan gereja HKBP Pabrik Tenun yang sama sekali tidak saya ketahui dasarnya. Karena oleh pengurus yang lama tidak ada menginformasikan dan membicarakannya kepada saya. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa hutang sebesar Rp375 juta adalah sok trapi dari bentuk penolakan terhadap dirinya,” kata Rumondang yang juga menjelaskan hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Sintua yang masih ada bahwa, Rumondang memiliki niat yang baik akan menyelesaikan permaslahan tersebut dan meminta agar dipertemukan dengan dua orang penagih hutang dimaksud kepada Ketua Perluasan Gereja, J. Sinurat.

“Dari pertemuan rapat pengurus Gereja HKBP Pabrik Tenun yang dilakukan, disepakati dan disimpulkan harus disampaikan kepada jemaat didepan gereja sebelum beribadah yang didengar oleh sipenagih hutang. Dan kita (pengurus) sudah membuat pergerakan pengembalian hutang uang pimpinan sebelumnya yang masih kita proses,” ucap Rumondang.

Nah, setelah enam bulan dirinya memimpin dan proses pergerakan pengembalian hutang akan di jalankan tambah Rumondang, enam reses menyatakan mengundurkan diri sebagai fungsionaris di kepengurusan Gereja HKBP Pabrik Tenun secara tertulis diantaranya, 5 orang dari Dewan Diakonia, 3 orang dari Dewan Koinonia dan 4 orang dari Majelis Perbendaharaan gereja.

“Indikatornya/indikasinya juga penolakan terhadap saya. Tetapi mereka menebar isu negatif jika mereka saya pecat. Padahal secara tertulis hitam diatas putih ditansatangani jelas jelas ada suratnya saya terima. Dan mereka mengajukan dan mendesak agar saya segera membentuk pengurus untuk mengisi kepengurusan yang kosong. Tetapi, setelah dikonfirmasi kepihak pimpinan dan disetujui, mereka (Sintua) yang mengundurkan diri membatalkannya tanpa alasan yang jelas,” kata Rumondang.

Kemudian, atas kewenangan sebagi pimpinan gereja, Rumondang menunjuk, Surya sebagai Bendahara yang sebelumnya Sekretaris Gereja HKBP Pabrik Tenun. Tetapi, lagi lagi oleh Sintua yang telah mengundurkan diri melakukan protes bahwa, saya dianggap telah melakukan pelanggaran yakni menyalahi aturan sebagai pimpinan dengan menempatkan satu orang dengan dua jabatan. Padahal sesuai prosedur dan sesuai aturan yang ada, dua jabatan bisa dan boleh dipegang satu orang.

Lagi disebutkan Rumondang, aksi massa mengatasnamakan Forum Perduli Jemat Gereja HKBP Pabrik Tenun yang notabenenya dimotori oleh oknum Sintua yang telah mengundurkan diri, ada beberapa kali menggelar demo yang memprotes anggaran perehapan rumah dinas sebesar Rp22 juta dengan bangunan tiga lantai setengah menggunakan uang pribadi saya yang saya minta kembali.

“Yang namanya pelaksanaan pengerjaan rumah dinas bukan dengan uang pribadi kita. Tetapi, karena kondisi rumah dinas yang tidak layak huni dan anggaran kas kosong akibat mereka (Sintua) yang mengundurkan diri belum lagi selesai tanggungjawabnya sebagai pelayan dan pekerja sudah mengambil “Sipalas Rohanya”. Sekarang ini, siapa yang koruptor semangat duit dan siapa pelayan itu sebenarnya. Kita menempati rumah ingin bersih, nyaman dan sehat maka saya duluankan menggunakan uang saya. Atas dasar kesepakatan bersama, pengurus bersedia mengembalikan uang saya Rp22 juta yang terkumpul dari persembahan jemaat,” ungkap Rumondang.

Tidak hanya itu saja aksi penolakan terhadap saya dilkukan oknum Sintua yang mengundurkan diri dengan membuat rasa tidak nyaman saat jemaat aktif beribadah yakni bersuara dan bercerita saat pendeta berkhotbah, tidak mengikuti atura aturan gereja saat beribadah. Bahkan mereka (Sintua) yang mengundurkan diri bersama jemaat bayaran sengaja membuat kegaduhan usai pulang beribadah dengan mereka sesam mereka, itu terlihat dari rekaman CCTV yang ada digereja.

Yang lebih ironisnya lagi terang Rumondang, mereka yang menolak kepemimpinannya juga telah menciptakan beban mental terhadap keluarga dan anak anaknya saat massa mengatasnamakam Forum Perduli Jemaat Gereja menggelar aksi demo dengan mengusir dan hendak membakar rumah saat anaknya berada didalam kamar. Bahkan ada juga teriakan hendak menghabisi dirinya.

“Sebagai pendeta yang diberikan mandat dan amanah, saya tidak akan mundur atas perbuatan dan tujuan baik saya melaksanakan pelayanan ibadah. Hargai dari apa yang baik saya lakukan bersama pengurus dan jemat. Saya (pendeta) tidak bisa disetir. Tetapi saya (pendeta) yang menyetir meski nyawa saya hendak dihabisi,” ungkap Rumondang.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) DPP LSM PAKAR Indonesia, Atan Gantar Gultom kepada wartawan, Rabu (7/7/2022) terkait konflik hingga aksi demo beberapa waktu lalu di Gereja HKBP Pabrik Tenun dilakukan massa mengatasnamakan Forum Perduli Jemaat Gereja HKBP Pabrik Tenun yang dikordinir, St. S Doloksaribu dan St. H. Siahaan diwarnai penganiayaan secara bersama sama terhadap seorang aktivis LSM PAKAR yakni, Erlita Ida br Pandiangan pihak kepolisian segera memproses sesuai prosedur hukum.

“DPP LSM PAKAR akan melanjutkan kembali proses laporan korban penganiayaan ke Polda Sumut dan menggelar aksi damai apabila laporan korban (pelapor) Errlita Ida br Pandiangan sesuai No : STTLP / B / 1381 / IV / 2022 / SPKT Polrestabes Medan / Polda Sumut tanggal 26 Maret 2022, tidak segera diproses yang sudah berjalan 3 (tiga) bulan belum ada titik terang untuk menindak pelaku dan kordinator aksi yakni, St. S Doloksaribu dan St. H. Siahaan yang bertanggungjawab penuh yang sudah salah karena tidak sesuai prosedur ijin aksi kepihak kepolisian dalam hal ini Cq Intelkam Polrestabes Medan. Apalagi aksi damai tersebut berujung pada tindakan anarkis (penganiyaan) yang tidak berajaskan kemanusiaan umat beragama, maka DPP LSM PAKAR akan menggelar aksi damai ke Polda Sumut, meminta Kapolda Sumut, Irjen Pol. RZ. Panca Putra segera mengambil sikap sebagai pimpinan Polri di Sumatera Utara,” tegas diterangkan Atan Gantar Gultom.(W02)