KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Baca Juga:
Desakan pembongkaran tersebut datang dari Aliansi Masyarakat Cinta Tanah Air (AMCTA) agar Pemkab Deli Serdang dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan dengan tegas untuk berani membongkar tembok beton penutup akses dua jalan yang selama ini menjadi perlintasan warga sebagai penghubung dari Jln Rumah Sakit Haji Medan ke Jln Treves Area.
"Camat Percut Sei Tuan harus segera bongkar tembok penutup akses jalan warga dilakukan oleh pengembang yang berada di Desa Medan Estate, tepatnya Jln. Treves Area dan Jln Front Tembung di Komplek Veteran Dusun VIII yang menghubungkan jalan masyarakat menuju tiga desa diantaranya, Desa Medan Estate, Desa Sampali dan Desa Lau Dengan bila melintas dari Jln Rumah Sakit Haji ke Jln Kandang Lembu atau Jalan Metrologi 4," ungkap dikatakan, Rafli Siregar Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Tanah Air (AMCTA), Minggu (4/1/2026) malam kepada wartawan.
Masih Rafli Siregar, secara tegas dikatakannya bahwa, penutupan akses jalan tersebut dengan tembok beton bahwa tidak ada hak pengembang menutup jalan-jalan tersebut, karena jalan tersebut selama ini sudah menjadi jalan umum sehingga tidak sedikit anggaran dana/uang negara dihabiskan untuk perawatan pengaspalan jalan jalan itu.
"Oleh karena itu, kami meminta camat sebagai mewakili pemerintah Kabupaten Deliseradang agar tidak berpihak terhadap pengembang, yang diduga merampok hak-hak masyarakat yang menikmati pasilitas jalan umum," ujar, Rafli Siregar.
Selain itu kata sambung Rafli, anggaran dana desa juga miliaran dihabiskan di kawasan Komplek Veteran dengan pembangunan paving block di lorong lorong perumahan tepatnya di Komplek Veteran itu.
"Banyak lorong Gang Komplek Veteran itu mengunakan matrial paving blok dan rabat beton dari lorong I hingga lorong VI, tidak ada dasarnya mereka memasukan jalan yang merupakan pasilitas umum yang dikuasai negara bisa menjadi sita eksekusi," terang Rafli.
Jelas mereka masi membeli kepada masyarakat yang menguasai tanah berdasar kan persil ukuran dengan dalih ganti rugi dan tidak boleh menguasai fasilitas jalan umum yang selama ini menjadi jalan alternatif masyarakat ke tiga desa yakni Desa Medan Estate, Desa Sampali dan Laut Dendang.
"Apabila bila dalam waktu 7x 24 jam tembok yang menutup jalan jalan tersebut tidak dibongkar maka kami akan melakukan aksi demo dikantor Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumut. Kami menduga pejabat Pemkap Deli Serdang ada ikut bermain dalam perampokan aset jalan dilakukan pengembang. Kami juga mendesak aparat penegak hukum Polda Sumatera Utara hurus mengusut soal penutupan Jalan Treves Area yang menjadi aset Pemkab Deli Serdang dan jalan lorong gang seperti Jalan Pront Tembung di Komplek Veteran itu yang merupajan aset pemerintah," pinta Rafli dengan tegas.
Sementara itu Camat Percut Sei Tuan A Fitrian Syukri saat dikonfirmasi soal Jalan Treves Area yang telah ditutup tembok tersebut seperti tidak mengetahui. "Yang gembok dan nembok siapa bang," cetus camat melalui pesan Whats App(WA)nya kepada wartawan.(W02)
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Dr. Ramces Pandiangan Bersuara Keras, Dugaan Pengerusakan oleh Satpol PP Deli Serdang Kini Dilaporkan ke Polisi
News
FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR
News
D&rsquoLegends Sumut Serahkan Sertifikat Touring Medan&ndashBanda Aceh, Kurniawan Tekankan Semangat Persaudaraan
News
sumut24.co SimalungunWakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP
Umum
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Terjerat
News
sumut24.co MedanPemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas y
kota
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (M
News
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembanguna
Hukum
Publik Berhak Tahu! Proyek Infrastruktur Padangsidimpuan Gagal Tender, Transparansi Anggaran 2026 Dipertanyakan
News