Diduga Telantarkan Anak Istri, Ketua Bawaslu Labuhanbatu Dipolisikan

sumut24.co -Labuhanbatu, Ketua Bawaslu Labuhanbatu berinisial W, resmi dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penelantaran rumah tangga. Laporan tersebut dilayangkan oleh istrinya sendiri, seorang wanita berinisial ALU (47), warga N-8, Kecamatan Bilah Hulu.

Baca Juga:

• Pengadaan Ribuan Kaos Jambore Posyandu Asahan Diduga Bermasalah, Disebut-sebut Terkait Orang Dalam Pejabat
• Ketua Pembina Posyandu Sumut Melaksanakan Raker Bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Se Kabupaten /Kota
• PLN Peduli Bekali Guru Dan Siswa SMK Di Medan Keterampilan Konversi Motor Listrik

Laporan resmi ini tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/294/II/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 21 Februari 2026.

Kuasa hukum pelapor, Muhammad Putrasyah T, SH, mengungkapkan bahwa keretakan rumah tangga ini bermula pada Juni 2024. Terlapor (W) diduga meninggalkan rumah tanpa pamit dengan alasan pergi ke rumah seorang wanita lain berinisial I.

"Setelah tiga minggu tidak pulang, terlapor sempat kembali dengan alasan melihat anak, namun tak lama kemudian pergi lagi," ujar Putrasyah saat dihubungi pada Sabtu (9/5).

Ketegangan memuncak pada 17 Agustus 2024, di mana terlapor pulang bukan untuk berdamai, melainkan meminta izin untuk menikah kembali. Pelapor mengaku dipaksa menyetujui rencana tersebut dengan syarat terlapor wajib memberikan nafkah sebesar Rp10.000.000 per bulan untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan hidup.

Ironisnya, sejak kesepakatan tersebut dibuat hingga laporan polisi dilayangkan, W diduga tidak pernah memberikan nafkah sepeser pun kepada anak dan istrinya. Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terkait penelantaran.

"Seharusnya sebagai pejabat publik memberikan contoh yang baik di masyarakat," tegas Putrasyah.

Selain jalur pidana, kuasa hukum pelapor juga menyatakan telah menyurati Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI agar diambil tindakan tegas terhadap terlapor.

Upaya mediasi melalui Restorative Justice (RJ) di Polres Labuhanbatu pada 17 April 2026 juga dilaporkan menemui jalan buntu. "Mediasi gagal karena ada poin yang tidak bisa dipenuhi oleh terlapor, sehingga perkara tetap berlanjut," tandas Putrasyah.

Hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, konfirmasi wartawan kepada oknum Ketua Bawaslu Labuhanbatu berinisial W belum berhasil, panggilan dan pesan WhatsApp ke ponsel pribadi belum dijawab meski terlihat sudah dibaca. (Jk)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pengadaan Ribuan Kaos Jambore Posyandu Asahan Diduga Bermasalah, Disebut-sebut Terkait Orang Dalam Pejabat

Ketua Pembina Posyandu Sumut Melaksanakan Raker Bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Se Kabupaten /Kota

PLN Peduli Bekali Guru Dan Siswa SMK Di Medan Keterampilan Konversi Motor Listrik

Pulihkan Keandalan Listrik Pascabencana, PLN Energize Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe

Lambatnya Penanganan di RSUD HAMS Kisaran, Pasien Anak Meninggal : Lembaga Bantuan Hukum Soroti Pelanggaran UU Kesehatan

Dari Kekhawatiran Hingga Solusi, Komisaris PLN Berdialog Dengan Pengguna Mobil Listrik Di Medan