Fraksi Golkar DPRD Toba Tuntut Pemkab Segera Penuhi Kewajiban

sumut24.co -BALIGE, Sejumlah pekerjaan bersumber dana APBD T.A 2024 yang telah selesai dikerjakan dan telah di audit oleh BPK hingga saat ini belum dibayarkan.

Baca Juga:

• Tidak Ada Masalah, Andar Amin Terpilih Secara Konstitusional
• Terdakwa Kasus Oplosan Minyakita Hanya Dituntut 2 Tahun Penjara
• “Orang Sumut untuk Sumut: Golkar Harus Kembali Berakar dan Berdaulat di Daerah”

Hal ini disampaikan pada pandangan umum fraksi Golkar pada rapat paripurna DPRD kabupaten Toba dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di gedung DPRD Toba, Rabu (03/09/2025).

"Kami minta pada saudara bupati, wakil bupati agar segera membayarkan dana yang belum terealisasi kepada rekanan, sementara pekerjaan fisik sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak pada tahun 2024 secara khusus yang anggarannya dari dana BKP", sebut Santo Pane selaku juru bicara Fraksi Golkar.

Selain itu, kegiatan yang bersumber dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang belum terbayarkan agar menjadi perhatian dan diselesaikan pada tahun ini.

"Jadi dari informasi dan aspirasi masyarakat adat 2 kelompok yang belum terbayarkan, pertama pekerjaan yang bersumber dana dari APBD kabupaten Toba 2024 itu ada beberapa pekerjaan yang belum terbayarkan tapi pekerjaan sudah selesai dan sudah di audit oleh BPK.

Kedua ada dana BKP yaitu kucuran dari provinsi yang dihitung ke kabupaten Toba. Untuk itu lah pendapat kami dari Fraksi Golkar agar dana yang sudah ada di P di bahas lah itu untuk membayar pekerjaan yang menggunakan dana dari APBD 2024 untuk dibayarkan dan selesai tahun ini", sebut Ramli Simanjuntak.

Pandangan umum ini juga didasari kehadiran puluhan rekanan yang meminta legislatif untuk turut memperhatikan nasib mereka.

"Yang menjadi permasalahan itu BKP, agar di bahas oleh eksekutif. PU dan eksekutif harus menyusul itu supaya cepat dibayarkan karena pekerjaan sudah selesai.

Untuk anggaran dari APBD sekitar 9-12 miliar namun untuk BKP itu saya kurang tahu persis tapi kemaren rekanan datang menyampaikan aspirasi walau tidak menyebutkan jumlah, hanya meminta agar mereka dibantu", pungkas Ramli selaku ketua Fraksi Golkar dijumpai di ruang kerjanya, secara terpisah. (Des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tidak Ada Masalah, Andar Amin Terpilih Secara Konstitusional

Terdakwa Kasus Oplosan Minyakita Hanya Dituntut 2 Tahun Penjara

“Orang Sumut untuk Sumut: Golkar Harus Kembali Berakar dan Berdaulat di Daerah”

Dedi Darmawan Milaya: AMPG Sumut Harus Tetap Solid dan Jadi Garda Kader Muda Golkar

Dengan Sigap, Ratusan Kader AMPI Mengamankan Musda XI Partai Golkar Sumut

Sejumlah Massa Diluar Lokasi Musda XI Partai Golkar Sumut Diduga Membuat Kericuhan, Satu Unit Mobil Milik Ormas Dirusak