Kinerja Kepala Biro PBJ Sumut Disorot, Dinilai Lemah dan Tak Sejalan dengan Visi Gubernur Bobby

Medan – Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di bawah kepemimpinan Chandra Dalimunthe SSTP MSP menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Sejak dilantik pada Jumat, 9 Mei 2025, oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, Chandra dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga:

• Pengamat Kritik Keras: Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur
• Piala Gubernur Sumut 2025/2026 Jadi Liga 4 Pertama Gunakan Operator Swasta Layaknya Liga Profesional
• Wagub Sumut Surya Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah di Hadapan Menko Polkam

Ketua LSM Kalibrasi dan HAM, Antony Sinaga, menilai Chandra Dalimunthe gagal menjalankan tugas substansial sebagai Kepala Biro PBJ. Ia menyebutkan bahwa kelemahan pengawasan dan tata kelola PBJ menjadi salah satu faktor yang turut membuka celah korupsi di lingkungan Pemprov Sumut.

"Sayang sekali uang negara sia-sia untuk menggaji aparatur yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ini harus menjadi perhatian Gubernur Bobby," kata Antony kepada wartawan di Medan, Selasa (15/7/2025).

Sorotan tajam ini muncul di tengah kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Jumat (26/7/2025), yang menyeret nama Kadis PUPR Sumut (nonaktif) Topan Obaja Putra Ginting serta Kepala UPTD PUPR Gunungtua, Rasuli Efendi Siregar.

Menurut Antony, kasus tersebut berkaitan dengan pengaturan proyek yang akan ditenderkan melalui e-katalog. "Meski belum sempat ditenderkan, pengaturan proyeknya sudah dirancang. Tak mungkin Kepala Biro PBJ tidak mengetahui skenario itu. Kalau tahu dan dibiarkan, itu lebih parah lagi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK sebelumnya telah memberi rapor merah terhadap sektor PBJ Sumut karena dianggap rawan praktik korupsi, sebagaimana pernah disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Antony mendesak agar KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri melakukan deteksi dini dengan penyadapan dalam proses tender. Hal ini dinilai perlu untuk mencegah intervensi dari pihak-pihak yang ingin mengarahkan proyek demi keuntungan pribadi.

"Kepala Biro PBJ itu hasil endorse Gubernur Bobby dan berasal dari Pemko Medan. Maka harus diwaspadai agar tidak jadi saluran penyebaran virus korupsi ke Pemprov Sumut," tegas Antony.

Kritik senada disampaikan Koordinator Divisi Data dan Investigasi Forum Jasa Konstruksi (Forjasi), Ricky. Ia menyebut lemahnya kinerja Chandra Dalimunthe tidak sejalan dengan visi-misi Gubernur Bobby dalam mewujudkan Sumut yang unggul, maju, dan berdaya saing.

"Pak Bobby harus segera mengevaluasi Kabiro PBJ. Dari kacamata kami, tidak ada gebrakan sama sekali dari beliau," kata Ricky.

Hingga berita ini diterbitkan, Chandra Dalimunthe belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan pada Selasa (15/7) dan Rabu (16/7) tidak direspons.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pengamat Kritik Keras: Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur

Piala Gubernur Sumut 2025/2026 Jadi Liga 4 Pertama Gunakan Operator Swasta Layaknya Liga Profesional

Wagub Sumut Surya Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah di Hadapan Menko Polkam

Penyaluran Bantuan ZIS Rp2,93 Miliar, Wagub Sumut: Zakat Jadi Kekuatan Sosial Luar Biasa

Wagub Sumut Didampingi Bupati Asahan Periksa Kesiapan SMAN Rahuning

Gubsu Bobby Walk Out dari Rapat Anggaran Bencana, Pengamat: Alarm Keras untuk Pusat