Kejagung Periksa Dua Saksi dari Bea Cukai dan Kemenkeu Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Kejagung Periksa Dua Saksi dari Bea Cukai dan Kemenkeu Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
News
Baca Juga:
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pekerja perlu memahami isi perjanjian kerja, termasuk tugas, hak, dan tanggung jawab yang disepakati bersama pemberi kerja.
"Pekerja perlu memahami isi kontrak, tugas, serta hak dan tanggung jawabnya. Pada saat yang sama, peraturan di tempat kerja juga wajib dipatuhi," ujar Indah Anggoro Putri dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (13/9/2026).
Menurut Indah, pemahaman terhadap perjanjian kerja membantu pekerja mengetahui ketentuan yang berlaku selama menjalankan pekerjaan. Hal tersebut juga penting agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban berjalan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah hal yang perlu dipahami pekerja antara lain ketentuan upah, waktu kerja dan waktu istirahat, serta cuti tahunan bagi pekerja yang telah memenuhi syarat. Ketentuan tersebut perlu diperhatikan sebelum pekerja menyepakati dan menandatangani perjanjian kerja.
Selain itu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi bagian penting dalam hubungan kerja. Perusahaan berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.
Pelindungan pekerja juga mencakup kepesertaan dalam program jaminan sosial, antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indah menegaskan, pemahaman terhadap hak perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan kewajiban. Pekerja memiliki hak yang perlu dipenuhi, sekaligus kewajiban untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
"Jadi, hak dan kewajiban bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipahami dan dijalankan secara seimbang," tutur Indah.
Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Dengan demikian, pekerja dapat menjalankan tugas sesuai kesepakatan sekaligus memahami hak yang melekat dalam hubungan kerja.red
Kejagung Periksa Dua Saksi dari Bea Cukai dan Kemenkeu Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
News
Kejagung Periksa Dua Saksi PT CCM Terkait Dugaan Korupsi Tambang Batubara di Nunukan
News
Palembang Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H.,
News
Aktivis 98 Sahat Simatupang Dasco dan Habib Rizieq Layak Diperhitungkan Gantikan Gibran
News
Ketua Sumut Andar Amin Harahap Tekankan Konsolidasi hingga Akar Rumput dalam Musda XI Golkar Tapsel 2026
News
SUMUT24.CO TAPANULI SELATAN H. Rahmat Nasution, S.Sos., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Se
Politik
Tim Dance BRI BO Sibuhuan Wakili Di Tingkat RO Medan Diajang Sportacular Nasional
News
Polda Sumut Sampaikan Permohonan Maaf, Propam Periksa Personel Terkait Makan Bersama Tahanan
News
Tekan Angka Kecelakaan, Polda Sumut Kedepankan Edukasi dan Penindakan dalam Operasi Zebra Toba 2026
News
Bupati Palas Putra Mahkota Dukung Operasi Zebra Toba 2026, Tujuh Pelanggaran Lalu Lintas Jadi Sasaran Utama
News