
Perkuat Kerja Sama Media, JMSI akan Tandatangani MoU dengan Asosiasi Wartawan Tiongkok
Perkuat Kerja Sama Media, JMSI akan Tandatangani MoU dengan Asosiasi Wartawan Tiongkok
kotaBaca Juga:
Masyarakat Peduli Perbankan (MPP) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menolak pengajuan kembali nama Fadhil Ilyas sebagai calon Direktur Utama Bank Aceh Syariah. MPP menilai Fadhil tidak layak menjabat karena telah dua kali gagal dalam uji kompetensi serta diduga terlibat dalam kasus kredit fiktif senilai Rp. 30 miliar saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.
Lebih dari itu, MPP juga mendesak aparat penegak hukum dan OJK untuk mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi selama masa kepemimpinan Fadhil.
"Kasus dugaan kredit fiktif ini tidak bisa didiamkan. Harus diusut secara tuntas agar tidak menjadi preseden buruk dalam dunia perbankan daerah," ujar Koordinator MPP, Helmi, Rabu 2 Juli.2025.
Menurut MPP, Fadhil Ilyas menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Aceh Syariah sejak November 2024 hingga 17 Februari 2025 tanpa persetujuan OJK. Hal itu, katanya, melanggar ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum.
"Penunjukan tanpa persetujuan regulator adalah pelanggaran serius. Terlebih, selama masa itu justru muncul dugaan kredit fiktif dengan nilai fantastis. Ini patut ditelusuri oleh aparat penegak hukum," katanya.
MPP mempertanyakan alasan di balik pengajuan ulang nama yang telah dua kali gagal dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Proses seleksi dinilai tidak mencerminkan semangat reformasi dan transparansi.
"Kami melihat ini sebagai kemunduran besar. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dua kali gagal dalam fit and proper test, dan sedang disorot karena dugaan kasus besar, masih diajukan kembali?" terangnya.
Lebih lanjut, Helmi menyoroti kekosongan jabatan Direktur Utama Bank Aceh Syariah yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Ia menilai hal tersebut berisiko bagi stabilitas dan arah strategis bank milik Pemerintah Aceh itu.
Selain meminta pembatalan pencalonan Fadhil, MPP juga mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh di tubuh Bank Aceh Syariah, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembaruan budaya kerja, hingga percepatan digitalisasi.
"Bank Aceh Syariah harus bisa naik kelas menjadi Bank Devisa. Ini penting agar Aceh tidak terus bergantung pada bank nasional, apalagi di tengah situasi Bank Syariah Indonesia yang juga sedang banyak masalah," ujar Helmi.
MPP menyatakan akan terus mengawal proses seleksi dan penegakan hukum atas dugaan penyimpangan yang terjadi. "Kami mendukung OJK mengambil langkah tegas. Tapi lebih dari itu, penegak hukum juga harus terlibat. Jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja," pungkas Helmi mengakhiri. Hingga berita diturunkan belan ada respon dari pihak-oihak yang bersangkutan.red
Perkuat Kerja Sama Media, JMSI akan Tandatangani MoU dengan Asosiasi Wartawan Tiongkok
kotaMedan Sekretaris Wilayah (Sekwil) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara, Dr. Ikbal Hanafi Hasibuan, mengaj
PolitikKetua Satgas Nasional HMTNMP Budi Ilham Nasution Kalau Pertahanan Pangan Kita Kuat, Maka Ekonomi Kita Mapan
kotaMEDAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara menjadwalkan ulang pertemuan antara Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitor
Politiksumut24.co BALIGE, Tiga ribuan masyarakat menikmati penampilan para artis band yang mengisi sesi akhir pelaksanaan F1 Powerboat World Champ
Newssumut24.co BALIGE , Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan F1 Powerboat World Championship 2025 di
Newssumut24.co BALIGE, Sejak tanggal 9 hingga 26 Agustus nanti, setidaknya 60an orang petugas kebersihan diturunkan untuk menjaga kebersihan l
NewsMedan Sumut24.co Rangkaian kegiatan Edu Fair 2025 yang digelar Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan berlangsung meriah dan sa
NewsPengawasan Limbah Medis di Kota Medan Dipertanyakan, Pemuda Tabagsel Siap Bantu Pemko
Newssumut24.co MEDAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH, M.A.P menghadiri penutupan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) ke11 tahu
kota