Lapor ke Polisi, Kepemimpinan Erni Sebagai Ketua DPRD Lemah

Medan, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Gemala Putra Sinik, menilai tindakan Erni Sitorus melaporkan Wakil Ketua DPRD Deliserdang, Hamdani Syahputra, ke Poldasu malah mempertontonkan lemahnya kepemimpinan Erni Sitorus sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Kompol DK Laporkan Dua Pemuda Cemarkan Nama Baik
• Kasus Penipuan Jual Beli Mobil Masih Proses Penyidikan, Polisi akan Cek Kendaraan ke Labfor
• 3 Tahun Laporan Anggota DPRD Siantar Dipendam Polres

"Melaporkan Hamdani ke polisi, apalagi tanpa dasar yang kuat, bukti kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Sumut sangat lemah. Belum cocok Erni jadi Ketua DPRD. Kasihan Partai GOLKAR yang menugaskannya sebagai ketua. GOLKAR yang jadi sasaran, pembullyan" kata Azhari Sinik kepada wartawan.

Menurut Azhari, sejak menjabat Ketua DPRD Sumut, setiap tindakannya selalu jadi masalah dan viral. Mulai dari kasus empat pulau dan sekolah lima hari hingga terakhir melaporkan Hamdani ke polisi, selalu blunder, dan GOLKAR jadi "tertuduh." Erni justru acap mempertontonkan kelemahannya sebagai pemimpin.

Azhari menilai, menjadikan Erni sebagai Ketua DPRD terlalu dipaksakan. "Tidak ada prestasinya selama menjadi anggota, koq tiba-tiba menjadi ketua. Ini keputusan yang salah, karena kepemimpinannya tidak pernah teruji. GOLKAR wajib memberhentikan Erni dari jabatannya sebagai Ketua DPRD," ujarnya.

Melaporkan Hamdani ke Polda, menurut Azhari, itu menciptakan konflik di internal mencuat ke luar. Sebab, Hamdani adalah Ketua Partai GOLKAR Deliserdang, sedangkan Erni pengurus Partai GOLKAR Sumut. Yang lucu, lanjutnya, yang punya akun dan status serta orang-orang lain yang berkomentar di medsos tidak dilaporkan ke polisi.

Dia mempertanyakan kenapa cuma Hamdani yang dilaporkan, sedangkan yang lain tidak ? Ada pemilik akun yang meng-upload pernyataan, ada yang buat pernyataan, dan banyak yang berkomentar. Ada apa sebenarnya ? Tokoh vokal ini menganjurkan sesama kader GOLKAR mestinya saling komunikasi, bertabayyun. Erni tidak perlu melaporkan Hamdani. Bisa saja, akibat tindakan Erni, Hamdani justru yang merasa namanya dicemarkan dan balik mengadukan Erni ke polisi.

Menurut Azhari, Erni tidak bijaksana dalam menyikapi dinamika sosial dan lingkungan. "Erni terlalu cengeng, tidak mampu mengatasi masalah yang datang kepadanya. Ini baru soal komentar di medsos, bagaimana pula kalau terjadi perdebatan di rapat-rapat DPRD atau masalah sosial lainnya. Publik telah melihat, kemampuan Erni sangat diragukan," ujarnya.

Kompromi Politik

Sikap Erni selalu membela dan punya kedekatan khusus dengan Gubsu Bobby, menurut Azhari karena ada kompromi politik antara Erni, abangnya Hendrianto Sitorus dan ayahnya Khairuddin Sitorus. "Ada kompromi antara keluarga Erni dengan Bobby," katanya.

Konpromi politik ini, lanjutnya, sudah terlihat sejak tampilnya Erni sebagai Ketua DPRD, disusul munculnya nama Hendrianto Sitorus sebagai bakal calon Ketua GOLKAR Sumut untuk menggantikan Musa Rajekshah. Terakhir, diangkatnya Sekda Labuhanbatu Utara, Muhammad Suib, sebagai Asisten di Pemprov Sumut, yang dipersiapkan untuk menjabat sebagai Sekdasu dalam empat bulan kedepan.

Menurut Azhari, hal itu tidak terlepas dari kompromi antara Khairuddin Sitorus, mantan Bupati Labura, dengan Bobby. Imbalannya, Erni selaku Ketua DPRD harus mendukung semua kebijakan Gubsu Bobby. "Meski kebijakan Bobby tidak populer dan tidak pro rakyat, Erni harus mendukung. Ini sudah terjadi," ujarnya.

Sikap kompromistik keluarga Khairuddin Sitorus dan kedudukan anaknya sebagai ketua, akan melemahkan fungsi pengawasan lembaga legislatif. Selain itu, juga akan merugikan GOLKAR untuk jangka panjang. Jadi, lanjut Azhari, kepemimpinan Erni harus ditinjau kembali.

Fraksi-fraksi di DPRD harus buat mosi tidak percaya kepada Erni, dan GOLKAR harus memberhentilannya sebagai ketua. Masih banyak kader GOLKAR yang punya kepemimpinan kuat. "Kalau jabatan ketua masih dijabat Erni, tidak ada gunanya bagi DPRD, rakyat dan GOLKAR. Untuk mempertahankan kehormatan lembaga legislatif dan GOLKAR, jawabanya hanya dua kata, berhentikan Erni," tegas Azhari Sinik. (***)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kuasa Hukum Kompol DK Laporkan Dua Pemuda Cemarkan Nama Baik

Kasus Penipuan Jual Beli Mobil Masih Proses Penyidikan, Polisi akan Cek Kendaraan ke Labfor

3 Tahun Laporan Anggota DPRD Siantar Dipendam Polres

RE Nainggolan Tetap Lanjutkan Laporan Penghinaan ke Gubernur Bobby, Meski Dikecam Koorwil PMPHI dan Praktisi Hukum

Wali Kota Medan Rico Waas Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

Dibilang Sebarkan Berita Hoax, Wartawan Metro24 Laporkan Bang Nanda Belawan Seorang Konten Kreator