Fraksi Golkar DPRD Toba Tuntut Pemkab Segera Penuhi Kewajiban

sumut24.co -BALIGE, Sejumlah pekerjaan bersumber dana APBD T.A 2024 yang telah selesai dikerjakan dan telah di audit oleh BPK hingga saat ini belum dibayarkan.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Serahkan Bantuan Beras dan Sembako Kepada 1000 Kaum Dhuafa, Seiring HUT Ke 80 Serta Bulan Ramadhan
• Salut! Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkab Madina Tetap Sisihkan Rp1,2 Miliar untuk 4.850 Anak Yatim
• Pemkab Mandailing Natal Jaga Stabilitas Harga dan Stok Bahan Pokok Menjelang Lebaran

Hal ini disampaikan pada pandangan umum fraksi Golkar pada rapat paripurna DPRD kabupaten Toba dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di gedung DPRD Toba, Rabu (03/09/2025).

"Kami minta pada saudara bupati, wakil bupati agar segera membayarkan dana yang belum terealisasi kepada rekanan, sementara pekerjaan fisik sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak pada tahun 2024 secara khusus yang anggarannya dari dana BKP", sebut Santo Pane selaku juru bicara Fraksi Golkar.

Selain itu, kegiatan yang bersumber dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang belum terbayarkan agar menjadi perhatian dan diselesaikan pada tahun ini.

"Jadi dari informasi dan aspirasi masyarakat adat 2 kelompok yang belum terbayarkan, pertama pekerjaan yang bersumber dana dari APBD kabupaten Toba 2024 itu ada beberapa pekerjaan yang belum terbayarkan tapi pekerjaan sudah selesai dan sudah di audit oleh BPK.

Kedua ada dana BKP yaitu kucuran dari provinsi yang dihitung ke kabupaten Toba. Untuk itu lah pendapat kami dari Fraksi Golkar agar dana yang sudah ada di P di bahas lah itu untuk membayar pekerjaan yang menggunakan dana dari APBD 2024 untuk dibayarkan dan selesai tahun ini", sebut Ramli Simanjuntak.

Pandangan umum ini juga didasari kehadiran puluhan rekanan yang meminta legislatif untuk turut memperhatikan nasib mereka.

"Yang menjadi permasalahan itu BKP, agar di bahas oleh eksekutif. PU dan eksekutif harus menyusul itu supaya cepat dibayarkan karena pekerjaan sudah selesai.

Untuk anggaran dari APBD sekitar 9-12 miliar namun untuk BKP itu saya kurang tahu persis tapi kemaren rekanan datang menyampaikan aspirasi walau tidak menyebutkan jumlah, hanya meminta agar mereka dibantu", pungkas Ramli selaku ketua Fraksi Golkar dijumpai di ruang kerjanya, secara terpisah. (Des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Asahan Serahkan Bantuan Beras dan Sembako Kepada 1000 Kaum Dhuafa, Seiring HUT Ke 80 Serta Bulan Ramadhan

Salut! Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkab Madina Tetap Sisihkan Rp1,2 Miliar untuk 4.850 Anak Yatim

Pemkab Mandailing Natal Jaga Stabilitas Harga dan Stok Bahan Pokok Menjelang Lebaran

Pemkab Mandailing Natal Jaga Stabilitas Harga dan Stok Bahan Pokok Menjelang Lebaran

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

Resmi! Pemkab Padang Lawas Gandeng Tirtanadi Kelola Air Minum, Bupati Putra Mahkota Alam Teken Kerja Sama