
Mahyaruddin Salim Bicarakan Warga Binaan Dengan Kalapas
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim di melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Ke
NewsBaca Juga:
- FIFGROUP Dukung Kesehatan dan Lingkungan: Bangun UKS di SDN 2 Bojongmenteng dan Tanam 360 Pohon
- KPK Usut dan Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut, Elpi Yanti Harahap Diduga Terima Suap Rp7,27 Miliar
- Jaga Marwah Minta Jaksa Agung dan Jampidsus Jangan Kalah dari Koruptor Hendry Lie Dalam Kasasi Kasus Timah
Medan - Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPW LSM LIRA) Sumut, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jewel Group, terkait dugaan penggelapan 8.000 hektar lahan milik negara yang melibatkan PT NDP, PTPN2 dan PT DMKR.
"Jewel Group saat ini sedang melakukan penjualan dan pembangunan property, di kawasan Jalan Meteorologi, Kecamatan Percut Sei Tuan, di atas lahan 10,6 hektar. Lahan tersebut, merupakan bagian dari 8.000 hektar aset milik negara yang diduga digelapkan",ujar Sekretaris Wilayah LSM LIRA Sumut, kemarin.
LSM LIRA, lanjut Andi Nasution, menduga ada perjanjian khusus antara Jewel Group dengan PT DMKR, sehingga hunian terbut berlabel Jewel Garden Medan. Terlebih dalam KSO antara PTPN 2, PT NDP dan PT DMKR memuat klausul dapat men-subkontraktorkan pembangunan kawasan residensial di atas lahan yang dikerjasamakan tersebut.
"Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejatisu harus turun ke Jewel Group, guna meminta keterangan. Bisa saja ada kemungkinan HGB yang awalnya atasnama PT NDP sudah beralih menjadi atasnama Jewel Group",paparnya.
Andi Nasution juga mengingatkan masyarakat berhati-hati dalam membeli unit property milik PT DMKR dan Jewel Group, yang sebelumnya berada di atas lahan HGU PTPN 2.
"Kondisi saat ini tentunya berpotensi resiko tinggi terhadap masyarakat pembeli property milik PT DMKR dan Jewel Group",ujarnya.
Andi menambahkan, tidak ada jaminan kepemilikan bagi konsumen sehubungan dengan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi tersebut. Bahkan jika kelak munculnya putusan inkracht oleh pengadilan, yang memenangkan tuntutan jaksa, berpotensi lahirnya pembatalan akta.
"Memang semua itu terpulang kepada konsumen. Namun, kalaupun memiliki kemauan kuat untuk membeli sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan kalangan profesional, seperti advokat spesialis agraria",ujarnya.red2
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim di melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Ke
NewsHMI Deli Serdang Sebut Judi Masih Marak di Sumut
kotaBandara Kualanamu Sukses Gelar KNO 90&rsquos Autoshow, 200 Mobil Klasik Era 90an Pikat Pengunjung
kotaSOLUSI TERPADU UNTUK SENGKARUT KERETA CEPAT KCIC
kotaDalihan na Tolu&039 dan HAM Natalius Pigai Puji Filosofi Lokal Mandailing Natal sebagai Akar Kehidupan
kotaNatalius Pigai Puji Kinerja Prabowo, Sekaligus Resmikan Gerakan Masyarakat Sadar HAM di Mandailing Natal
kotaKomunitas Pendidikan Mandailing Natal Minta Kepolisian Utamakan Keadilan Restoratif
kotaLabuhanbatu,Sumut24.coAKP Armen Faisal SH yang baru saja menjabat sebagai Kapolsek Bilah Hilir, menggantikan AKP Andita Sitepu SH, MH, diha
Hukumsumut24.co ASAHAN, Suasana Lapangan PSBD Kisaran kembali meriah dengan penampilan memukau dari Etnis Karo dalam rangkaian Pekan Seni dan Bu
Newssumut24.co ASAHAN, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Asahan berhasil mengakhiri pelarian Suriono, seorang terpidana kasus kekerasan terhadap a
News