Jumat, 20 November 2026

Hari Bhakti ke-2 Kemenimipas, Saipullah Dorong Sinergi Penegakan Hukum dan Pembinaan Warga Binaan

Administrator - Jumat, 20 November 2026 14:16 WIB
Hari Bhakti ke-2 Kemenimipas, Saipullah Dorong Sinergi Penegakan Hukum dan Pembinaan Warga Binaan
Baca Juga:

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi digital.

Menurutnya, perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis menuntut seluruh instansi pemerintah untuk terus beradaptasi dan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, serta berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Saipullah saat menghadiri Tasyakuran Hari Bhakti ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina" tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan sekaligus meningkatkan sinergi antara jajaran imigrasi, pemasyarakatan, dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Saipullah menilai perkembangan teknologi informasi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik.

Kemudahan memperoleh informasi dan mengakses berbagai layanan secara digital membuat masyarakat semakin mengharapkan pelayanan yang efisien, transparan, dan responsif.

Karena itu, ia menegaskan bahwa instansi pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan. Reformasi pelayanan harus terus berjalan dengan mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat harus menjadi dorongan bagi seluruh instansi untuk terus berbenah. Pelayanan publik harus semakin baik, tanpa mengabaikan aturan yang berlaku," menjadi pesan yang ditekankan dalam arahannya.

Saipullah juga menegaskan pentingnya hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan aparat penegak hukum dan jajaran pemasyarakatan.

Menurutnya, kejaksaan, kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Panyabungan, serta instansi terkait merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

Pemkab Madina, lanjutnya, siap mendukung berbagai program yang dijalankan jajaran penegak hukum dan pemasyarakatan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama dalam kegiatan sosialisasi peraturan, bimbingan teknis (bimtek), diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), hingga seminar.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pemahaman terhadap regulasi, khususnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan, terus diperbarui dan dapat diterapkan secara tepat.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Panyabungan, Bahtiar Sitepu, dalam kesempatan tersebut memaparkan 15 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Program akselerasi tersebut mencakup sejumlah agenda strategis, mulai dari digitalisasi pelayanan keimigrasian, penguatan pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), hingga pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan yang melibatkan jaringan di dalam Lapas maupun Rutan.

Selain aspek pengamanan, program tersebut juga menyentuh pembenahan sistem pemasyarakatan, terutama penanganan kelebihan kapasitas atau overcapacity penghuni Lapas dan Rutan.

Di bidang pemberdayaan, Kemenimipas turut mendorong kemandirian pangan, dukungan terhadap penyediaan dapur sehat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perluasan pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hasil karya warga binaan.

Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi bagian penting dari program akselerasi tersebut.

Bahtiar menjelaskan, perubahan regulasi hukum nasional turut membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Dengan berlakunya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) semakin penting.

Peran tersebut antara lain mencakup pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaan keadilan restoratif atau restorative justice, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

Menurut Bahtiar, penguatan peran Bapas membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah daerah, agar penerapan kebijakan pemasyarakatan dapat berjalan optimal.

Ia berharap sinergi antara Bapas dan Pemkab Mandailing Natal dapat terus ditingkatkan, terutama dalam penerapan pidana pengawasan dan kerja sosial terhadap perkara-perkara ringan sesuai ketentuan hukum.

Langkah tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban kapasitas penghuni Lapas, sekaligus mendorong pendekatan pemidanaan yang lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan sosial.

Saat ini, pelayanan pembimbingan kemasyarakatan di wilayah Mandailing Natal dilaksanakan melalui pos perwakilan Bapas Sibolga yang berada di Lapas Panyabungan.

Melalui momentum Hari Bhakti ke-2 Kemenimipas Tahun 2026, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran imigrasi serta pemasyarakatan semakin kuat.

Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Ismail Nasution
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
DPRD Padangsidimpuan Kawal RAPBD 2027, Fokus pada Keberlanjutan Pembangunan Daerah, Berlanjut ke Banggar
DUA TAHUN IMIPAS: MELAYANI, MENJAGA, DAN MEMBINA
Kemenimipas Bahas Dampak Transformasi bagi Layanan Publik
KERJA NYATA KEMENIMIPAS: MENJAGA PINTU NEGARA, MEMBUKA JALAN HARAPAN
Temuan Ombudsman, Aktivis 98 Desak Presiden Prabowo Serius Tertibkan Kementerian Imipas
Membangun Rumah Kedua: Menata Ulang Ekosistem Pemasyarakatan Kita
komentar
beritaTerbaru