Rabu, 22 Oktober 2025

Fraksi Golkar DPRD Toba Tuntut Pemkab Segera Penuhi Kewajiban

Administrator - Rabu, 03 September 2025 15:46 WIB
Fraksi Golkar DPRD Toba Tuntut Pemkab Segera Penuhi Kewajiban
istimewa
Juru bicara fraksi Golkar Santo Pane menyerahkan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD kabupaten Toba dalam rangka pembahasan dan penetapan Ranperda rancangan tentang P.APBD T.A 2025 di gedung DPRD Toba, Rabu (03/09/2025).
sumut24.co -BALIGE, Sejumlah pekerjaan bersumber dana APBD T.A 2024 yang telah selesai dikerjakan dan telah di audit oleh BPK hingga saat ini belum dibayarkan.

Baca Juga:
Hal ini disampaikan pada pandangan umum fraksi Golkar pada rapat paripurna DPRD kabupaten Toba dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di gedung DPRD Toba, Rabu (03/09/2025).

"Kami minta pada saudara bupati, wakil bupati agar segera membayarkan dana yang belum terealisasi kepada rekanan, sementara pekerjaan fisik sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak pada tahun 2024 secara khusus yang anggarannya dari dana BKP", sebut Santo Pane selaku juru bicara Fraksi Golkar.

Selain itu, kegiatan yang bersumber dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang belum terbayarkan agar menjadi perhatian dan diselesaikan pada tahun ini.

"Jadi dari informasi dan aspirasi masyarakat adat 2 kelompok yang belum terbayarkan, pertama pekerjaan yang bersumber dana dari APBD kabupaten Toba 2024 itu ada beberapa pekerjaan yang belum terbayarkan tapi pekerjaan sudah selesai dan sudah di audit oleh BPK.

Kedua ada dana BKP yaitu kucuran dari provinsi yang dihitung ke kabupaten Toba. Untuk itu lah pendapat kami dari Fraksi Golkar agar dana yang sudah ada di P di bahas lah itu untuk membayar pekerjaan yang menggunakan dana dari APBD 2024 untuk dibayarkan dan selesai tahun ini", sebut Ramli Simanjuntak.

Pandangan umum ini juga didasari kehadiran puluhan rekanan yang meminta legislatif untuk turut memperhatikan nasib mereka.

"Yang menjadi permasalahan itu BKP, agar di bahas oleh eksekutif. PU dan eksekutif harus menyusul itu supaya cepat dibayarkan karena pekerjaan sudah selesai.

Untuk anggaran dari APBD sekitar 9-12 miliar namun untuk BKP itu saya kurang tahu persis tapi kemaren rekanan datang menyampaikan aspirasi walau tidak menyebutkan jumlah, hanya meminta agar mereka dibantu", pungkas Ramli selaku ketua Fraksi Golkar dijumpai di ruang kerjanya, secara terpisah. (Des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Bambang Sumantri
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Golkar Tapsel Sentuh Hati Masyarakat di HUT ke-61, Rahmat Nasution : Komitmen Tulus Berikan Dukungan dan Solusi
Pemkab Paluta Teken MoU dengan ITS,Reski Basyah Komitmen Majukan Mutu Pendidikan dan Inovasi Daerah
DPD Golkar Nias Utara Rayakan HUT ke-61 dengan Bakti Sosial Serentak
DPD Golkar Padangsidimpuan Gelar Upacara dan Tabur Bunga di Makam Pahlawan, Peringati HUT ke-61 Partai Golkar
Golkar Zaman Baru 2025–2030: Dari Struktur Menuju Peradaban
HUT Ke-61 Golkar bersama Warga Padangsidimpuan Jalan Sehat, Irsan Nasution : Kolaborasi Kader dan Masyarakat Pondasi Kuat Partai Beringin
komentar
beritaTerbaru