LPA Deli Serdang Layangkan Surat Resmi Desak Klarifikasi Penghentian MBG Balita di Deli Serdang

Baca Juga:

• LPA Deli Serdang Apresiasi Keberhasilan Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Narkoba
• Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bekali Ratusan Siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Menjadi "Pahlawan Digital" dalam MPLS
• SiLPA Tahun Anggaran 2025 Bukan Kerugian Negara dan Tetap Tercatat Secara Akuntabel

DELI SERDANG : Penghentian pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada seorang balita berusia empat tahun di Dusun II, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, kini mendapat perhatian serius dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deli Serdang. Kamis (10/9/2026).

LPA Deli Serdang secara resmi melayangkan surat permohonan klarifikasi, verifikasi ulang, hingga pemulihan layanan MBG kepada pihak pengelola. Langkah tersebut menjadi bentuk pendampingan setelah orang tua balita mempersoalkan penghentian layanan yang sebelumnya telah diterima anak tersebut.

Surat bernomor 050/LPA-DS/IX/2026 tertanggal 10 September 2026 itu ditujukan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Durian, Yayasan Berkah Rezeki Bersama.

Surat yang ditandatangani Ketua LPA Deli Serdang Junaidi Malik, S.H. bersama Sekretaris Jendrial Siregar, S.H., juga ditembuskan kepada Camat Pantai Labu, Kepala UPT Puskesmas Pantai Labu, Kepala Desa Denai Lama, serta Koordinator PLKB Kecamatan Pantai Labu.

LPA Deli Serdang menyebut langkah pendampingan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari orang tua balita.

Dalam surat itu dijelaskan, secara faktual anak tersebut telah menetap di Dusun II Desa Denai Lama sejak dalam kandungan. Anak juga disebut aktif mengikuti pelayanan Posyandu di desa tersebut secara berkelanjutan.

Balita itu sebelumnya menerima manfaat MBG sejak 18 Mei 2026. Namun, pemberian MBG disebut berhenti sejak 17 Juni 2026.

Persoalan kemudian muncul ketika orang tua baru memperoleh informasi mengenai penghentian tersebut pada 22 Juni 2026, melalui pesan Facebook Messenger dari akun milik istri Kepala Dusun II.

Dalam pesan tersebut disebutkan adanya pendataan baru. Warga yang tidak berdomisili atau tidak memiliki KK Desa Denai Lama disebut tidak lagi mendapatkan MBG.

Di sinilah LPA mempertanyakan aspek transparansi dan mekanisme pengambilan keputusan. Sebab, menurut LPA, hingga surat permohonan klarifikasi dilayangkan, orang tua balita belum memperoleh keputusan tertulis maupun penjelasan resmi dari pihak SPPG mengenai alasan penghentian layanan, dasar aturan yang digunakan, serta hasil verifikasi data penerima manfaat.

Jika benar penghentian hanya didasarkan pada perbedaan dokumen administrasi, pertanyaan besarnya adalah bagaimana mekanisme verifikasi terhadap anak yang secara faktual tinggal, tumbuh, dan memperoleh pelayanan kesehatan di desa tersebut.

LPA Deli Serdang menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan pentingnya tertib administrasi maupun ketepatan sasaran program. Namun, administrasi semestinya tidak berhenti sebagai tembok birokrasi ketika berhadapan dengan kebutuhan gizi anak.

Dalam suratnya, LPA mengacu pada sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan program gizi nasional.

Di antaranya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perpres Nomor 83 Tahun 2024, Peraturan BGN Nomor 115 Tahun 2025, serta Juknis BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.

Berangkat dari dasar tersebut, LPA meminta adanya pemeriksaan ulang agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat.

LPA Deli Serdang menyampaikan delapan permohonan kepada pihak pengelola SPPG.

Pertama, meminta penjelasan tertulis mengenai alasan penghentian MBG, dasar aturan, serta dokumen verifikasi yang digunakan.

Kedua, meminta kejelasan kapasitas dan legitimasi pihak yang menyampaikan pemberitahuan mengenai penghentian layanan melalui media sosial.

Ketiga, mendorong verifikasi dan validasi ulang lintas instansi dengan melibatkan orang tua, SPPG, pemerintah desa, kader Posyandu, bidan desa, PLKB, serta UPT Puskesmas.

Keempat, memastikan apakah anak tersebut terdaftar pada SPPG lain, sehingga tidak terjadi persoalan penerimaan manfaat ganda.

Kelima, meminta agar domisili faktual dan riwayat pelayanan Posyandu turut dipertimbangkan dalam proses verifikasi tanpa mengabaikan keabsahan NIK dan KK.

Keenam, meminta transparansi data, termasuk daftar penerima sebelum dan sesudah pendataan baru serta bukti perubahan data dalam SIPGN.

Ketujuh, LPA mengusulkan pemulihan sementara layanan MBG kepada anak selama proses koreksi dan verifikasi data berlangsung.

Kedelapan, LPA meminta forum klarifikasi tatap muka serta jawaban tertulis paling lambat tiga hari kerja sejak surat diterima.

LPA Deli Serdang menyatakan tetap mendukung tertib administrasi dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program MBG.

Namun, persoalan administrasi, menurut LPA, perlu diselesaikan melalui mekanisme verifikasi yang transparan dan tidak boleh serta-merta menghilangkan akses anak terhadap layanan gizi.

Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai fleksibilitas pelaksanaan program MBG di lapangan.

Ketika seorang anak telah tinggal di suatu desa, mengikuti pelayanan Posyandu, dan sebelumnya telah menerima MBG, apakah perubahan atau perbedaan administrasi kependudukan secara otomatis cukup menjadi alasan untuk menghentikan manfaat tersebut.

Pertanyaan itulah yang kini menunggu jawaban resmi dari pihak SPPG, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, maupun instansi terkait.

LPA Deli Serdang menegaskan, apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian di tingkat lokal, pihaknya akan meneruskan permohonan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait lainnya.

Langkah LPA ini diharapkan menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan program MBG tidak hanya tepat secara administrasi, tetapi juga benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Sebab, jangan sampai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung pencegahan stunting justru terhenti karena persoalan administrasi yang belum diverifikasi secara menyeluruh.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

LPA Deli Serdang Apresiasi Keberhasilan Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Narkoba

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bekali Ratusan Siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Menjadi "Pahlawan Digital" dalam MPLS

SiLPA Tahun Anggaran 2025 Bukan Kerugian Negara dan Tetap Tercatat Secara Akuntabel

LPA Labura Apresiasi Polres Labuhanbatu, Pemberantasan Narkoba Dinilai Selamatkan Masa Depan Anak-anak

Polsek Beringin Bongkar Kasus Penculikan Anak, LPA: Negara Tak Boleh Kalah dari Pelaku Kejahatan

Gerak Cepat Polsek Beringin Diapresiasi LPA Deli Serdang, Bukti Nyata Negara Hadir Lindungi Anak