Jelang Ramadhan 2026, Sekda Bersama OPD Tanjungbalai Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Kemendagri

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (12/1/2026).

Baca Juga:

• Rakorpem Awal 2026, Wali Kota Tanjungbalai Tekankan Inovasi Tingkatkan PAD
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Pimpin Rakor Pemulihan Pasca Bencana Di Sumatera Utara
• Pemkab Asahan Mengikuti Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumut

Rakor secara hybrid tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung bersama jajaran OPD terkait dan berlangsung diruangan Command Center Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif sejak dini dalam menghadapi potensi lonjakan harga pangan menjelang Ramadan 2026.

"Kalau baru bekerja di bulan Ramadan, kita tidak akan bisa menanggulanginya," ujar Tomsi.

Ia menegaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di setiap daerah harus segera menggelar rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, serta menyiapkan langkah konkret pengendalian harga.

Sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian, antara lain bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Tomsi meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha, guna menjaga pasokan dan distribusi.

Pada kesempatan tersebut, Tomsi juga menyampaikan inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen dan masih berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.

Ia menilai angka inflasi tersebut masih ideal untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat merugikan produsen, sementara inflasi tinggi akan memberatkan masyarakat.

Tomsi mengungkapkan, inflasi bulanan Desember 2025 naik sebesar 0,64 persen akibat bencana alam di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Meski demikian, inflasi nasional masih dinilai terkendali.

Kemendagri juga meminta setiap daerah menyusun rapor inflasi tahun 2025 sebagai bahan evaluasi bersama untuk memetakan daerah dengan inflasi tinggi beserta komoditas penyebabnya.

Rakor ini turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait serta diikuti seluruh pemerintah daerah secara virtual. (eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rakorpem Awal 2026, Wali Kota Tanjungbalai Tekankan Inovasi Tingkatkan PAD

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Pimpin Rakor Pemulihan Pasca Bencana Di Sumatera Utara

Pemkab Asahan Mengikuti Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumut

Sekda menghadiri acara Syukuran Dedikasi Altar Gereja Paroki St Fransiskus Asisi

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap Tekankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di 42 OPD

Menjelang Musda Golkar Sumut, Dukungan ke Anak Buyung Kian Melemah