Kasus OTT 4 Aktivis Kian Panas, Massa Ungkap Fakta Kebenaran, Sekda Padangsidimpuan : ASN Harus Menjadi Contoh

sumut24.co -Padangsidimpuan, Suasana di depan Kantor Walikota Padangsidimpuan pada Jumat (10/10/2025) berubah tegang. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Lintas Organisasi turun ke jalan, menyuarakan protes atas penangkapan empat aktivis muda oleh Polres Padangsidimpuan.

Baca Juga:

• Wanita Korban Penganiayaan Petrus Minta Penyidik Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan Profesional
• Kementan dan Bapanas Salurkan Bantuan Banjir ke Sergai, Bupati Darma Wijaya Antar Langsung ke Warga
• Skandal Kasus Telkom Siantar: Penasihat Hukum Bongkar ‘Audit Abal-abal’ Ahli, Gedung Tahan Gempa Tapi Kerugian Beton Di-Nol-kan!

Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan keadilan dan transparansi hukum. Suara orasi menggema, memadati ruas jalan utama di sekitar Kantor Walikota. Mereka menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak terbuka dan tidak tebang pilih.

"Kami datang bukan untuk membuat kekacauan, tapi menuntut keadilan dan keterbukaan hukum," teriak salah satu orator melalui pengeras suara.

Dalam orasinya, Alfin Praja Tanjung, perwakilan massa aksi, menilai bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan aparat hukum mulai luntur.

"Kami sudah kehilangan kepercayaan pada Walikota, Wakil Walikota, dan Kapolres Padangsidimpuan. Kalau benar ada OTT, kenapa hanya satu pihak yang diperiksa?" tegasnya lantang.

Menurut Alfin, hukum seharusnya berdiri di atas kebenaran, bukan kepentingan politik. Ia juga meminta agar proses hukum terhadap empat aktivis dilakukan secara terbuka, agar publik tidak menilai ada permainan di balik kasus tersebut.

Sekitar pukul 11.30 WIB, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna didampingi Sekda Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution dan Kasatpol PP mendatangi lokasi aksi untuk menemui massa.

Kehadiran mereka disambut sorakan dan tepuk tangan. Namun, ketidakhadiran Walikota dan Wakil Walikota menjadi bahan sindiran para peserta aksi.

Dalam dialog terbuka, M. Hadi Susandra Lubis, salah satu perwakilan massa, menyoroti sikap aparat yang dianggap tidak adil.

"Apakah ini kasus suap atau pemerasan? Dan apakah pantas seorang pejabat publik terlihat bersenang-senang di tempat hiburan malam, sementara rakyatnya kesusahan?" tanyanya keras.

Hadi menegaskan, para aktivis yang ditangkap bukan pelaku kejahatan, melainkan warga yang menyuarakan kebenaran dan kepedulian terhadap publik.

Menanggapi hal itu, Kapolres AKBP Wira Prayatna menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur dan berdasarkan bukti yang sah.

"Kami bekerja sesuai aturan dan bukti yang ada. Kami harap semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku," jelasnya tenang.

Aksi semakin memanas ketika salah satu orator, Rahmat Taufik, menyinggung soal video yang diduga memperlihatkan Wakil Walikota Padangsidimpuan bersama dengan beberapa ASN berada di tempat hiburan malam.

"Video apa rupanya itu, Bapak Wakil Walikota?" seru Rahmat, disambut riuh para peserta aksi.

Menanggapi hal itu, Sekda Rahmat Marzuki Nasution memilih bersikap hati-hati namun tegas.

"Seorang pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya memberi contoh yang baik. Soal video tersebut, biarlah penegak hukum yang memproses dan menilai kebenarannya," ujarnya diplomatis.

Menjelang sore, situasi mulai mereda. Sebelum massa membubarkan diri, Kapolres kembali memberikan penegasan penting.

"Polres Padangsidimpuan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Jika ada pihak yang ingin klarifikasi, silakan ajukan secara resmi dan tertulis. Semua akan kami tindaklanjuti sesuai aturan," ucapnya.

Pernyataan itu disambut tepuk tangan sebagian peserta aksi, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk itikad baik aparat untuk membuka ruang dialog.

Sekitar pukul 16.00 WIB, massa mulai membubarkan diri dengan tertib. Beberapa perwakilan masih terlihat berdiskusi dengan pihak keamanan untuk menindaklanjuti tuntutan mereka secara administratif.

Meski suasana sempat tegang, aksi tersebut berakhir damai. Masyarakat berharap kejadian ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan aparat hukum untuk memperkuat kepercayaan publik.

Harapan mereka satu: agar penegakan hukum di Padangsidimpuan benar-benar bersih, transparan, dan bebas dari intervensi politik.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wanita Korban Penganiayaan Petrus Minta Penyidik Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan Profesional

Kementan dan Bapanas Salurkan Bantuan Banjir ke Sergai, Bupati Darma Wijaya Antar Langsung ke Warga

Skandal Kasus Telkom Siantar: Penasihat Hukum Bongkar ‘Audit Abal-abal’ Ahli, Gedung Tahan Gempa Tapi Kerugian Beton Di-Nol-kan!

KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M

Kasus Suap Topan Ginting: Efendi Pohan Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Hakim Perintahkan Sprindik Khusus

JLT Ditetapkan Tersangka Dalam Kasus Dugaan Kekerasan Secara Bersama-Sama Dan Merusak Tanaman Sawit Milik AS